Siswa Hafidz Qur’an Bebas Pilih Sekolah

0

BANDA ACEH (Waspada): Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020.

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud No. 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, dikatakan Mendikbud, pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.

Menanggapi Permendikbud tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh siap mengikuti arahan dan peraturan yang telah diterbitkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Dr Saminan, MPd Selasa (22/1) mengatakan, selama ini orangtua berfikir seolah-olah sekolah SD 1, SMP 1 merupakan sekolah unggul, padahal semua sekolah itu sama.

Bahkan Wali kota Banda Aceh Aminullah Usman mengharapkan kepala Dinas Pendidikan untuk memberdayakan sekolah yang berada di daerah pinggiran.

Terkait hal tersebut, Dr Saminan, MPd sudah membentuk tim berasal dari perguruan tinggi yang berjumlah sembilan orang dan sudah turun ke sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah.

Selama ini, untuk siswa tingkat SD diharapkan setelah selesai SD minimal dia mampu menghafal tiga juz Al-quran, sedangkan tamat SMP minimal hafal lima juz.

“Terhadap siswa yang mampu menghafal Al-quran sesuai yang sudah ditentukan tersebut, maka ia diberikan prioritas utama untuk memilih sekolah sesuai kemauannya,” tegas Dr Saminan, MPd di dampingi Sekretaris Dinas Yuswardi.

Ia juga menyebutkan bahwa sistem zonasi di wilayah kota Banda Aceh sudah berlaku sejak tahun 2012.

Sementara Kasi Kurikulum, Marwan Fikri mengatakan, pihaknya sudah mengikuti rombongan wali kota ke Kuningan untuk melihat program karantina Al-quran sebulan, dan ketika pulang dari sana pihaknya juga sudah membuat program untuk menyeleksi ulang para guru.

“Pendidikan diniyah yang sudah ada, pada dasarnya mereka mengajar fiqih, tarikh dan uswatun hasanah, karena menyahuti program Wali Kota di mana di setiap masjid ada imam yang hafiz, kita juga ingin mengajak masyarakat khususnya siswa di sekolah juga gurunya untuk menjadi hafidz,” sebut Marwan.

“Ini sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2018, namun karena ini dalam konteks pendidikan juga tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin lima atau sepuluh tahun ke depan baru nampak, akan tetapi kita terus dorong dan semangati hingga kita berikan motivasi, seperti misalnya kita gelar lomba tahfiz,” tambah Marwan.

Untuk zona memang berlaku reguler, ketika seorang anak memiliki keistimewaan maka kemana saja dia bisa masuk, misalnya si anak hafiz Al-quran maka dia bebas memilih sekolah mana pun yang dia mau karena prestasinya.

Di tempat terpisah, kepala UPTD Tekkomdik Kota Banda Aceh, Nurkhalis menyebutkan, zonasi tahun ini jauh lebih ketat dibanding tahun lalu.

Dikatakan, sebenarnya jika melihat peraturan Menteri tidak begitu jauh perbedaan, hanya saja sanksinya yang lebih ketat. Pemerintah kabupaten/kota diharuskan menerapkan Permendikbud itu untuk diimplementasikan di kabupaten/kota masing-masing.

“Pihak kementrian melakukan zona tersebut agar tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, kalau tahun lalu tidak ada sanksi yang diberikan kepada kabupaten/kota sedangkan tahun ini sanksi tersebut mulai diberlakukan,” jelasnya.(b04/C)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here