Bawaslu Deliserdang: Kades Tidak Netral Dipidana 1 Tahun

1

DELISERDANG (Waspada): Koordinator Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Deliserdang Asman Siagian (foto) menyebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang tidak netral atau mengarahkan pemilih ke salah seorang calon akan dikenakan pidana.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, Kepala Desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu caleg dan capres. “Pasal 490 isinya setiap Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan penjara paling lama satu (1) tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah,” sebut Asman Siagian, Selasa (26/3).

Menurut Asman, pihak Bawaslu tetap mengimbau dengan berbagai kegiatan yang juga dengan melibatkan Kades sebagai upaya pencegahan agar aparat desa bersikap netral. “Jadi itu sudah kita lakukan. Ya kegiatan misalnya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu kepada masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua KPU Deliserdang Boby Indra Prayoga mengharapkan agar ASN dan para Kades untuk tetap netral agar tercipta Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan asas Luber. “ KPU Deliserdang mengharapkan kepada ASN dan juga Kades untuk tetap netral demi berjalannya Pemilu yang kondusif sesuai dengan asas Pemilu,” tandasnya

Kades Hamparan Perak Netral

Sementara itu Camat Hamparan Perak Amos F. Karo Karo memastikan Kades dan jajarannya netral pada Pileg dan Pilpres tahun 2019. Hal itu dikatakannya kepada Waspada, Selasa (26/3).

Dijelaskan Amos, Kecamatan Hamparan Perak memiliki  20 desa dengan jumlah TPS sebanyak 434 dan jumlah pemilih 106.222 orang.

Untuk mengantisipasi agar Kades netral, Amos mengatakan akan menggelar Apel Akbar. “Sebentar lagi kami membuat Apel Akbar, untuk Pemilu damai termasuk semua di situ ASN, Kepala Desa untuk netral. Dalam setiap rapat koordinasi juga sudah kita sampaikan itu supaya netral dalam Pemilu ini,” tegasnya.

Cara lain agar Kades netral, Amos juga sudah melakukan dengan cara menjalin komunikasi dan memberikan penjelasan bahwasanya Pemilu 2019 berbeda dengan sebelumnya karena Pileg dan Pilpres digabung. Maka oleh sebab itu para Kades ditekankan untuk berpedoman kepada undang-undang saja.

Terkait isu ketidaknetralan Kades, Ia menepis dengan mengatakan kemungkinan ada Caleg yang mendatangi Kades, bukan Kades mendukung salah satu Caleg. “Kalau Kades yang mendatangi seribu persen gak mungkin. Namanya dia (Caleg) datang bertamu wajar gak diterima siapapun dia?,” tanyanya.

Tapi begitu tujuan Caleg itu untuk meminta dukungan, lanjut Amos, maka Kades menolak permintaan tersebut. “Ada kok melapor kepada saya bahwasanya ada Caleg datang meminta dukungan kepada dia. Lalu saya tanya apa yang dilakukan Kades itu dan dijawab Kades itu tidak maulah dia dari pada nanti dipenjara,” ungkapnya. (cel/a06)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here