Plt. Gubernur Aceh Perlu Evaluasi BPMA

0

IDI (Waspada): Plt. Gubernur Aceh didesak segera mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Hal itu dianggap perlu dilakukan mengingat keberadaan BPMA belum mampu memperjuangkan hak daerah dari sebuah perusahaan migas di Aceh.

“BPMA bukan perpanjangan tangan perusahaan migas, tapi bertanggungjawab terhadap pemerintah. Namun selama ini kita melihat BPMA belum mampu membantu daerah dalam mendapatkan haknya dari sebuah perusahaan migas, seperti PT Medco E&P Malaka yang beroperasi tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata Ketua LSM Komunitas Aneuk Nanggroe Aceh (KANa), Muzakir, kepada Waspada, Kamis (8/11).

Oleh karenanya, Muzakir mendesak Nova Iriansyah selaku Plt. Gubernur Aceh untuk berani mengambil sikap. “Jika perlu perintahkan petugas Satpol-PP dari beberapa kabupaten/kota untuk membongkar bangunan yang tidak memiliki IMB di Blok A,” tambah Muzakir.

Seharusnya, sambung Muzakir, BPMA mengingatkan Medco E&P Malaka agar menunaikan kewajibannya, seperti mengurus IMB, membayar pajak dan menyalurkan dana CSR. Tapi kenyataannya kita melihat BPMA tidak berkutik disaat berhadapan dengan medco, padahal baru-baru ini sejumlah pihak termasuk Pemkab Aceh Timur telah melaporkan soal IMB Medco E&P Malaka di Blok ke Ombusman di Jakarta,” tambah Muzakir.

Tinjau Ulang

Sementara itu Direktur Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Nofrizal Qutni, dalam siaran pers yang diterima waspadam Kamis (8/11) menjelaskan, PT Medco E&P Malaka terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, bahkan limbah cair telah mengalir ke kebun warga. “Keberadaan perusahaan migas itu sudah mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum,” katanya.

Karena itu Delky minta pemerintah untuk meninjau ulang Amdal PT Medco E&P Malaka. “Jika PT perusahaan migas itu terbukti sengaja melakukan pencemaran lingkungan, maka dapat diproses dengan UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tutur Delky. (b24)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here