Ganti Rugi Lahan Tol Medan-Binjai, Ahli Waris Sultan Deli Minta DPRD Panggil BPN

1
SOLIDARITAS Mahasiswa Hukum Indonesia dan ahli waris membawa 'keranda jenazah' saat unjukrasa di DPRD Sumut, Rabu (7/11). Waspada/Mursal AI
SOLIDARITAS Mahasiswa Hukum Indonesia dan ahli waris membawa 'keranda jenazah' saat unjukrasa di DPRD Sumut, Rabu (7/11). Waspada/Mursal AI

MEDAN (Waspada): Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia (SMHI) bersama para ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Sultan Deli X dan Para ahli waris Tengku Muhammad Dalik berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (7/11).

Mereka selaku pemilik hak atas tanah yang terkena ganti kerugian atas pengadaan tol Medan-Binjai seksi I meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemprovsu dan pihak terkait lainnya atas persoalan ganti rugi tersebut.

Dijelaskan Tim Kuasa Hukum Ahli Waris Afrizon, sejak 2016 pihaknya telah menyurati PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai, termasuk BPN sebagai tim Satgas penyelesaian ganti rugi untuk menginformasikan semua instansi guna menguji kebenaran atas status hak tanah para ahli waris Sultan Amaluddin dan para ahli waris Tengku Muhammad Dalik.

Namun, lanjutnya, BPN dan PUPR c/q PPK Tol Medan-Binjai justru menentukan pihak lain sebagai penerima ganti kerugian tol tersebut. Terkait hal ini pihak ahli waris telah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Reg.Perkara No 232/pdt-G/2017/PN Mdn dan Reg.Perkaran No 448/pdt-G/2017/PN. Mdn. Khusus perkara 232 telah dimenangkan para ahli waris Suktan Amaluddin sebagaimana putusan (vonis) tertanggal 18 Juli 2018.

“Kita berharap nantinya DPRD Sumut dapat bertindak sesuai tugas dan kewenangan yang ada. Karena kita melihat pembayaran ganti rugi yang mengggunakan uang APBN itu tidak sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat dikualifikasikan tidak pidana korupsi. Makanya kuta berharap agar RDP ini dapat digelar secepatnya,” ujarnya.

Senada Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia, Bayu Subronto berharap DPRD Sumut menerima aspirasi masyarakat untuk menggelar RDP terkait persoalan yang ada.

“Karena kita menduga dalam proses hukum yang sedang berjalan ada campur tangan mafia tanah. Makanya kita coba mengadvokasi para ahli waris. Kami berharap dengan adanya perhatian DPRD Sumut sebagai wakil rakyat proses hukum ini berjalan baik dan ahli waris bisa mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Sumut melalui Komisi D dan A siap melaksanakan Rapat Gelar Pendapat (RDP) tersebut. Hal ini dikatakan Anggota DPRD Sumut Burhanuddin Siregar didampingi Syamsul Qodri Marpaung, Siti Aminah Perangin-angin, Irwan Amin dan Muhri Fauzi Afiz saat menerima perwakilan massa aksi.

Perwakilan massa aksi diantaranya dihadiri Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli) dan Ahli Waris Tengku Muhammad Dalik yakni Tengku Isyawari, Tengku Muhairat dan Tengku Rezam, Kuasa Hukum ahli waris Afrizon SH MH, dan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia, Bayu Subroto.

“Sebagai wakil rakyat tentu kita siap menampung aspirasi bapak ibu. Persoalan tanah memang ada di Komisi A tapi karena ini juga menyangkut persoalan pembangunan Jalan Tol maka itu juga menjadi ranah Komisi D. Jadi kita ambil kesepakatan kalau persoalan ini nantinya dibahas di RDP bersama komisi D  dan A,”ujar Burhanuddin Siregar. (h02)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here