Kodam IM Bebas Korupsi

0
Iskandar Muda menandatangani pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Makodam IM.(Waspada/Ist).
Iskandar Muda menandatangani pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Makodam IM.(Waspada/Ist).

BANDA ACEH (Waspada): Kodam Iskandar Muda menandatangani pakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan jajaran Kodam Iskandar Muda.

Penandatanganan fakta integritas tersebut dilaksanakan di ruang Yudha Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Rabu (21/11). diawali dengan penandatangan fakta integritas oleh Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigadir Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin SE. bersama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) jajaran Kodam IM yang terkait.

Kemudian dilanjutkan Kasatker Kodam diantaranya, Danrindam Kolonel Inf Niko Fahrizal, Kabekangdam Kolonel Cba Rommy Tuwaidan, Kapaldam Kolonel Cpl Anwar Zaelani, Kahubdam Kolonel Chb Moch. Arfah Ashari, Kazidam Kolonel Czi Herfin Kartika Aji, Kakesdam Kolonel Ckm dr Tjatur Winarsanto, dan Karumkit Tk II Kesdam IM Kolonel Ckm dr Puguh Santoso.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapoksahli Pangdam IM, Irdam (diwakili), Asrendam IM, para Kabalakdam IM, Kepala Bapedda Aceh, Kepala KPKNL, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh.

Kepada jajarannya Kasdam IM menekankan, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kodam Iskandar Muda, merupakan langkah nyata komitmen seluruh aparatur militer dan sipil di Kodam IM dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan , terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur,” kata Kasdam.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan kali ini harus ditata ulang atau diperbaharui. Inilah yang disebut reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jenderal TNI bintang satu ini juga berharap kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan seremonial saja, tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan program – program reformasi birokrasi dengan prioritas pembangunan enam komponen pengungkit secara bertahap dan berkesinambungan disetiap pelaksanaan tugas Kodam IM.

Meliputi, pembangunan komponen manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk itu, Satker di lingkungan Kodam IM segera melakukan aksi nyata dalam pembangunan zona integritas di masing-masing Satker, sehingga dapat menjadi pilot project di seluruh Satker TNI AD dengan meraih predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan lebih ditingkatkan lagi menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).” ujarnya. (Cb01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here