Dinilai Amburadul, Rocky Minta BPN Ukur Ulang HGU Perusahaan Perkebunan

1
BUPATI Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH (2 kanan), didampingi Sekda Aceh Timur M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, menjelaskan persoalan HGU perusahaan perkebunan didepan Kepala Kanwil BPN Aceh, Saiful (2 kiri) dalam pertemuan khusus di Pendopo Idi, Jumat (2/11). Waspada/M. Ishak
BUPATI Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib, SH (2 kanan), didampingi Sekda Aceh Timur M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, menjelaskan persoalan HGU perusahaan perkebunan didepan Kepala Kanwil BPN Aceh, Saiful (2 kiri) dalam pertemuan khusus di Pendopo Idi, Jumat (2/11). Waspada/M. Ishak

IDI (Waspada): Dinilai sangat amburadul hingga mengakibatkan sengketa lahan dengan warga, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan BPN Aceh Timur untuk segera mengukur ulang izin Hak Guna Usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan perkebunan diwilayah itu.

“Kami minta Kanwil BPN Aceh segera melakukan pengukuran ulang terhadap HGU seluruh perusahaan perkebunan yang bersengketa dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur,” kata Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM Thaib usai berdialog dengan Kepala Kanwil BPN Aceh, Saiful, MH, di Pendopo Idi, Jumat (2/11).

Menurut orang nomor satu di Aceh Timur ini, banyak lahan masyarakat yang dicaplok HGU oleh perusahaan perkebunan, termasuk desa-desa definitif juga terancam hilang akibat masuk dalam HGU.

Soal HGU yang terbengkalai selama ini, mantan GAM ini mengaku kecewa. “Luas sekai HGU yang terbengkai dan tidak dimanfaatkan, sehingga menjadi sarang gajah yang kerap berkonflik dengan manusia dan perusahaan,” ujar Rocky.

Anehnya lagi, tambah Rocky, HGU PT Patria Kamou selama ini telah menghilangkan Desa Gajah Mentah, sehingga aparat desa kesukitan dalam membangun desa dengan pertimbangan seluruh lahan desa masuk dalam HGU PT Patria Kamou yang berakhir 31 Desember 2013.

“Di Desa Gajah Mentah terdapat Pustu dan sarana air bersih milik Gampong Gajah Mentah, tapi perusahaan perkebunan mengklaim fasilitas umum itu dalam HGU mereka, sehingga ADG disana tidak bisa digunakan untuk fisik,” terang Rocky.

Oleh karenanya, bupati kembaki meminta perusahaan perkebunan tersebut ini untuk mengeluarkan Pusat Pemerintahan Gampong Gajah Mentah dari HGU.

Kabarnya lagi, lanjut Rocky, luas HGU PT Patria Kamou yang hendak diperpanjang seluas 2.000 hektar, sehingga kedepan kita minta 20 persen dari total luas HGU atau seluas 800 hektar dikeluarkan menjadi lahan Desa Gajah Mentah di Kecamatan Sungai Raya.

Selain Gajah Mentah, sambung Rocky, banyak desa lain juga bersengketa dengan sejumlah perusahaan perkebunan, seperti di Kecamatan Birem Bayeun, Ranto Selamat, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak, Banda Alam dan Indra Makmu.

“Karenanya kita minta BPN Aceh dan BPN Aceh Timur segera turun ke lapangan untuk mengukur ulang HGU milik perusahaan perkebunan dan 20 persen wajib dialokasikan untuk kebun plasma masyarakat,” pungkas Rocky.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Aceh Timur H. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, Asisten I Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri, M.AP, Asisten II Setdakab Aceh Timur Usman A. Rachman, SH, MM, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, M. Bandi Harfirdaus, Kepala KP2T M. Reza Rizki, SH, M.Si, dan beberapa pejabat dari instansi terkait lainnya. (b24)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here