APBD Sumut 2019 Rp 15,4 Triliun

0
Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi lainnya menandatangani KUA PPAS R APBD 2019, Rabu (7/11). Waspada/Mursal AI/B
Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi lainnya menandatangani KUA PPAS R APBD 2019, Rabu (7/11). Waspada/Mursal AI/B

MEDAN (Waspada): Pemprovsu dan DPRD Sumut melakukan penandatanganan nota kesepakatan atas KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) R-APBD (Rancangan – Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah 2019 dalam rapat paripurna di DPRD Sumut,Rabu (7/11).

Dua instansi ini sepakat bahwa struktur R-APBD 2019 pada pendapatan mencapai Rp 15,2 triliun. Padahal awalnya, pendapatan yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu Rp13,8 triliun. Namun, naik Rp1,4 triliun lebih, karena adanya perkiraan tambahan pendapatan dari pajak PT. Inalum.

Sedangkan alokasi anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung Rp15,4 triliun. Dengan rincian, belanja langsung Rp 4,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp 10,5 triliun.

Penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS itu langsung dilakukan oleh Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi Sekda Provsu Sabrina,Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot dan lainnya.

Kepada wartawan, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan,anggaran yang sudah dialokasikan ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. “Kenapa ini dikejar,karena dampaknya kepada upah minimum provinsi yang saat ini dilakukan pekerja untuk naik upah, kerenanya kita mengejar sektor riil khususnya pada pertanian, ada 5 item itu yang harus dikerja yakni cabai, pajale,bawang, dan lain-lain,” sebutnya.

Saat ini, kata dia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar Rp 5,12 persen. Pihaknya menargetkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen. “Jika pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen, maka UMP menjadi Rp 3,5 sampai 3,9 juta. Kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya sampai 5,12 persen dengan inflasi 3,20 persen maka UMP hanya Rp 2,3 juta.

Ini berdasarkan PP 78/2015. Kalau saya melanggar, bisa salah lagi. Kalau saat ini kita tambahkan Rp 2,6 juta saja, perusahaan yang setengah mati ini, tutup perusahaan, rakyat PHK, chaos kita,” tuturnya.  (h02/J)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here