Proyek Tanpa Plank Harus Ditegur

1
PEKERJA sedang menanam besi tikar dalam pekerjaan proyek rabat beton Jalan Nelayan Kec Tanjungtiram, Kab Batubara. Waspada/Iwan Has
PEKERJA sedang menanam besi tikar dalam pekerjaan proyek rabat beton Jalan Nelayan Kec Tanjungtiram, Kab Batubara. Waspada/Iwan Has

LIMAPULUH (Waspada): Dinas terkait diminta memberi teguran terhadap rekanan proyek normalisasi dan pekerjaan rabat beton di Jalan Nelayan Kec Tanjungtiram, Kab Batubara.

Sebab dari awal pekerjaan hingga sekarang tidak terlihat adanya plank proyek di lokasi sebagaimana ketentuan dan peraturan berlaku.

“Di sini dinas terkait dapat memberi teguran terhadap rekanan yang mengerjakan. Sebab pemasangan papan (plank) proyek wajib dilakukan sebagaimana ketentuan berlaku,” tukas Sekretaris DPC KPK Nusantara Kab Batubara, Erwanto, mengamati jalannya ke dua pekerjaan yang bersumber dari APBD 2018 bernilai milyaran rupiah tersebut, Rabu (5/12).

Plank/papan nama wajib dipasang jika tidak mau disebut proyek “siluman” baik itu pekerjaan bersumber APBN, APBD Provinsi/Kabupaten hingga Dana Desa, semua sudah ada aturan mainnya.

Mulai dari dilakukan proses tender secara terbuka dan transparan. Namun dalam pelaksanaannya, keterbukaan ke publik diakui sering ditutupi.

Seperti tidak dilakukan pemasangan papan proyek oleh rekanan kontraktor. Padahal itu wajib dilakukan sudah ada payung hukum yang mengaturnya sebagai bentuk ketransparanan agar masyarakat mengetahui secara jelas.

“Setiap pekerjaan proyek harus memasang plank agar masyarakat mengetahui sumber dana proyek. Termasuk pekerjaan dari Dana Desa sekali pun harus ada papan proyek,’’ ujarnya.

Setiap pekerjaan proyek mempergunakan keuangan negara harus transparan dan dijalankan oleh perusahaan yang mengerjakan sebagaimana UU No: 14 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kalau tidak ada papan nama, sama artinya dengan proyek siluman,’’ sebutnya.

Plank proyek seharusnya sudah dipasang sejak awal dimulai kegiatan. Dan keberadaannya tidak berdiri sendiri sudah masuk kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Disini dinas terkait harus melakukan pengawasan,” tukasnya sembari mengatakan LSM KPK Nusantara akan terus memantau sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana harapan.

Sebelumnya Plt Kadis PU/PR Kab Batubara Sutriamansah di ruang kerjanya mengaku telah menegur rekanan yang mengerjakan proyek normalisasi tersebut.(a13)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here