Warga Berharap Perkebunan Inti Gambir Mengembalikan Lahan Mereka

1
KONDISI lokasi Program Sejuta Gambir yang dicanangkan Pemkab Pakpak Bharat di tahun 2012, yang menelan biaya miliaran rupiah di Binangaboang, Kec, Salak. Waspada/Warikam Boangmanalu
KONDISI lokasi Program Sejuta Gambir yang dicanangkan Pemkab Pakpak Bharat di tahun 2012, yang menelan biaya miliaran rupiah di Binangaboang, Kec, Salak. Waspada/Warikam Boangmanalu

PAKPAK BHARAT (Waspada): Warga Kab. Pakpak Bharat sangat kecewa terhadap perkebunan Inti Gambir yang dicanangkan Pemkab Pakpak Bharat di tahun 2012 yang menelan biaya miliaran rupiah. Hal ini diungkapkan warga pemilik lahan di sekitar perkebunan Inti Gambir Binangaboang, Selasa (13/11). Warga pun menilai proyek perkebunan Inti Gambir yang berada di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kec. Salak Pakpak Bharat ini gagal.

Pasalnya proyek perkebunan yang berusia sekira 7 tahun tersebut tidak bisa memberi kontribusi kepada warga terutama pemilik lahan, dan belum bisa memberi kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab. Pakpak Bharat. Untuk itu warga berharap kepada Pemkab agar lahan mereka yang dipinjam supaya dikembalikan ke warga, agar mereka bisa mengusahainya kembali dengan tanaman yang bisa menambah penghasilan mereka.

Lahan perkebunan Inti Gambir merupakan pinjam pakai dari warga Desa Penanggalan Binanga Boang, Kec. Salak, Kab. Pakpak Bharat, seluas 100 hektar dengan masa pinjam 25 tahun. Perjanjian ini pun dikuatkan dalam Akte Notaris No; 171 tertanggal 24 Oktober 2012. Dalam kesepakatan perjanjian pinjam pakai tersebut dinyatakan, setelah tiga tahun penanaman akan dilakukan bagi hasil, yaitu sebesar 5 persen dari keuntungan akan diberikan kepada pemilik tanah, tapi sampai saat ini masyarakat pemilik lahan mengaku belum pernah menerima bagi hasil dari perkebunan tersebut.

Wilayah Kab. Pakpak Bharat sangatlah cocok dengan tanaman gambir. Maka rencana awal gerakan sejuta gambir di tanah Pakpak Bharat ini merupakan langkah untuk melakukan ekstensifikasi pertanaman gambir di lahan-lahan yang belum dimanfaatkan serta ingin menjadikan gambir sebagai ikon daerah. Sebab petani gambir yang ada di daerah ini masih sangat tradisional sekali. Sebagian petani masih mengandalkan produksi daun gambir yang berasal dari hutan gambir yang masih ada di kawasan hutan, sedangkan sebagian lagi memang sudah ada petani yang membudidayakannya namun cara pembudidayaannya masih sangat sederhana.

Empung Aisyah Bancin, warga Binangaboang, kecewa dengan sikap pemerintah dan berharap lahan miliknya yang dipinjam Pemkab sebagai lahan program perkebunan Inti Gambir supaya dikembalikan.

Ketua Kelompok Masyarakat (KKM) Binangaboang, Oloan Bancin, juga mengakui belum pernah menerima hasil dari perkebunan tersebut dan berencana akan mempertanyakan masalah ini ke Pemkab Pakpak Bharat. “Kami belum pernah menerima bagi hasil yang 5 persen itu, bahkan dalam laporan tahunan pun kami tidak diberitahu sejak dikerjakannya perkebunan gambir itu,” katanya.

Pantauan Waspada di lokasi, Selasa (13/11), perkebunan Inti Gambir milik Pemkab Pakpak Bharat ini sangat berbanding terbalik dengan ladang petani gambir tradisional milik warga.

Perkebunan Inti Gambir terlihat tidak terawat, tanaman gambir banyak kering dan lahan tersebut juga lebih banyak kosong tanpa ada tanaman gambir. Padahal di perkebunan ini masih ada pekerja 10 orang dengan gaji Rp1,8 juta per bulan ditambah dua mandor dengan gaji Rp2 juta per bulan. Pengolahan lahan perkebunan gambir ini berada di bawah naungan Dinas Pertanian Pakpak Bharat, sedangkan pengolahan daun gambir dikerjakan PD Pakpak Agro Lestari (PAL).

Kepala Dinas Pertanian Kab. Pakpak Bharat, Sunardi SP, ketika dikonfirmasi Waspada, Selasa (13/11) di ruang kerjanya, mengatakan dia tidak tahu berapa total hasil produksi perkebunan tersebut, karena dia menjabat Kepala Dinas Pertanian sejak tahun 2017.

Sementara laporan pejabat sebelumnya tidak ada. Ketika disinggung tentang kegagalan kebun Inti Gambir tersebut, Supardi mengatakan, “kalau menurut saya itu sudah salah dari dasar, seharusnya ada pohon pelindung karena tanaman gambir harus berdampingan dengan tanaman pelindung. Begitu juga kesalahan dalam pengolahan tanah, selanjutnya mungkin juga dipengaruhi bibit yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2018 ini Pemkab Pakpak Bharat masih menggelontorkan anggaran ke kebun Inti Gambir tersebut,” katanya. (cwb)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here