Rizaldi Siagian: RUU Permusikan Keliru

1

PRO-KONTRA menyangkut Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan serta sertifikasi musik di kalangan musisi sekarang ini menjadi perdebatan hangat di kalangan para musisi.

Sejumlah pasal dalam RUU tersebut mengatur penyelenggaraan musik dan pengembangan pelaku musik dengan cara mengikuti uji kompetensi. Musisi dan pegiat musik banyak menolak pasal tersebut karena merasa sertifikasi musik menjadi sebuah kewajiban, padahal menurut mereka, sebenarnya pilihan.

Rizaldi Siagian seorang etnomusikolog saat Waspada memintai pendapatnya dengan spontan menyatakan bahwa RUU ini adalah gambaran kepanikan dan ‘hilang akal’ para pelaku industri musik dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang begitu dahsyat sehingga, boleh dibilang, tidak ada satu perusahaan rekaman raksasa mana pun di dunia ini yang mampu memproteksi dan mengontrol distribusi dagangannya akibat perkembangan dan inovasi-inovasi teknologi komunikasi/informasi digital yang dahsyat sekarang ini.

Rizaldi Siagian kelahiran Binjai Sumatera Utara, 25 April 1951 pernah berjaya di era tujuhpuluhan sebagai drummer band The Great Session Medan menyebutkan, para pelaku industri musik pop tentu boleh memikirkan bagaimana mengatasi perubahan yang dahsyat dari perkembangan teknologi ini.

Padahal kata pria menyelesaikan program magister dari San Diego State University (SDSU), California, Amerika Serikat tahun 1985 ini, seharusnya proses pembuatan RUU Permusikan seperti ini untuk mengatasi situasi yang ada, namun sebaliknya menjadi sebuah kekeliruan.

Alasannya, karena ketika fenomena budaya musikal yang begitu beragam dan kompleks (baik proses penciptaan, sejarah, dan peran dan fungsi yang begitu kompleks) hanya dilihat dari cara berpikir yang diwarnai oleh kapitalisme, pop, materialistis, dan individualistis itu, maka akan semakin fatal jadinya.

Rizaldi Siagian yang pernah mempelajari berbagai tradisi musik dunia melalui tokoh-tokoh seniman dan akademisi terkemuka di Amerika Serikat, diantaranya musik Afrika, Brasil, Korea, Jawa-Bali, teori komprehensif musik barat, dan tradisi musik klasik India Selatan (Karnataka) menyatakan, upaya penyeragaman fenomena musikal yang sangat beragam (tangible maupun intangible) di seluruh Nusantara itu jelas-jelas BERTENTANGAN dengan azas paling dasar dari konstitusi yang menjunjung tinggi keberagaman.

Seperti diketahui Rizaldi Siagian mengawali kariernya sebagai pengajar di jurusan Etnomusikologi, Fakultas Sastra, Universitas Sumatra Utara tahun 1985 serta diangkat menjadi ketua jurusan hingga tahun 1992.

Ia menilai aturan-aturan yang dibuat dalam pasal-pasal yang secara substantif dalam RUU Permusikan tersebut tampak hanya memperlihatkan semangat protektif sektor industri, pasti akan memunculkan persoalan-persoalan yang justru akan menjadi kontra produktif.

Anggota dewan redaksi Jurnal Masyarakat Musikologi Indonesia (sekarang Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, MSPI), berbasis di Surakarta (1990), menilai RUU Permusikan ini agak aneh dan melawan arus dengan situasi pasar yang berkembang dan menempatkan ‘sampah’ dan ‘berlian’ di panggung yang sama, sebuah fenomena marketing yang disebut dengan ‘the long tail’.

Rizaldi Siagian yang pernah menjadi anggota staf ahli peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Universitas Indonesia, menuturkan bahwa para pelaku usaha, produser konvensional dalam industri ini memang sangat resah dengan munculnya fenomena produksi ‘sejuta untuk satu’, bukan model jaman dulu ‘satu untuk sejuta’.

Peraih penghargaan Seni-Kebudayaan dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, serta Anugerah Kebudayaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kategori Komunitas ini juga menggambarkan kalau jaman dulu industri musik, produsernya cuma satu, di jaman sekarang semua orang bisa jadi produser.

Karenanya, kalau produsernya cuma satu, maka pasar bisa didikte melalui promosi yang dilakukan dari sebuah media utama. Itu terjadi dijaman ORBA dengan satu-satunya media (TVRI) yang menjadi ‘mesin uang’ melalui sejumlah program, di antaranya yang sangat terkenal adalah “Artis Safari”.

Menurutnya, di Jaman itu produser/pelaku usaha rekaman menjadi raja, karena ia bisa mendikte pasar melalui siaran-siaran tunggal tanpa saingan ke tengah-tengah ratusan juta penonton.

Namun sayangnya sekarang ini, hal itu itu tidak bisa lagi dilakukan, karena setiap orang sekarang adalah produser yang mampu membroadcast produksinya melalui media, terlepas apakah produksi itu bagus atau sampah. Di sisi lain cost produksinya sangat murah.

“Bayangkan, sekarang ini kita bisa memproduksi sebuah film hanya dengan menggunakan HP Samsung 9”, ujar Penasihat Ahli Sekjend AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang menggerakkan kegiatan penggalian potensi seni budaya di tengah-tengah masyarakat adat nusantara dalam sebuah konsep dan tajuk yang diberinya nama: Mendulang Mitos.

Menyinggung mengenai salah satu pasal mengharuskan hotel memutar lagu-lagu tradisional menurut lelaki pernah bekerjasama dengan Rinto Harahap, mendirikan group musik Grenek yang berorientasi pada karya kolaboratif musik Melayu dan musik populer—menghasilkan album Grenek I, 2001, itu menunjukkan bahwa aturan yang dibuat hanya didasari konsep bahwa musik hanya dianggap sebagai alat ekonomi, musik hanya dilihat sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja, sehingga fungsi, peran, dan kehadiran musik dalam suatu event sosial (apakah ia berfungsi sakral atau sekular) tidak ada dalam sistem pengetahuan si pembuat undang-undang untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan aturan.

Selain itu Rizaldi Siagian juga mengkritisi soal musisi harus mengikuti ujian Kompetensi. “Tak jelas maksudnya apa. Harusnya mereka definisikan dulu apa yang dimaksud dengan kompetensi dalam musik”, katanya dengan nada bertanya.

Ia juga memberi contoh tentang sejarah musik pop Barat, apakah John Lenon, Paul, dan banyak superstar yang terkenal itu ngerti baca not atau sekolah musik?,tuturnya dengan nada sedikit agak tinggi.

t.junaidi

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here