Serapan Anggaran Rendah, DPRD Sebut OPD Pemprovsu ‘Ndableg’

1

MEDAN (Waspada): Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Syamsul Qadri  (foto) Marpaung menyebut, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu ‘ndableg’ atau cuek. Hal ini diungkapkannya menyikapi rendahnya serapan OPD hingga Oktober baru mencapai 58,66 persen.

“Kita kan sudah sering ingatkan, tapi tidak ada action, tidak didengar. Kalau istilah Jawa-nya itu ndableg,” ujarnya, Rabu (7/11).

Menurut Syamsul, rendahnya serapan anggaran OPD Pemprovsu hingga akhir tahun anggaran 2018 menjadi kebiasaan yang terus terulang. Hal itu terus terjadi di setiap tahun anggaran berjalan. Meski telah diingatkan, hal yang sama terus terjadi.

Namun, lanjutnya, Pemprovsu tak berupaya merubah kebiasaan tersebut. “Padahal, kita sudah sahkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan, tapi kok masih ada yang keterlambatan bahkan belum dikerjakan,” imbuhnya.

Efek keterlambatan ini, lanjutnya, masyarakat Sumut terlambat menikmati kue pembangunan, harusnya pada Juni sudah bisa dinikmati infrastruktur. “Baiknya infrastruktur berpengaruh pada roda perekonomian,” katanya.

Menurut Syamsul lagi, dengan terlaksananya satu paket kegiatan, efeknya yang ditimbulkan sangat luas, dengan hanya pengerjaan proyek pengerasan jalan seluas 1 Km, akan mempengaruhi usaha pengusaha tambang, pemukul batu, pencari pasir, pekerja proyek, jasa transportasi, dan lainnya.

Namun, jika serapan anggaran lambat dan uang diendapkan tidak memberikan efek apapun terhadap pembangunan.

“Ini jadi menimbulkan kesan semacam tidak serius pemerintah berupaya mempercepat kelajuan ekonomi. Pemerintah andil mengendapkan uang di perbankan. Aapkah ada unsur kesengajaan untik mengendapkan uang itu agar ada deposito berjalan, kita tidak tahu. Kalau ada, itu niat yang buruk sekali,” katanya.

Dia juga menilai, Pemprovsu tak punya kecakapan dalam menyusun program berdasarkan skala prioritas dan selalu berlama-lama dalam proses administrasi. “Mungkin juga mana yang cepat ‘menghasilkan’ yang diprioritaskan. Bagi kita tidak ada alasan sama sekali yang membenarkan rendahnya serapan anggaran dan lambatnya pengerjaan program,” ungkapnya.

Dia juga menyinggung tidak adanya sanksi bagi OPD maupun Pemprov yang serapan anggarannya rendah. Sementara, jika persoalan lambatnya pengerjaan proyek khususnya di bidang teknis infrastruktur, disebabkan oleh perusahaan rekanan, maka rekanan akan dikenai sanksi hingga di-blacklist.

“Kalau rekanan terlambat ada sanksi denda atau blacklist sementara jika persoalannua ada di pemerintahan tidak ada. Harusnya ada aturan dari pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah yang serapan anggarannya di bawah sekian persen ada sanksi dan yang serapan anggarannya di atas sekian persen ada penghargaan. Namun pasti susah dilakukan karena hal ini juga terjadi di pemerintahan pusat, jadi seperti ayam terpijak sayap, tidak bisa terbang. Kita tidak bangga dengan Silpa,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sampai akhir Oktober 2018, dari total 49 OPD di jajaran Pemprovsu, serapan ang­garannya masih berada pada angka 58,66 persen atau Rp8,13 triliun lebih dari total APBD Sumut 2018 Rp13,86 triliun lebih. Dari 49 OPD itu, 23 OPD dinilai tidak mampu me­ngelola anggaran secara maksimal. (h02)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here