GP Farmasi Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Pembayaran Obat Untuk JKN 

0

JAKARTA (Waspada): Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) memandang perlu adanya perbaikan dari isi Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang dinilai masih rendah. Di sisi lain, pemerintah dinilai penting menerbirkan aturan tentang  alokasi jatah pembayaran obat minimal 25 persen dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan.

Ketua Bidang Industri GP Farmasi, Roy Lembong mengatakan  hal ini sangat penting guna mempertahankan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena menurutnya apapun penyakitnya harus diobati dan pasien harus disediakan obat.

“Sebaiknya memang harus ada update nilai INA-CBGs yang saat ini masih rendah, dan dan aturan alokasi pembayaran jatah obat minimal 25 persen. Saya juga berharap agar co-payment diperbolehkan dan tidak ditegur,” ujar Roy Lembong dalam salah satu sesi paparan seminar ‘Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta di Indonesia’ yang diselenggarakan Center for Strategic and International Studies (CSIS), di gedung Pakarti Center, Jakarta, Kamis (17/01) sore kemarin. Acara diskusi ini dihadiri seluruh pemangku kepentingan dalam bidang JKN, seperti akademisi, kementerian kesehatan, BPJS Kesehatan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah terkait dan kalangan industri.

Menurutnya, upaya promotif preventif dalam bentuk pembaharuan peraturan yang ada perlu segera dilakukan untuk mengurangi beban kuratif JKN. Selain itu GP Farmasi juga meminta agar pembebanan biaya kesehatan dialokasikan lebih proporsional baik di antara negara, swasta, dan masyarakat seperti yang dilakukan negara-negara lainnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini  GP Farmasi telah menyuplai 90 persen kebutuhan obat dalam negeri. Sebanyak 52 persen diantaranya adalah obat generik berkualitas. Kualitas obat yang diproduksi GP Farmasi memiliki standar dan kualitas yang tinggi karena GP Farmasi melakukan beberapa mekanisme produksi yang cukup ketat.

Hery Sutanto, Ketua Bidang Distribusi GP Farmasi juga menambahkan bahwa, selama ini meskipun sudah keluar pembayaran dari BPJS Kesehatan, namun hanya sedikit sekali yang sampai kepada penyedia obat.

“Memang uangnya sudah keluar dari pemerintah, tetapi sampai ke kami hanya menetes saja, mungkin hanya enam persen. Padahal sepanjang Agustus-Desember masih terus ada belanja dari Rumah Sakit, tidak mungkin kita stop obat, karena pasti makin ramai nanti. Kami hanya minta solusi sebaiknya ada alokasi 25 persen,” jelasnya.

Menurutnya, Pedagang Besar Farmasi (PBF) memiliki tantangan yang cukup besar dalam melayani JKN yaitu turunnya profitabilitas perusahaan distribusi dari tahun ke tahun.

“Turunnya kenapa? Karena bisnis JKN ini sangat high cost, ini dari segi bisnis. Jadi kalau lebih milih, kami milih bisnis secara reguler dengan swasta. Bayar lebih cepat tidak butuh waktu, begitu kami jual ke RS pemerintah cost kami berlipat-lipat,” ungkap Hery.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine menyebut, saat ini pihaknya tengah fokus pada tiga hal. yaitu rencana kebutuhan obat (RKO), menjamin ketersediaan obat dan pengadaan obat.
Dia menilai perihal RKO perlu ada perbaikan akurasi. Karena RKO yang diserahkan kadang tidak sesuai dan akurat, misalnya pada tahun 2014 kurang 20 persen dan tahun 2018 malah lebih 20 persen.

“Meningkatnya kan cukup tajam, dan data yang bisa digunakan tentang peningkatan sudah dihubungkan secara elektronik dan akurasinya bagus,” kata dia.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sambutan pembuka acara yang sama, juga mendorong BPJS Kesehatan untuk melakukan program promotif preventif kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan seperti memulai kebiasaan olahraga.

Menurut Kalla, masyarakat kini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga kian memberatkan pemerintah jika tidak ada upaya preventif terhadap kesehatan.

“Semuanya menambah beban yang besar karena jumlah penduduk kan kian tinggi, kunjungan ke rumah sakit juga sekarang tinggi,” ucapnya. (dianw/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here