Kurangi backlog rumah Pemerintah dorong BTN naikkan target KPR

0

JAKARTA (Waspada): Untuk mengurangi backlog sebesar 11 juta unit rumah, Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi, sehingga perseroan dapat lebih optimal dalam mencapai target-target tersebut.

“Rencananya kita akan memberikan dukungan apapun untuk BTN. Masalah backlog perumahan sebesar 11 juta unit  yang ada harus kita tutup, ditambah lagi kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta unit,” katanya pada agenda Rapat Kerja Bank BTN Tahun 2019 di Jakarta, Selasa Sore (29/1).

Gatot menambahkan, dari angka backlog dan kebutuhan pasar rumah milenial ini, merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN. Karena itu, perseroan telah mengajukan izin untuk tambahan pembiayaan melalui penerbitan obligasi.

“Berapa pun likuditas yang diperlukan oleh BTN akan kita dukung, apakah perlu menerbitkan obligasi Rp7 triliun, sehingga akhirnya BTN bisa menambah kapasitas, minimal double dan triple,” ujarnya

Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN jika holding terlaksana, maka ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Tapi BTN harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi.

“Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya ditengah risiko ketidakpastian ekonomi global dan pelaksanaan tahun politik 2019.

“Kami juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71, dengan menyusun kebijakan strategi bisnis,” tutur Maryono.

BTN akan lebih berfokus lagi pada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas. Melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang di dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking.

Maryono menjelaskan untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan kompotensi.

“Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar manajemen risiko,” tegasnya. (j03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here