80% Rakyat Percaya KPU Dan Bawaslu Tak Masuk Akal

0

MEDAN (Waspada) : Hasil Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan bahwa hampir 80 persen rakyat Indonesia percaya pada kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan amanat, dibantah oleh sejumlah pengamat di Sumut.

Alasannya, jika 80 persen rakyat percaya sama KPU dan Bawaslu, maka harusnya situasi politik di Indonesia tidak segaduh seperti saat ini.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Drs. Shohibul Anshor Siregar M. Si, Senin (11/3), menjelaskan bahwa jika kita baca hasil rilis survey yang dilakukan SMRC tersebut, maka secara metodologis survey itu tidak mampu menukik pada fakta – fakta objektif, apa yang membuat rakyat tidak percaya pada penyelengara.

Padahal, soal kotak suara kardus, dan model debat kandidat Calon Presiden (Capres) yang seperti cerdas cermat itu adalah secuil indicator yang membuat rakyat tidak percaya pada penyelengara.

Shohibul Anshor, mencontohkan seperti soal kotak suara kardus yang disebut-sebut tahan air dan ketahanannya sama seperti kotak suara almunium. Faktanya, ada banyak kotak suara kardus yang rusak parah terkena air dan terpaksa harus diganti.

“Lalu soal debat Capres, siapa yang dimaksud KPU agar tidak ada yang dipermalukan dalam debat, sehingga model debat Capres di desain seperti cerdas cermatnya anak Sekolah Dasar (SD).

Jadi rakyat 80 persen mana yang percaya pada KPU dan Bawaslu jika kondisi penyelenggara kita sangat memprihatinkan keadaannya,” sebutnya. Menurut Shohibul, belum lagi soal kinerja Bawaslu yang sampai hari ini tidak jelas apa kerjanya.

Katanya, banyak kepala daerah yang terang terangan dukung Presiden, tapi satu pun tidak ada yang diberi sanksi. Padahal kurang sadis bagaimana lagi, Undang Undang (UU) yang mengharuskan mereka netral, tidak berlaku sama mereka, dan dimana Bawaslu ?

Shohibul, mengatakan secara logika, jika 80 persen rakyat percaya pada Pemilu,maka situasi kegaduhannya tidak seperti saat ini. Dia mengaku sependapat dengan yang disampaikan Prof. Husnul Markiah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) soal Pemilu.

Katanya, ada empat yang harus diawasi dalam setiap proses Pemilu dimana pun. Pertama adalah Incumbent, karena dia kuasai anggaran, kebijakan,dan struktur pemerintahan.

Contohnya para kepala daerah yang nyatakan dukungan, UU tidak laku sama mereka. Kedua, kata Shohibul,  adalah penyelengara, karena keadaan penyelengara kita saat ini, mereka tidak punya sikap yang benar untuk perbaiki kualitas demokrasi kita.

Ketiga yaitu sipeserta Pemilu itu sendiri. Oleh sebab itu, Shohibul berkeyakinan bahwa angka 80% rakyat percaya pada KPU dan Bawaslu itu adalah angka yang sangat tidak wajar. Sebab jika sudah segitu angkanya, maka tidak begitu banyak protes ke KPU dan Bawaslu.

Terhadap kejujuran

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Univer-sitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Hasim Purba, mengatakan bahwa salah satu poin krusial yang dikhawatirkan masyarakat  dalam proses tahapan Pemilu saat ini adalah kepercayaan terhadap kejujuran, integritas dan netralitas KPU dan Bawaslu dari pusat sampai di petugas ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hasim Purba,  juga mempertanyakan sejauh mana keberanian dan ketahanan jajaran KPU dan Bawaslu atas intervensi dan tekanan dari berbagai pihak, terutama pihak petahana dan partai pengusungnya.  “Ini semua tentunya masih menjadi tanda Tanya besar bagi publik,” katanya.

Hasim, juga mengemukakan sejumlah isu yang beredar dan belum mendapat klarifikasi yang tuntas dari jajaran KPU dan Bawaslu. “Isu tentang DPT yang bermasalah dengan masuknya Warga Negara Asing (WNA) pemegang e-KTP yang dikhawatirkan diduga akan ikut menggunakan hak pilih untuk memenang Capres tertentu belum terjawab secara jelas,”tandasnya.

Menurut Hasim, selain itu,adanya indikasi money politic, penyalahgunaan jabatan oleh Aparat Pejabat Negara dan keberpihakan ASN dan aparatur pemerintahan yang merupakan pelanggaran Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 ternyata belum mendapat penanganan yang serius dari Bawaslu maupun KPU. (crds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here