Presiden Jokowi Buka Rembuknas Dikbud,  Guru Vokasi Jadi Sorotan

0

DEPOK (Waspada): Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggarisbawahi pentingnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan kualitas guru, khususnya guru produktif untuk pendidikan vokasi. Sebab menurut dia, revitalisasi pendidikan vokasi tetap menjadi program prioritas.

“Selain terus membangun infastruktur penunjang pendidikan, pemerintah juga gencar melakukan peningkatan kompetensi guru. Upaya tersebut akan berjalan lancar jika mendapat dukungan penuh pemerintah daerah,” ujar Jokowi, dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).

Karena itu, urusan pendidikan daerah dan pusat juga harus betul-betul jelas. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, menteri, dan kota harus jelas.

“Tugas kementerian Pendidikan adalah mengupgrade agar guru-guru terampil lebih banyak. Istilahnya guru produktif,” imbuh presiden.

Ditambahkan Jokowi, guru produktif menjadi tumpuan bagi pemerintah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0.  Tapi saat ini jumlah guru terampil yang sangat dibutuhkan SMK baru sekitar 35 persen dari total guru yang kini mencapai 2,1 juta guru.

“Ini revolusi 4.0 memberikan pelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi, coding. Bahasa coding sangat penting sekali. Karena media komunikasi baru dari sana. Sudah sering saya sampaikan, anak dan guru harus mengerti AI, IoT, AR, Crytocurrency harus ngerti. Ini sebuah kesempatan. Kalau bisa melakukan lompatan, melompati negara lain, inilah kesempatan kita,” katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebutuhan guru produktif mencapai sekitar 90.000 orang. Guru produktif adalah mereka yang ahli pada bidang di luar mata pelajaran agama (guru normatif) dan bahasa atau pengetahuan umum (guru adaptif).

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kemendikbud meminta Kementerian Pendayaguanaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memprioritaskan guru dengan keahlian khusus dalam merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di antaranya seperti guru yang memiliki kompetensi bidang kemaritiman dan otomotif yang menjadi fokus revitalisasi SMK.

“Karena itu, dalam penyelenggaraan RNPK dibangun sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan jumlah guru-guru produktif yang ideal,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Ia mengatakan, merekrut guru dengan keahlian khusus atau produktif bisa melibatkan pihak industri, praktisi profesional di bidangnya masing-masing.

Di sisi lain, Muhadjir mengaku telah merekomendasikan kepada kementerian terkait agar Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) diisi oleh praktisi yang berpengalaman dan ahli di bidangnya dan tidak berminat diangkat jadi PNS.

“Misalnya pelaut yang ingin istirahat melaut, seniman yang sedang istirahat berkarya. Mereka mau dikontrak satu atau dua tahun,” kata Muhadjir.

Ia menjelaskan, untuk menjadi guru, para praktisi tetap harus mengantongi sertifikat yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tapi mencari guru produktif juga cukup susah karena guru lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagian besar masih kategori guru normatif dan adaptif.

Ia berharap, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi segera membenahi LPTK dengan mencetak guru yang sesuai kebutuhan. (dianw/C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here