60 Hari Tidak Tuntas, Kejari Abdya Lidik Masalah Dana Desa

0
KAJARI Abdya Abdur Kadir, SH, MH memberi keterangan pers tentang kasus korupsi di Abdya, usai apel Ikrar pegawai Kejari di halaman kantor Kejari, Selasa (13/2).(Waspada/Syafrizal)

BLANGPIDIE (Waspada): Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) memberi waktu 60 hari kepada Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Abdya, untuk melakukan opname terkait Dana Desa Blang Makmur, Kec. Kuala Batee yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp445 juta pada 2018.

Meski pun menghilangnya Muhammad Haris, selaku Kepala Desa Blang Makmur masih misterius, namun persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran tahun 2018 masih ditunggu hasil opname oleh pihak penegak hukum.

Kajari Abdya Abdur Kadir SH MH kepada wartawan, Selasa (13/2), usai apel Ikrar Pegawai Kejari Abdya di halaman kantor Kejari mengatakan, pihaknya telah mengingatkan tim APIP agar menuntaskan masalah Dana Desa Blang Makmur dengan rentan waktu 60 hari. Jika dalam waktu itu belum juga tuntas, maka masalahnya akan ditangani pihak Kejaksaan dengan melakukan penyelidikan.

“Kita tidak main-main dengan masalah Dana Desa, apalagi menyangkut dengan uang negara,” katanya.

Dalam ikrar itu, Kajari Abdur Kadir menegaskan, pegawai Kejari Abdya berkomitmen untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Intinya, kita akan membangun zona-zona tersebut untuk menekan praktik korupsi dengan menjadikan birokrasi yang bersih dan bebas dari pelaku koruptor,” ungkapnya.

Meski begitu pihaknya tetap memberi waktu kepada Pemkab Abdya agar dapat menyelesaikan masalah anggaran tahun 2018 di Desa Blang Makmur yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

“Masalahnya masih menjadi tandatanya, kenapa kepala desa itu menghilang, ditambah lagi dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak tuntas akan kita lidik,” ujarnya.

Kajari Abdur Kadir juga menyinggung beberapa kasus korupsi lainnya yang sedang ditangani pihaknya. Seperti kelanjutan kasus Jetty Rubek Meupayong hasil pelimpahan dari Polres Abdya, E-Learning dan masalah Dana Desa Geulanggang Gajah yang sudah menyeret Kepala Desanya ke meja hijau.

“Untuk kasus-kasus tersebut tetap ada episode berikutnya. Namun tetap harus bersabar dulu, karena masih kita lengkapi bukti-bukti autentik lainnya. Bahkan dalam tahun 2019 ini kita juga tengah menangani perkara korupsi lagi, tapi tunggu saja info berikutnya,” tegas Kajari Abdur Kadir.(cza)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here