Meutya Hafid Bicara Sistem Ketatanegaraan Dan Pelaksanaan UUD 1945

1
Anggota DPR RI Meutya Hafid saat rapat dengar pendapat di Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa (15/1). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Rapat Dengar Pendapat  Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama Anggota DPR RI Meutya Hafid dilaksanakan di Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa (15/1).

Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.

Adapun MPR saat ini yg terdiri dari Anggota DPR dan DPD kedudukan dan kewenangannya sama dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Meutya Hafid, anggota  DPR RI yang mewakili Sumatera Utara 1 mengatakan, rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

“Langkah ini diperlukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang saat ini masih memiliki kekurangan, terutama terkait dengan kedudukan dan kewenangan MPR,” ujarnya.

Oleh karena itu, Meutya Hafid mengimbau sekaligus melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk memberikan masukan dan ide terkait apa yang harus dilakukan dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Dalam acara tersebut, sebanyak 150 peserta yang hadir dan turut memberikan masukan terkait langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan UUD 1945. (m08)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here