FH UNHAR Gelar Seminar Cyber Crime

1

MEDAN (Waspada): Fakultas Hukum Universitas Harapan (FH UNHAR) bersama Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (KAHAMI) Kota Medan menggelar seminar Cyber Crime Objektivitas dalam penanganan kasus cyber crime, berlangsung Kamis (7/2). Seminar dibuka Rektor Universitas Harapan Medan Prof Dr. Ritha F Dalimunthe, SE. MSi. menghadirkan beberapa narasumber yang melibatkan multi disiplin ilmu.

Untuk itu Rektor Universitas Harapan Medan mengharapkan agar hasil seminar dapat membawa manfaat dan pencerahan hukum bagi masyarakat luas apalagi dalam era Revolusi Industri 4.0 yang terus berkembang dan membutuhkan pengkajian dan pemikiran dari kalangan Perguruan Tinggi.

Karenanya, kata dia, Universitas Harapan Medan akan tetap melahirkan gagasan dan pemikiran sebagai kontribusi bagi pembangunan masyarakat Sumatera Utara melalui Tri Darma Perguruan Tinggi dengan menggelar kegiatan seminar.

Sebelumnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang juga pakar bidang hukum Prof Dr. H. Hasim Purba, SH. MHum menyatakan bahwa dalam era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan digitalisasi yang semakin meluas dalam hubungan interaksi sosial dalam masyarakat, maka peranan hukum menjadi sangat penting dan ini di Indonesia telah diterbitkan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah dirobah melalui UU No.19 Tahun 2016.

Kata Hasim, maraknya kasus kasus hukum yang terjadi di dunia maya seperti penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik, penistaan dan berbagai perbuatan yang diduga mengandung unsur delik pidana melalui penggunaan layanan Informasi Teknologi Elektronik seperti Facebook, WA, instagram dan lainnya, telah menjadi fenomena sosial yang berkembang pesat di masyarakat dunia maya. Untuk itu kehadiran Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut sangat dibutuhkan.

“Saat ini penggunaan UU ITE untuk mengani kasus-kasus yang diduga mengandung cyber crime jelas kurang tepat atau salah kaprah, sebab UU ITE yang ada saat ini sebenarnya ditujukan khusus untuk masalah transakasi bisnis dengan mengguna layanan ITE, tapi nyatanya UU tersebut telah dipergunakan untuk menjerat berbagai kalangan yang dituduh melakukan delik pidana melalui ITE seperti kasus Ahmad Dani, Buni Yani dan untuk Medan saat ini sedang berlangsung proses di PN Medan kasus hukum yang menimpa ibu Himma D Lubis,” ujarnya.

Dijelaskan, penggunaan pasal-pasal UU ITE saat ini dalam kasus-kasus yang diduga mengandung unsur delik jelas kurang tepat dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, karena UU tersebut berpeluang untuk disalah gunakan untuk saling melapor diantara anggota masyarakat, dan ini menimbulkan suasana yang tidak kindusif dan harmonis.

Sedangkan Ahli Hukum Pidana dari FH USU Dr. Machmud Mulyadi, SH. MHum menjelaskan bahwa penerapan UU ITE yang sekarang terhadap perbuatan yang diduga mengandung delik pidana melalui teknologi informasi elektronik sangat rawan untuk disalahgunakan. Masyarakat maupun penegak hukum yang bisa seenaknya menuduh pihak lain telah melakukan delik dimaksud.

Untuk itu Machmud Mulyadi berharap agar pemerintah segera membuat UU khusus tentang hal yang mengatur delik pidana melalui elektronik ini, bukan menggunakan UU ITE yang saat ini. Sedangkan pakar atau ahli bahasa Dr. Mulyadi, MHum dari Fakultas Ilmu Budaya USU menegaskan bahwa untuk memahami isi atau konten rumusan pasal yang ada di UU ITE saat ini dengan fakta yang terjadi didunia maya tidak boleh serampangan tanpa menggunakan kajian linguistik yang benar. Kapan suatu postingan seseorang di facebook atau WA dapat dikatakan sebagai delik yang diatur dalam UU ITE itu butuh kajian ahli bahasa, tidak boleh itu hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja.

“Jadi kita harus bisa memastikan secara benar bahwa konten postingan tersrbut telah sesuai dengan rumusan pasal delik yang ada di UU ITE,” katanya. (m37)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here