Warga Demo DPRK Aceh Barat-Kejaksaan Terkait Penyelewengan Dana Desa

1
RATUSAN warga berunjukrasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh, menuntut pengusutan temuan indikasi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa yang tersebar di 19 desa di kabupaten setempat, Kamis (10/1) siang. Waspada/Dedi Iskandar
RATUSAN warga berunjukrasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh, menuntut pengusutan temuan indikasi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa yang tersebar di 19 desa di kabupaten setempat, Kamis (10/1) siang. Waspada/Dedi Iskandar

MEULABOH (Waspada): Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Antikorupsi, Kamis (10/1) siang melancarkan aksi unjukrasa ke Gedung DPRK Aceh Barat dan kejaksaan setempat di Meulaboh.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak wakil rakyat dan aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan dana desa di 19 desa di kabupaten setempat, sesuai dengan hasil audit Inspektorat Aceh Barat.

Dalam aksinya, pendemo turut mengusung sejumlah spanduk, yang mendesak kepada wakil rakyat agar seluruh temuan dugaan penyelewengan dana desa di kabupaten itu, untuk segera dikembalikan ke kas negara. Aksi ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian di Aceh Barat dan petugas Satpol PP WH.

Musliadi, selaku koordinator aksi kepada awak media di Meulaboh mengatakan, aksi tersebut digelar karena selama ini, pengelolaan dana desa di sejumlah desa di Aceh Barat terindikasi bermasalah, serta mendesak pihak terkait agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil audit oleh Inspektorat Aceh Barat. “Kami mendesak anggota dewan untuk ikut memroses kasus ini hingga tuntas hingga ke ranah hukum,” kata Musliadi.

Karena terus didesak warga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat akhirnya menyetujui untuk merekomendasikan pengusutan ke jalur hukum, terkait dugaan tindak pidana korupsi sejumlah dana desa di kabupaten ini.

“Bapak-bapak harap tenang, kami selaku pimpinan DPRK akan menyurati bupati dan aparat penegak hukum, agar kasus ini diproses secara hukum,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi saat menemui pendemo.

Sontak massa yang sudah lebih dulu menunggu dalam terik panas matahari tersebut bersorak gembira. Samsi Barmi yang mewakili pimpinan DPRK Aceh Barat juga menegaskan, pihaknya juga setuju agar setiap bentuk pelanggaran hukum terkait pengelolaan dana desa harus dituntaskan, karena hal ini sangat merugikan negara, masyarakat dan daerah.

Ia berjanji surat rekomendasi itu dikirimkan ke Bupati Aceh Barar dan aparat hukum, agar aspirasi yang disampaikan warga dapat terlaksana dengan baik. Usai menyampaikan aspirasi dan ditampung permintaannya, hingga berita ini ditulis massa sedang bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk menggelar aksi serupa.

Demo Kejaksaan

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Aceh Barat memastikan kini terus melakukan pengusutan secara hukum terhadap sejumlah laporan dugaan penyalahgunaan dana desa di kabupaten itu.

“Kami pastikan semua laporan yang masuk, saat ini masih kami lakukan pemeriksaan untuk ditindaklanjuti,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Aceh Barat, Fahrul Rozi didampingi Kasi Intel Ronal R dihadapan warga.

Karena banyaknya laporan yang masuk ke kejaksaan, hal menjadi terkendala karena pemeriksaan terhadap sejumlah laporan, harus dilakukan analisa dan pemeriksaan secara hati-hati sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, semua laporan yang sudah diterima Kejari Aceh Barat dipastikan akan ditindaklanjuti, namun karena keterbatasan waktu, pemeriksaan harus dilakukan satu per satu agar nantinya pengusutan ini tidak terkendala. “Pelan-pelan diperiksa, ada uji dokumen, dan masih dilakukan analisa,” tambahnya.

Kejari Aceh Barat meminta masyarakat bersabar karena untuk mengusut sebuah perkara, ada tahapan dan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di institusi kejaksaan. Ia menegaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan jaksa, terdapat adanya unsur pelanggaran seperti pelanggaran administrasi maupun pelanggaran lainnya.

Kejari Aceh Barat memastikan tetap akan memroses kasus tersebut secara tuntas, apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dan alat bukti dalam kasus dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat ke institusi kejaksaan.

Dihadapan jaksa, sejumlah perwakilan warga secara bergantian menyampaikan aspirasinya dan mempercayakan pengusutan kasus dana desa ditangani oleh kejaksaan di Aceh Barat. “Kami meminta kepada Kejari Aceh Barat untuk menuntaskan pengusutan kasus ini, semuanya ada 19 desa yang sudah dilaporkan,” kata perwakilan warga.

Usai menggelar aksinya, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat petugas kepolisian di Aceh Barat. Aksi ini berlangsung lancar, damai dengan situasi sangat kondusif. (b01/ded)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here