Pemerintah tunda gaji perangkap desa hingga 2020

0

JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah harus menunda kebijakan penyertaraan gaji perangkat desa hingga tahun 2020. Semula kebijakan penghasilan tetap (siltap) aparat perangkat desa setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a ini akan diberlakukan pada Maret 2019.

Menurut Menkeu, mundurnya kebijakan tersebut lantaran anggaran negara, daerah, dan desa untuk 2019 sudah ditetapkan pada tahun lalu. Bila dipaksakan, dikhawatirkan akan menyebabkan perubahan karena harus menyesuaikan ulang terhadap kapasitas anggaran tersebut.

“Sehingga untuk tidak menciptakan perubahan di dalam anggaran, terutama APBD, maka pelaksanaan transisi di 2019 ini akan dilihat dari sisi konteks kapasitas keuangannya,” jelasnya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta kemarin.

Namun Menkeu memastikan akan merealisasikan kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa di awal tahun depan. Pasalnya, alokasi anggaran untuk 2020 sudah mulai disusun sejak awal tahun ini.

“Kita sudah bisa rencanakan sekarang. Maka nanti perhitungan mengenai siltap sudah bisa kita masukkan dalam perhitungan untuk DAU (Dana Alokasi Umum) sehingga mereka bisa melakukan transfer ADD (Alokasi Dana Desa) ke desa, sehingga mereka mampu untuk membayarkannya,” tutur dia.

Saat ini, kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa sedang dibahas di tingkat pusat dengan melibatkan pemerintah daerah.”Karena ini masih di tengah jalan, jadi kita melihat transisinya,” terang Sri Mulyani.

Penghasilan tetap gaji perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan II/a sesuai hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, antara lain Menkeu Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

SKB empat menteri itu menargetkan penyetaraan gaji perangkat desa terealisasi Maret 2019. Adapun perangkat desa yang akan mendapatkan penyetaraan gaji adalah satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, dan 10 orang perangkat pelaksana desa.

Besarannya, kepala desa akan mendapat 100 persen atau setara gaji pokok PNS golongan II/a, sedangkan sekretaris desa 90 persen, dan perangkat pelaksana desa mendapatkan 80 persen dari gaji pokok PNS tersebut. (j03)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here