Kemendikbud Gandeng KPK Kawal Anggaran Pendidikan

0

Jakarta (WASPADA). Kasus penyalahgunaan anggaran fungsi pendidikan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggap sangat penting untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikqn. Lembaga antirasuah itu juga dinilai mampu memberi angin segar bagi sistem pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan kesiapan diri dan jajarannya untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengembangkan sistem pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang lebih baik dan terpadu.

“Kami sudah sepakat dengan KPK untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di KPK untuk kita dapat bergabung. Dan yang sudah tergabung akan kita lengkapi dan kita sempurnakan. Sehingga penggunaan anggaran pendidikan, termasuk juga pencegahan dan penindakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik,” kata Mendikbud di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/1).

Mendikbud dan Pimpinan KPK sepakat untuk segera melakukan telaah regulasi, khususnya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pengawasan anggaran pendidikan di daerah. Kemudian, masing-masing pihak akan segera membentuk tim teknis untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau _e-monitoring_ dengan penguatan pelibatan publik.

Muhadjir mengakui, adalah tantangan tersendiri bagi Kemdikbud dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan bebas dari praktik penyimpangan. Karena itu, dia Pagi ini memberikan apresiasi secara langsung kepada KPK yang turut menangani kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan sehingga memberikan efek kejut dan efek jera kepada para pelaku.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengungkapkan bahwa dengan kerja sama yang lebih efektif antara Kemendikbud dengan KPK diharapkan dapat memberikan dampak lebih baik pada dunia pendidikan.

“Banyak yang kita rancang, akan kita harmoniskan, mudah-mudahan nanti kita segera mampu membuat sistem yang lebih baik,” ungkapnya.

Ditambahkan Agus, anggaran pendidikan cukup besar. Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun pada tahun 2019. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2019 disebutkan, sebanyak 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK Fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK Nonfisik sebesar Rp117,7 triliun.

“Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Dan kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar. Mudah mudahan nanti lebih bisa dikontrol itu dana penggunaan di daerah-daerah; yang akibat desentralisasi,” ujar Agus.

Dikatakan Agus, KPK menyadari kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tangannya tidak sampai ke daerah. Maka dari itu, pihaknya akan memfasilitasi harmonisasinya dengan Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan kabupaten kota dan provinsi.

“Jadi kalau kita ketemu bersama, mudah-mudahan semuanya berjalan lebih baik. Dan harapan kita memang anggaran pendidikan jadi lebih efektif dan efisien,” jelas Ketua KPK.

Dalam pertemuan itu, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu pokok pembahasan. Mendikbud menyampaikan bahwa kerja sama KPK dengan Kemendikbud dalam rangka menumbuhkan budaya antikorupsi pada peserta didik telah berlangsung. Segera, modul-modul yang telah disusun dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah.

“Tidak akan ada mata pelajaran, tetapi nanti akan menjadi bagian dari beberapa kegiatan kurikulum pembelajaran di sekolah. Antara lain, nanti bisa masuk, disisipkan di mata pelajaran tertentu, misalnya PPKN,” ujar Muhadjir.

Kemudian, edukasi antikorupsi juga bisa dilakukan melalui program penguatan pendidikan karakter (PPK). “Jika diperlukan guru juga dapat melakukan simulasi berupa permainan simulasi tentang bagaimana praktik-praktik korupsi terjadi. Dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakannya,” kata Mendikbud.

Agus menambahkan, kurikulum antikorupsi hanya merupakan salah satu faktor. Ada faktor lain yang juga penting yakni sekolah yang menerapkan prinsip kejujuran dan integritas.(dianw/C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here