Iran Siaga Perang

1
Dalam foto yang dirilis oleh militer Iran, Senin (5/11), tampak sistem pertahanan udara Talash meluncurkan rudal Sayyad 2 sebagai bagian dari latihan militer terkait sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan Amerika Serikat. AP
Dalam foto yang dirilis oleh militer Iran, Senin (5/11), tampak sistem pertahanan udara Talash meluncurkan rudal Sayyad 2 sebagai bagian dari latihan militer terkait sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan Amerika Serikat. AP

TEHERAN, Iran (Waspada): Terkait sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan Amerika Serikat kepada Iran, Presiden Hassan Rouhani menggambarkan situasi tersebut sebagai ‘situasi perang’.

Seperti dilansir kantor berita The Associated Press, Selasa (6/11), melalui stasiun televise pemerintah, Iran menayangkan latihan militer pertahanan udara. Namun begitu, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), meski sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Iran akan meningkatkan program nuklirnya, Teheran masih tetap menghormati kesepakatan nuklir dengan membatasi produksi uranium.

Ketegangan atas perseteruan Iran-AS dapat terlihat di Teheran. Pertokoan di kota tersebut sepi pengunjung karena depresiasi mata uang. Masyarakat pun mengeluhkan kondisi tersebut.

“Ketika dolar melonjak,harga obat-obatan naik 80%,”ujar Amidi, warga Teheran yang anaknya menderita kanker. Pemerintah Iran juga mendesak PBB agar meminta pertanggungjawaban AS atas sanksi ekonomi.

Negara republik Islam itu menganggap bahwa sanksi yang dijatuhkan AS merupakan langkah ilegal dan telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir Iran.

Duta Besar Iran Gholamali Khoshroo telah menyampaikan sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam suratnya, Khoshroo menyebutkan bahwa tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan AS terhadap Iran dengan diberlakukannya sanksi memerlukan tanggapan kolektif demi menegakkan supremas ihukum.

“PBB bersama negara-negara anggotanya, sesuai dengan piagam dan hukum internasional, harus melawan tindakan yang salah ini dan mendorong pertanggungjawaban dari AS,”kata Khoshroo dalam suratnya kepada Sekjen PBB.

Atas pengaduan yang disampaikan Iran, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengindikasikan bahwa Sekjen tidak akan terburu-buru dalam mengambil tindakan.

“Kami akan melihat surat yang disampaikan dan akan menanggapi dengan cara yang sesuai,” kata Dujarric, seperti dilansir AFP Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memberlakukan sanksi yang sebelumnya dicabut di bawah Kesepakatan Nuklir 2015, yang ditandatangani AS dan Iran bersama lima negara, Inggris, Prancis, Jerman, China, dan Rusia.

Namun dengan Trump yang menarik diri dari kesepakatan pada Mei lalu, maka sanksi juga kembali diberlakukan bahkan lebih berat. Sanksi yang mulai kembali diberlakukan sejak Senin tersebut menargetkan ekspor minyak, pengiriman, serta perbankan.

Meski masih ada kelonggaran bagi delapan Negara untuk dapat tetap mengimpor minyak Iran, yakni China, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki. (AP/afp/And)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here