Rp2,7 Triliun Untuk Bangun Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi

1

JAKARTA (Waspada): Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sepanjang 2019.  Anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program yang salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan 38 gedung mangkrak atau Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Anggaran tersebut dialokasikan, yaitu untuk 11 PTN daerah 3T dan Lembaga Layanan Dikti sebesar Rp150 miliar, 7 PTN melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp498 miliar, revitalisasi 7 LPTK sebesar 73,6 miliar rupiah pembangunan 12 PTN melalui PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar Rp370,43 miliar.

“Sisanya 1,6 triliun Rupiah untuk menyelesaikan 38 KDP oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti dalam acara Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana di lingkungan PTN dan LLDikti Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Selasa (22/1).

Acara Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan PTN dan LLDikti dihadiri oleh puluhan rektor dan sejumlah kepala LLDikti penerima alokasi dana sarpras. Turut hadir pula Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kemenristekdikti, Ir. Hari Purwanto, M.Sc., DIC; Direktur Sarana dan Prasarana, Mohammad Sofwan Effendi; dan beberapa pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kemenristekdikti.

Ghufron menyebut, alokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Kendati demikian, agar anggaran dapat terserap dengan efektif, Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan sarpras.

Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran. Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras. Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.

“Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pengalaman kami kemarin, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah diberi anggaran sarpras, tetapi serapannya rendah,” tambah Ghufron.

Vokasi dan Seni Dapat Perhatian Utama

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam arahannya mengatakan, sarpras pada pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik yang modern. Hal itu diupayalan lewat peningkatan sarpras pada bidang vokasi dan seni.

“Fokus pembangunan sarpras pendidikan vokasi sendiri terdapat di politeknik, universitas, juga institut. Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI. Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya,”ujar Nasir.

Pada kesempatan tersebut, Menristekdikti turut mengomentari mengenai masalah gedung mangkrak yang ditemukan di banyak PTN di Tanah Air. Menurutnya, masalah gedung mangkrak dapat dihindari dengan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh sebab itu, waktu pelelangan menjadi penting untuk diperhatikan masing-masing perguruan tinggi dan LLDikti.

“Sekarang pembangunan sarpras baru supaya tidak mangkrak sejak awal lelang harus sudah selesai. Jika Januari sudah mulai dibuka lelang, kira-kita Maret sudah selesai lelang, sehingga April sudah jalan. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan empat sampai enam bulan, dan akan selesai tepat waktu. Tentu proses pembangunan ini akan kami kawal, bahkan pendampingan dari PUPR yang merupakan ahlinya,” tuturnya.

Nasir juga menjelaskan mengenai prinsip dan etika pengadaan sarpras yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk prinsip yang harus diperhatikan, lanjut Menteri Nasir, meliputi akuntabel, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan adil. Sementara terkait etika, di antaranya tertib dan tanggung jawab, mencegah pemborosan, serta tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan.

Lebih lanjut, guna mengukuhkan komitmen untuk bekerja jujur dengan tata kelola yang baik, para pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti penerima alokasi anggaran sarpras sepakat menandatangani pakta integritas yang turut disaksikan oleh menteri Nasir dan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im. Pada kesempatan tersebut, Sekjen Ainun Na’im mengingatkan bahwa pembangunan sarpras tidak hanya berhenti pada saat selesai, tetapi berlanjut sampai pada perawatan. Karenya menurut dia, PTN yang sudah punya sarpras memadai dapat melakukan resourch sharing supaya tidak ada infrastruktur menganggur, khususnya laboratorium,” ujarnya. (dianw/C).

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here