Plt Gubernur Minta Menteri PUPR Bantu Aceh

1
PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menandatangani prasasti saat berkunjung di Banda Aceh, Senin (11/3). Waspada/Ist
PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menandatangani prasasti saat berkunjung di Banda Aceh, Senin (11/3). Waspada/Ist

BANDA ACEH (Waspada) : Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu Aceh meningkatkan konektivitas antarkawasan starategis di Aceh.

Permintaan disampaikan Nova Iriansyah saat kegiatan Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2019 Wilayah Sumatera di AAC Dayan Dawood, Senin (11/3). “Kami sangat membutuhkan dukungan Kementerian PUPR untuk mencapai strategi peningkatan investasi dan daya saing ekonomi berbasis kewilayahan di Aceh,” katanya.

Aceh, ujar Nova, bagian dari strategi pengembangan pulau Sumatera yang memiliki beberapa wilayah strategis nasional, seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, PKN Banda Aceh, Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang), dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Selain itu, Aceh melakukan pembangunan kawasan strategis berdasarkan pendekatan kewilayahan wilayah yang merata dan terintegrasi, seperti Kawasan Industri di Ladong,Lampulo, Langsa dan Abdya. Bukan hanya itu, Aceh juga memprioritaskan pembangunan kawasan pariwisata strategis (Sabang, Banda Aceh,dataran tinggi Gayo Alas dan Singkil – Simeulue) serta pembangunan kawasan sentra industry kecil dan menengah.

Untuk pembangunan tersebut, pemerintah Aceh, kata Nova membutuhkan dukungan Kementerian PUPR, termasuk dalam kegiatan ketahanan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap rumah layak, serta pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia.

“Untuk ketahanan pangan, air baku dan pengendalian daya rusak air dari sektor sumberdaya air, sangat diperlukan penanganan terhadap pembangunan bendungan Seulimum dan bendungan Peureulak, penyediaan air baku (Kota Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar,KEK Arun Lhokseumawe) serta penanganan banjir Singkil,” katanya.

Sementara, untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan menurunkan indeks ketimpangan wilayah, Aceh memerlukan pembangunan infrastruktur jalan jembatan berupa penuntasan ruas jalan Pameu-Geumpang dan ruas jalan Jantho-Keumala, peningkatan jalan kondisi tanah ruas Pameu-Genting Gerbang (10,4 Km), pembangunan terowongan Geureute, pembangunan dua jalur Krueng Cut – Ladong, perbaikan geometric tanjakan semen Sabang serta lanjutan pembangunan Jembatan Santan (Pango).

Selain itu, guna memperlancar konektivitas barang, orang dan jasa antara Provinsi Aceh dengan Sumatera yang tergabung dalam tol Trans – Sumatera diperlukan percepatan pembangunan tol Aceh ruas Sigli – Banda Aceh sepanjang 74 Km serta pembangunan jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR).

“Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh merupakan harapan kami untuk didukung oleh Kementerian PUPR,” ujar Nova.

Selain pembangunan infrastruktur,pemerintah Aceh juga memerlukan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat terhadap peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia berupa percepatan sertifikasi tenaga kerja dengan keahlian konstruksi sejumlah 2.000 orang serta sertifikasi tenaga terampil sejumlah 5.000 orang.

Sinkronisasi Pusat, Daerah

Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan ada beberapa tujuan Konsultasi Regional Kementerian PUPR,diantaranya memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Sinkronisasi program, kata dia, bukan sebatas pada pembangunan infrastruktur melainkan juga dalam hal pendanaan.

Selanjutnya, konsultasi regional juga dilakukan sehingga program berkelanjutan pembangunan dari RPJM 2015-2019 serta memacu empat sasaran prioritas yang belum tercapai di 2015-2019, yaitu persoalan air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak.

Persoalan sanitasi dan air minum, ujarnya, menjadi persoalan pokok yang harus dipacu, dikarenakan hal itu berdampak sangat besar pada kelangsungan hidup anak bangsa. “Dampaknya (air bersih dan sanitasi) adalah ke stunting,” ujar Basuki.

Jika tak tepacu pada tahun kerja 2015-2019, pemerintah telah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu prioritas pada tahun kerja 2020. Untuk pengembangan sumber daya manusia, Kementerian PUPR mencoba meningkatkan kualifikasi pekerja jasa konstruksi.

Saat ini, kata Menteri Basuki, ada 8,3 juta perkerja kontruksi, namun hanya ratusan ribu saja yang telah bersertifikasi. Untuk itu, pihaknya terus mencoba melatih para pekerja agar menjadi pekerja profesional.

“Kita ditugasi memperbesar tenaga jasa konstruksi. Namun demikian, para pekerja tidak sebatas punya sertifikat secara formalitas melainkan harus punya skill mumpuni,” ujarnya.

Di Banda Aceh, Kementerian PUPR juga menfasilitasi uji sertifikasi 1.000 lebih tenaga kerja konstruksi. Proses uji sertifikasi berlangsung di Banda Aceh Hall Conventions Center, Senin 11 Maret 2018.

Di Aceh, kata Menteri, tercatat 20 ribu pekerja yang telah mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari 160 ribu pekerja jasa konstruksi.“Kami sangat memerlukan kerja kolaborasi, baik dengan penyedia jasa maupun dengan pemerintah untuk lebih banyak membuat program sertifikasi seperti ini,”ujarnya.(***)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here