Rp 244,9 Miliar  Hasil Program Keringanan Denda PKB Dan BBNKB

0

MEDAN (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meraup pendapatan Rp 244.921.106.115 miliar, dari program keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2018.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Sarmadan Hasibuan mengatakan, selama program tersebut berlangsung sejak 28 November – 28 Desember 2018, tercatat 265.959 unit kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB, dimana meliputi kendaraan plat hitam, kuning, dan merah.

“Jumlah kendaraan yang tercatat membayar pajak 265.959 unit, dengan total uang yang didapatkan Rp 244.921.106.115miliar. Dengan demikian realisasi pajak kita untuk kendaraan bermotor pada 2018 dari target Rp 1,7 triliun, tercapai sebesar Rp 2.018.510.162.292 atau 115,29 persen, jadi ada ove rtarget disitu mencapai R p267miliar,” kata Samardan menjawab wartawan, Kamis (3/1).

Program keringanan denda PKB dan BBNKB ini, menurut dia, dilakukan atas perintah langsung Gubsu Edy Rahmayadi melalui payung hukum Pergubsu Nomor 57/2018. Peningkatan jumlah pendapatan asli daerah melalui sektor ini, merupakan sebuah kebaikan untuk Sumut sendiri.

Tidak hanya pembayaran PKB, pihaknya juga meraih keuntungan lebih dari BNNKB yang kemudian akan dimasukan ke kas daerah. “Untuk BBNKB target kita Rp 1.138.834.714.440, dan untuk pendapatan atau realisasi kita mencapai Rp 1.422.636.847.725 atau 120 persen, jadi ada over target kita Rp273 miliar,” tuturnya.

Kelebihan ini, kata Sarmadan, sangat dimanfaatkan oleh Pemprovsu yang nantinya uang tersebut dapat digunakan untuk membayaran utang ataupun pemberian bantuan, hingga dipakai sebagai kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumut.

Kabid PKB dan BBNKB pada BPPRD Sumut Victor Lumbanraja sebelumnya mengklaim, masyarakat sangat antusias memanfaatkan program pemutihan ini. ”Antusiasme masyarakat bagus dan positif, apalagi sejak ada isu bagi kendaraan yang tidak terdaftar bakal dianggap bodong atau dihapus dari database Samsat nomor plat kendaraannya,” sebutnya.

Selain itu, menurut dia, ada kecenderungan mindset masyarakat memanfaatkan program kali ini, sebab Pemprovsu dalam tahun mendatang tidak akan melaksanakannya lagi. Dimana ada wacana yang mengarah pada pembuatan peraturan gubernur baru tentang penghapusan kendaraan dalam database Samsat, jika si pemilik kendaraan tak kunjung melakukan daftar ulang kendaraannya.

Dijelaskannya, adapun daerah paling banyak melakukan pembayaran PKB dan BBNKB ada di Kota Medan. Sebab penunggak PKB terbesar itu adanya di Medan. “Kalau masyarakat di kabupaten/kota lebih taat peraturan.

Mereka umumnya sebelum ditagih ataupun ada razia pajak kendaraan ini, langsung membayar. Ya, 90 persen penunggak itu ada di Medan. Kalau di daerah, masyarakat itu lebih takut dengan polisi. Berbeda seperti di kota Medan,” ujarnya. (m28/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here