Proyek Pembangunan Gedung DPRD Labura Tak Selesai

1
BANGUNAN gedung DPRD Labura bersumber dari APBD tahun 2018 senilai Rp25,7 miliar belum selesai dikerjakan PT. MNP hingga Januari 2019. Waspada/Rifiq Syahri
BANGUNAN gedung DPRD Labura bersumber dari APBD tahun 2018 senilai Rp25,7 miliar belum selesai dikerjakan PT. MNP hingga Januari 2019. Waspada/Rifiq Syahri

AEKKANOPAN (Waspada): Lanjutan pembangunan gedung DPRD Kab. Labuhanbatu Utara (Labura) bernilai Rp25,7 miliar bersumber dari APBD tahun 2018 tak kunjung selesai.

Pantauan waspada, Senin (14/1) di lokasi, memasuki tahun 2019 pembangunan gedung DPRD masih dalam pengerjaan. Tampak para pekerja masih melaksanakan aktivitas.

Lanjutan pembangunan gedung DPRD Labura dikerjakan PT. MNP sesuai dengan perjanjian kontrak dimulai 29 Juni 2018 dan selesai selama 6 bulan (180 hari kalender). Namun tahun 2018 sudah berlalu, kini Januari 2019 gedung baru selesai tidak lebih dari 50 persen.

Seorang kepala tukang Sarani alias Juned saat ditemui di lokasi mengatakan, melihat kondisi saat ini bangunan baru selesai sekitar 40 persen lebih dan masalah cor balok atas sambungan kurang rapi adalah pekerjaan tahap pertama. “Bangunan dikerjakan lebih 40 persen, kami kerja berdasarkan perintah dari kontraktor,” sebut Juned.

Sementara dana yang sudah ditarik sebagai uang muka bermula 20 persen. Kemudian tahun 2018 akhir sesuai progres Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pekerjaan baru selesai 36 persen sedangkan dana yang ditarik kontraktor keseluruhan 40 persen.

Sekretaris Dinas Perkim Labura, Mujiono pada waspada saat dikonfirmasi menyebutkan, pihak kontraktor mengajukan perpanjangan waktu dan telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hal itu diperbolehkan sesuai peraturan. “Perpanjangan waktu diberikan kepada kontraktor selama 50 hari kalender dan berlaku denda 0,1 persen (1/1000) per hari. Denda dihitung dari sisa yang belum selesai dikerjakan,” katanya.

Menurut Mujiono, apabila pekerjaan tidak diselesaikan kontraktor dalam kurun waktu 50 hari ke depan, PPK langsung memutus kontrak. Dana yang sudah ditarik kontraktor baru 40 persen dengan nilai pekerjaan 36 persen akhir Desember 2018. (crs)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here