ATR Demo Polda Dan Kantor Gubsu, Tindak Dan Jangan Lindungi Mafia Tanah

1
Massa Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATR) melakukan aksi demo ke Poldasu. Waspada/Rudi Arman
Massa Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATR) melakukan aksi demo ke Poldasu. Waspada/Rudi Arman

MEDAN (Waspada) : Massa Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATR) melakukan aksi demo ke Poldasu dan kantor Gubsu minta tindak  dan jangan lindungi para mafia tanah di Sumatera Utara.

“Sudah saatnya, mereka (mafia tanah) ditindak aparat Kepolisian sampai ke akar-akarnya. Jangan takut untuk menindak para mafia tanah,”kata Koordinator ATR Harun Nuh, saat melakukan aksi unjukrasa di depan Mapoldasu, Kamis (7/2).

Selain itu, massa juga meminta Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto. Disamping itu, massa juga mengaku rakyat sangat siap mengambil paksa lahan yang dikuasai mafia tanah secara ilegal.

Perpres 86 tahun 2018 untuk melaksanakan distribusi untuk rayat, dia bilang, terhalang akibat kuatnya mafia tanah di Sumut.Untuk itu, seru mereka, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprovsu) diminta jangan melindungi atau membekingi para mafia tanah. “Perusahan swasta yang berkedok PT ataupun PTPN IV atau PTPN II harus segera diaudit,”harapnya.

Kantor Gubsu

Massa dari ATR Sumatera Utara juga melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis  (7/2). Dalam aksinya,massa meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  tidak ikut-ikutan ‘latah’ melindungi dan membekingi para mafia tanah di Sumut.

Harun Nuh, Koordinator ATR menyatakan, aksi mereka merupakan orasi lanjutan sesudah mereka melakukan unjuk rasa ke Poldasu. Aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada aparat penegak hukum untuk menyikat habis para mafia tanah di Sumut.

“Kami datang ke Kantor Gubernur ini sebagai bentuk dukungan kami kepada aparat penegak hukum di Sumut yang sudah berani melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus alih fungsi lahan dan persoalan tanah di Sumut.

Kami juga ingin agar Gubernur Edy Rahmayadi berani berbuat sama dan tidak ikut-ikutan ‘latah ’melindungi para mafia tanah di Sumut,” sebut Harun.

Harun, menyerukan dukungan kepada Poldasu dan Pemerintah Sumut khususnya Gubsu Edi untuk tidak tunduk dan takut kepada komplotan mafia tanah di Sumut. Mereka menilai  Sumut selama ini menjadi surga bagi para mafia tanah.

“Sudah saatnya kasus-kasus tanah serupa diselesaikan Poldasu dengan dukungan penuh Gubsu Edy dan bukan malah melindunginya,” ucap Harun. Harun Nuh mendesak Pemprovsu untuk menjalankan amanah Presiden terkait Inpres N0.8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perijinan kepala sawit serta membentuk tim kerja untuk pendataan dan evaluasi perkebunan sawit.(m39/m28)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here