Batas Usia Perkawinan, Hak Anak dan “KPAI’s Effect”

1

KETUA KPAI Dr.Susanto mengabarkan saya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ikhwal batas usia perkawinan, pada Rabu siang (13/12). Ketuk palu atas pengujian materil UU Perkawinan sudah dijatuhkan. Putusan sudah diucapkan. Kekuatannya final dan mengikat.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

Walau normanya perihal perkawinan, namun putusan MK itu penting bagi mencegah perkawinan anak. Batas usia perkawinan bagi (anak) perempuan 16 tahun dalam Pasal 7 UU  Perkawinan dinilai tidak konstotusional.

Namun MK tidak hendak membuat norma baru berapa batas usia perempuan untuk menikah. Diserahkan kepada pembuat DPR sebagai pembuat UU bersama Presiden.

Hemat saya putusan MK itu maju dan akan membuat norma baru karena melakukan dekonstruksi norma yang menjadi alasan bisa terjadinya perkawinan anak. Setarikan nafas putusan MK aquo berguna bagi perlindungan anak.

Soal batas usia anak dalam lembaga hukum Indonesia memang beragam. Tak seragam. Tiap lembaga hukum mematok batas usia anak sendiri-sendiri. Akibatnya tak ada unifikasi usia anak.

Namun perlu diskusi mendalam soal paradigma hukum ikhwal batas usia anak dalam sistem hukum nasional, karena beragam batas usia anak itu perlu acuan dan pangkalan yang tegas. Berbasis perlindungan hak atau berbasis lembaga hukum. Misalnya usia dewasa untuk menikah dalam lembaga hukum perkawinan beda dengan lembaga hukum perdata dalam KUHPerdata untuk perbuatan perdata (21 tahun), hak memilih pada lembaga hukum pemilihan umum, batas usia anak versus pemuda, usia tanggungjawab pidana anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sebagainya.

Right Holder

Dalam kajian hak-hak anak (rights of the child), hemat saya batas usia anak bukan mendefenisikan siapa anak dan siapa yang dewasa. Bukan siapa cakap bertindak dan siapa tidak cakap bertindak. Tetapi menentukan siapa berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak anak alias siapa pemegang hak (right holder).

Pendapat saya, norma UU termasuk putusan MK mengacu pada konstitusi pasal 28B ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 perihal perlindungan hukum sebagai dasar bernegara melindungi anak. Anak yang masih dalam pertumbuhan itu rentan dengan kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan. Termasuk dalam wujud kebijakan dan regulasi. Karena  itu beralasan aturan hukum yang dirancang dan disahkan mengacu prinsip The Best Interest of the Child sebahai pertimbangan puncak (paramount consideration).

Sebab itu sahih jika kepada KPAI disarankan menyiapkan instrumen Child Rights Impact Assesment (CRIA) untuk mengawal  proses dan konten legislasi hukum nasional dan policy forming yang dipastikan berimplikasi pada anak.

Batas usia anak bukan batas usia dewasa dalam bertindak hukum saja, namun siapa yang menjadi pemegang hak (rights holder) yang berhak atas perlindungan hak anak dalam UU. Soal batas usia dalam konteks right holder ini terus menjadi isu perjuangan hak anak yang musti makin baik sepanjang perjalanan masa. Sebab hak anak sebagai HAM musti diemban dengan jurus progresively and full achievement.

Sejak 2003 patik merisaukan batas usia anak, semisal batas usia anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara yang justru musti semakin dibuka luas, bukan dibatasi karena pakem usia 18 tahun. Sebab itu saya pernah usulkan usia  berhak memilih dari 17 tahun menjadi 16 tahun sebagai ikhtiar perluasan hak partisipasi anak.

Kiranya momentum putusan MK aquo menjadi alasan konsolidasi hukum batas usia anak dalam berbagai lembaga hukum untuk memastikan anak sebagai rights holder yang musti terus menerus dimajukan.

Jika menelaah pertimbangannya, MK mengambil argumentasi batas usia anak belum.18 tahun dari  UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus konkrit, jika seorang anak, sebut saja namanya  “AY”,  usia 16,5 tahun, sudah menikah siri beberapa bulan, entah sebab apa cerai, lalu dibujuk agen menjadi pembantu rumah tangga atau undocument migrant worker di Malaysia, lantas menjadi korban kejahatan seksual anak, namun dituduh mencakar wajah majikan dan dilaporkan ke polisi. Ketika diproses, “AY” justru dideportasi otoritas Malaysia via Batam. Pertanyaannya apakah “AY”  pelaku atau korban? Apakah “AY” anak atau perempuan dewasa?

Hemat saya “AY” berhak perlindungan anak dari Pemerintah dan KPAI. Walau pernah nikah siri namun “AY” masih kualifikasi anak yang berhak atas hak-hak anak dalam perundang-undangan.

Ikhwal right holder ini yang musti diutamakan, bahwa Pemerintah berkewajiban dalam penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak anak.

Dalam konteks pernikahan anak, melekat kewajiban mencegah dan pemajuan (to promote) termasuk dalam UU dan tindakan.

Sebab itu, tidak berhenti hanya dengan membuat norma baru dalam perubahan UU Perkawinan. Walaupun, jika diajukan rancangan perubahan UU Perkawinan ke DPR, lika likunya tak semudah membaca putusan yang diwartakan media.

Sahabat saya Hadi Supeno, aktifis perlindungan anak yang pernah menjabat Ketua KPAI kuatir jalannya tidak mulus. Dugaannya banyak akar tunggang pemikiran yang belum pro perlindungan anak. Hemat saya dekonstruksi pemikiran seperti itu perlu advokasi. KPAI sahih  melakukan misi advokasi  kultural dan struktural itu.

Usia Perkawinan vs Usia Tanggungjawab Pidana Anak

Putusan MK ikhwal batas usia perkawinan hanya menyatakan tidak konstitusional usia 16 tahun perempuan untuk menikah vide Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Berapa usia yang tepat diserahkan ke DPR untuk mengubahnya dalam masa 3 tahun.

Sontak saya teringat kala menjadi kuasa hukum KPAI. Tatkala KPAI mengajukan uji materil UU Pengadilan Anak, termasuk batas usia  utusan anak dapat dipidana naik dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Dalam pertimbangaan, usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia.

MK putuskan batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum usia 12 tahun.

Sebelum putusan itu, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

“Menyatakan frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun,” tutur Ketua MK Moh Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis (24/2).  Demikian diwartakan hukumonline.com.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Dari sini, ada “KPAI’s Effect”, dalam jejak-jejak advokasi sistem peradilan pidana anak. Sebab itu perlu dikokohkan “KPAI’s Effect” itu dan terus menerus menggeliatkan advokasi sebagai ciri khas KPAI.

Penulis: Muhammad Joni – Advokat, Tenaga Ahli Hukum KPAI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here