Dewan Pers Optimis Media Cetak Tetap Bertahan

0

MEDAN (Waspada): Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menilai bisnis media cetak di Indonesia akan tetap bertahan, meski dihimpit sulitnya ekonomi yang membuat harga kertas melonjak hingga 27% dalam kurun waktu dua tahun ini.

“Di India, Korea dan di Jepang, media cetaknya masih bertahan. Dan hal yang sama juga terjadi di Indonesia khususnya pada media mainstream,” ujarnya kepada wartawan usai di Medan, Kamis (14/3).

Menurutnya, kondisi beberapa media cetak yang sudah tutup, bukan disebabkan adanya gempuran dari munculnya media online. Tapi justru memang terpaksa tutup karena harga bahan baku yang mahal dan juga salah mengelola manajemen perusahaan.

“Masyarakat kita masih membutuhkan media cetak. Memang harga kertas selama 2 tahun belakangan ini tidak masuk akal. Untuk itu kami mendukung teman-teman di Serikat Perusahaan Pers (SPS) akan beraudiensi ke Presiden dan Menteri Perindustrian untuk meminta subsidi harga kertas,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, saat ini masyarakat sudah jenuh dengan Media Sosial (Medsos) karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan merujuk pada media yang kredibel yakni media mainstream baik cetak atau online.

“Jurnalisme itu akan abadi. Media mungkin akan berubah plafon, tapu jurnalisme akan abadi dengan membutuhkan wartawan profesional,” tegas Yosep.

Media cetak yang bertahan itu, lanjutnya media profesional seperti Kompas. Para pengiklan juga tidak lari ke media online karena yang membiayai online itu adalah dana-dana APBD. Sedangkan dana perusahaan tidak masuk ke online.

“Apalagi bisnis media online yang lagi berjamur ini banyak tidak jelas, tidak berbadan hukum dan tidak memenuhi standar perusahaan pers, sehingga para pengiklan jadi ragu-ragu. Iklan yang masuk sebagian besar itu ada di Televisi dan media cetak. Jadi selama para pelaku bisnis percaya pada media cetak, maka media cetak akan tetap hidup,” katanya optimis.

Tandingan

Sementara terkait Dewan Pers tandingan bernama Dewan Pers Indonesia, dikatakan Yosep, sesuai dengan Undang-Undang Pers Bab V pasal 15 ayat (5), keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

“Kalau mereka itu organisasinya apa? Biar saja mereka hidup. Pembentukan lembaga tersebut adalah upaya kejahatan berupa pengangkangan terhadap Undang-Undang Pers,” tegasnya.

Ke depan lanjutnya lagi, Dewan Pers akan memikirkan langkah-langkah hukum yang mau diambil usai pelaksanaan Pemilu nanti.

“Kita tunggu Pemilu lah, biar tidak gaduh. Kita juga tidak mau berkomentar banyak dulu nungggu situasi yang lebih kondusif. Tapi yang pasti dalam upaya ini kami bisa.

menggunakan pengacara negara, kejaksaan agung untuk melakukan somasi atau tuntutan hukum,” tuturnya. (cyn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here