Pembunuhan Pekerja Trans Papua Bentuk Protes Ketidakadilan

1
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Drs. Shohibul Anshor Siregar
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Drs. Shohibul Anshor Siregar

MEDAN (Waspada): Gerakan sparatis oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga,Papua yang membunuh 31 pekerja jembatan di jalan Trans Papua, tepat pada hari Papua Merdeka, dinilai adalah bentuk aksi protes terkait berbagai ketidakadilan yang sampai hari ini belum dirasakan masyarakat Papua.

Hal itu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Drs. Shohibul Anshor Siregar, Rabu (5/12). Dia mengatakan persoalan di Papua itu bukan hanya sekedar soal keadilan yang kemudian diartikan minimnya pembangunan.

Artinya ,jalan Trans Papua tersebut belum menyentuh problem sesungguhnya masyarakat Papua. Menurut Shohibul, wajar jika masyarakat Papua masih belum merasa ketidakadilan, sehingga memicu gerakan sparatis dan sebagainya.

Dia mencontohkan soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Katanya, kemarin pemerintah mengklaim bahwa harga BBM di Papua sudah sama seperti di Pulau Jawa. Namun faktanya persamaan harga BBM tersebut terjadi hanya saat Presiden Jokowi, datang saja ke Papua.

“Baca itu soal kesaksian soal harga BBM, yang faktanya harga BBM di sana tinggi harganya. Sementara klaim pemerintah sudah meratakan harga dengan yang ada di Jawa,” sebut Shohibul.

Dia mengatakan 31 korban penembakan oleh KKB di Papua itu umumnya berasal dari Kalimantan dan Sulawesi. Tidak ada masyarakat Papua yang kerja di proyek Trans Papua.

Menurut Shohibul, hal itu bisa juga dijadikan sebagai contoh sederhana bentuk ketidakadilan yang terjadi di Papua. “Belum lagi soal free port dan berbagai eksploitasi kekayaan alam lainnya. Dimana bagi hasilnya tidak jelas terhadap masyarakat Papua,” sebutnya.

Shohibul menilai, diplomasi internasional terkait gerakan sparatis di Indonesia dilakukan tidak sebaik apa yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla, saat bermediasi soal kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Katanya, banyak kepentingan asing yang bercokol di Papua, sehingga butuh keahlian bermediasi dengan kelompok lokal untuk mengusir pengaruh asing di Papua. “Siapa yang sering bermediasi soal free port dan Papua?, maka mereka mereka itu perlu belajar pada Jusuf Kalla.

Kecuali lain cerita jika banyak kepentingan di dalamnya, sehingga gerakan ini selalu muncul,” sebut Shohibul.

Persoalan keadilan

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Medan Area (UMA) Ara Auza, S.Sos,M.I.Kom, menilai bahwa gerakan sparatis sangat erat kaitannya dengan persoalan keadilan dan perhatian antara pemerintah pusat daerah.

Ara Auza, mencontohkan soal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini kondisinya mulai stabil bila dibandingkan dengan Papua. Menurutnya,meskipun bendera GAM itu berkibar di Hari Ulang Tahun (HUT) di Aceh, namun hal itu tidak diikuti dengan aksi-aksi sparatis yang mebahayakan stabilitas negara.  Bahkan berbagai atribut GAM masuk didalam perjanjian Helsinki, yang mengakui bahwa bendera GAM adalah benderanya Aceh. (crds/C)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here