Kelompok Tani Ancam Bongkar Bangunan Tembok Dan Pagar

1
PERWAKILAN kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu Desa Emplasmen Kec. Beringin memperhatikan lahan mereka dari luar pintu pagar, Rabu (13/3) sore. Waspada/Khairul K Siregar
PERWAKILAN kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu Desa Emplasmen Kec. Beringin memperhatikan lahan mereka dari luar pintu pagar, Rabu (13/3) sore. Waspada/Khairul K Siregar

BERINGIN (Waspada): Kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu Desa Emplasmen Kualanamu Kec. Beringin Deliserdang mengancam akan membongkar bangunan dan pagar tembok setinggi 3 meter yang dilakukan OTK di areal tanah tersebut. Hal itu ditegaskan anggota Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu, Heri Maulia, 37, di dampingi warga lainnya kepada waspada, Rabu (13/3) sore di lokasi.

Heri menjelaskan, jumlah seluruh lahan yang mereka dapatkan 110 hektar, masing-masing berdasarkan surat dari Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 50.4/5/167/83 tertanggal 5 April 1983 tentang pengeluaran areal HGU untuk petani seluas 68,85 hektar, dan surat PT Perkebunan IX No. 52.4/5/169/83 tanggal 9 April 1983 tentang pengeluaran areal untuk petani seluas 42,49 hektar, ditandatangani D. Pane, selaku Direktur Komersial PTP IX kala itu.

Selain surat yang dikeluarkan Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX, kepemilikan tanah seluas 110 hektar itu juga diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 423 tahun 1985 tentang tanah seluas 68,85 hektar yang terletak di Pasar 2-3 Desa Emplasmen Kualanamu, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 503 tahun 1985 tentang tanah seluas 42,49 hektar terletak di lokasi yang sama, ditandatangani Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara H Abdul Manan S atas nama Gubernur EWP Tambunan, tanggal 20 Maret 1985.

Menurut Heri, sejak tanah tersebut dikeluarkan oleh pihak perkebunan dalam hal ini PTP IX dan Gubernur Sumatera Utara, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu memanfaatkannya untuk bercocok tanam di bahkan sudah ada yang mendirikan bangunan.

Untuk mengantisipasi orang-orang yang ingin menguasai lahan, pada 27 Juli 2018 masyarakat bersepakat mendirikan plank Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan no. 0201-00-00/471/IX/2018 ditandatangani Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, u/b Direktur Organisasi Kemasyarakatan Drs Lufti TMA atas nama Mendagri, tertanggal 17 September 2018, yang kemudian mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan no. AHU-0012655.AH.01.07 tahun 2018 ditandatangani Plt. Dirjen Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muhzar, SH, LLM, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 15 Oktober 2018.

Namun seiring berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan kelompok tani lahan itu kini telah dipagar tembok setinggi 3 meter keliling oleh orang tak dikenal. Akibat dipagar tembok, kelompok tani yang selama ini menanam berbagai tanaman di lokasi tersebut tidak dapat lagi beraktivitas sebagaimana biasa.

“Kami tidak tahu siapa yang memagar tembok ini, yang jelas kami sudah tidak bisa lagi memasuki areal tersebut,” kata Heri Maulia. Heri menambahkan, kelompoknya pernah memasuki areal tersebut tetapi dilarang dan disuruh ke luar meninggalkan lokasi oleh orang yang diduga suruhan pihak lain.

Bahkan 4 anggota kelompok tani Kualanamu Sejahtera Bersatu yakni Anjas, Amat Syahputra, Lilik Sutejo dan Syamsul sampai saat ini masih berada dalam tahanan polisi karena mencoba memasuki areal.

“Kami minta Satpol PP Deliserdang selaku penegak Perda untuk meneliti izin bangunan tembok tersebut bahkan membongkarnya agar kami bisa kembali beraktivitas di dalamnya, sebagaimana yang kami lakukan selama ini. Bila Satpol PP tidak mampu membongkar, kelompok tani siap membongkar paksa bangunan pagar tembok ini apa pun resikonya,” tegas Heri diamini warga lainnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Deliserdang Suryadi Aritonang yang dikonfirmasi seputar hal ini, menegaskan pihaknya siap membongkar bangunan sesuai prosedur. Berdasarkan informasi yang didapatnya, lokasi tersebut masih menimbulkan masalah antara penggarap dan kelompok tani.

“Sebagai penegak Perda kita siap membongkar bangunan tembok dan pagar itu sesuai prosedur yang ada, tetapi kita ingin pastikan dahulu masalah itu diselesaikan antara penggarap dengan kelompok tani yang ada,” tegas Suryadi. (crul)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here