Petani Kelapa Sawit Harapkan Ada Pergub Kawal Kemitraan Petani

0

Medan (Waspada)  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara (Sumut) berharap ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengawal kemitraan petani. Hal ini sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) no 1 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang juga mengatur kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dengan petani swadaya.
“Saat ini masih banyak perusahaan yang enggan bermitra dengan petani. Meski sudah ada ribuan kelompok petani sudah ada tapi kemitraan tidak jalan juga,” ujar Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harapan, kepada Waspada, Minggu (10/2).

Dijelaskannya, dengan adanya Permentan no 1 tahun 2018 itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk bermitra. Jadi dengan adanya Pergub itu dapat memberikan kepastian dan perlindungan dalam perolehan harga  yang wajar dari Tanda Buah Segar (TBS) produksi pekebun mitra  serta menghindari persaingan  tidak sehat  diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) serta juga perlu mengatur harga  pembelian TBS produksi pekebun mitra.

“Maka selanjutnya diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengawal kemitraan itu, karena banyak yang yang berdedar dan regulasinya tidak ada pengawalan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi harga di petani saat ini memang ada perbaikan tapi masih rendah dibandingkan dengan tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan harga penetapan TBS. Hal ini lah menjadi alasan para pengusaha enggan bermitrra denga petani karena pengusaha dapat mempermainkan harga.
“Harga di petani disekitar Rp 1.000-1.100 perkg sedangkan harga penetapan sudah diatas Rp 1500/kg,” imbuhnya.
ISPO
Dijelaskan Gus lagi, bermitra dengan perusahaan juga akan memudahkan petani mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sebab lebih dari 40% perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh petani, tragisnya kurang dari 0,1% yang bersertifikat.

“Kewajiban sertifikasi ISPO itu wajin dipenuhi petani bertujuan menunjukkan tata kelola kelapa sawit sesuai kaidah ramah lingkungan dan sustainable. Jadi yang dibutuhkan adalah dukungan dari perusahaan dalam bidang kemitraan sehingga petani bisa memenuhi  persyaratan sertifikasi ISPO,” tuturnya. (cyn)

Teks foto
Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harapan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here