58 Persen SDM Berpendidikan SMP

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA (Waspada) : Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui Indonesia sulit untuk berdaya saing dikarenakan 58 persen sumber daya manusia (SDM) berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal ini yang menimbulkan problem miss match atau lapangan kerja yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan. “Gimana mau bersaing, 58 persen orang yang kerja di Indonesia pendidikannya itu paling tinggi SMP.

Tentu tidak memadai, apalagi untuk daya saing. Oleh karena itu, harus ambil jalan pintas, caranya dengan kembangkan pendidikan dan vokasi,” ungkap Darmin di Jakarta, Selasa (8/1).

Darmin mengatakan,pembangunan infrastruktur yang kian masif tidak akan terasa manfaatnya apabila kualitas SDM tidak mampu mengimbangi. Selain infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, logistik juga menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing. “Intinya kalau mau bersaing infrastruktur harus baik,logistik harus baik, SDM baik.Baru kita punya basis cukupuntuk berdaya saing,” jelas Darmin.

Dia menambahkan, untuk mengatasi persoalan peningkatan daya saing, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah fokus meningkatkan pendidikan vokasi.

“Ini semua rancangannya boleh dikatakan sudah tuntas, mudah-mudahan dalam beberapa satu dua minggu ini roadmap dari pelatihan dan pendidikan vokasi itu sudah dijelaskan dan diresmikan kepublik,” tuturnya.

Salah satu program prioritas yang tengah diinisiasi adalah pembangunan SDM sejak 2014. Di tahun ini program vokasi dalam menunjang SDM berkualitas akan lebih digencarkan lagi.

Sebab lndonesia dihadapkan pada SDM yang 58,76 persen merupakan lulusan SD-SMP, serta problem miss match atau lapangan kerja yang tak sesuai dengan latar belakang pendidikan mencapai 63 persen.

“Kalau kita ikuti perjalanannya, tidak serta merta Jokowi (Presiden RI) menjadikan 2019 sebagai tahun pembangunan SDM. Tiap lembaga pelatihan harus menyesuaikan dulu, sesuai kebutuhan demand tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan vokasi,”  ujar Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Khairul Anwar.

Dikatakan, pihaknya telah banyak mengadakan pelatihan vokasi sejak 2014. Setelah mendapat arahan Jokowi, masifikasi pelatihan vokasi bakal lebih digencarkan tahun ini. Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dimana tiap tahunnya ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang.

Secara kumulatif, dari 2015 hingga Oktober 2018, peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Sementara untuk pemagangan, secara akumulasi sejak Oktober 2015 sampai 2018 (Year on Year/YoY), pesertanya mencapai 149.064 orang.

Oleh karenanya, pelatihan vokasi untuk peserta dengan berbagai rentang usia menjadi kunci menghadapi puncak bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2025 -2030. “Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” tukas dia. (j03/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here