Mantan Tapol Kupas Masa Depan Demokrasi Di Serambi Mekkah

0

LHOKSEUMAWE (Waspada): Mantan Ketua Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Kautsar Muhammad Yus (foto) mengupas kembali aksi mahasiswa bersama masyarakat dalam aksi kebangkitan politik di Serambi Mekkah.

“Banyak orang kehilangan tujuan perjuangan setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya 21 Mei 1998. Kami menyebutnya dis-orientasi perjuangan. Mundurnya Soeharto belum bermakna runtuhnya Orde Baru dan tegaknya Reformasi. Masih ramai kroni Orde Baru berada pada posisi penting negara ini,” ujar Kautsar Muhammad Yus di Lhokseumawe, Rabu (10/4).

Menurutnya, Soeharto belum diajukan ke pengadilan atas tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran HAM. Sistem multi partai belum menjadi regulasi negara, dwifungsi ABRI belum dicabut.

Otonomi daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, serta masih banyak tuntutan rakyat yang belum dituangkan ke dalam agenda politik negara. Karenanya, ia bersama mahasiswa lainnya, pada 1998 nekat melakukan aksi mogok makan menuntut pencabutan DOM.

Kautsar ditetapkan sebagai DPO Polda Aceh tahun 2003, setelah berorasi di Lapangan Mon Geudong, Lhoksemawe. Kautsar juga pernah ‘diculik’ ketika menyampaikan orasi di Lapangan Hiraq Lhokseumawe.

Akan tetapi, putra mantan Ketua DPRD Aceh, Muhammad Yus itu tidak patah semangat. Status DPO dan penculikan yang dilakukan tidak membuat langkahnya surut. Justru ia semakin kencang menekan gas, menggaungkan pemenuhan hak-hak rakyat Aceh.

“Tak ada demokrasi tanpa penyelesaian agenda politik Aceh,” kata Kautsar. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Kautsar dan SMUR mengeluarkan pendapat; Pemilu 1999 harus diboikot dan partai politik nasional dianggap bagian yang harus bertanggungjawab menuntaskan demokrasi melalui penyelesaian kasus Aceh.

Gerakan mahasiswa, ketika itu berperan penting di Aceh. Pada 1999, Kautsar mendirikan People Crisis Centre Aceh yang mengkoordinasikan posko pengungsian di Masjid Ulim Simpang Mamplam, Masjid Idi Rayeuk Simpang Meureudu, Ulee Gle, Ie Rhob, Peudada, Cot Ijue, Pusong dan Simpang Kramat.

Bahkan, karena aksi-aksinya, Kautsar menjadi tahanan politik selama empat bulan di penjara Keudah, Banda Aceh pada 2001. Ia terlibat advokasi pelarian politik Aceh di Malaysia bekerjasama dengan LSM di Malaysia.

“Hasilnya, setiap pelarian politik dari Aceh mendapatkan izin menetap sementara di Malaysia dengan perlindungan hukum UNHCR,” sebutnya. Menjelang pesta demokrasi 2019, perkembangan politik di Aceh juga semakin menarik.

Ia berpendapat bahwa perjuangan demokrasi bukan saja perjuangan politik prosedural yang bekerja menyiapkan fasilitas pergantian kekuasaan semata, tapi lebih dari itu bagian dari perjuangan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, mengakui pluralisme, mengakui hak orang lain, berkesetaraan gender, anti kekerasan, berkontestan secara jujur dan berani mengatakan “tidak” terhadap politik uang.

“Inilah nyawa yang menghidupkan demokrasi prosedural. Nilai-nilai ini berangkat dari karakter dan kesadaran masyarakat,” katanya pernah menjadi anggota Delegasi Study Comparative Perdamaian Konflik LTTE dan Pemerintah Sri Lanka Militer di Sri Lanka.

Menurut anggota DPRA 2014-2019 ini, kepemimpinan Aceh sangat ditentukan oleh kualitas masyarakat dalam berdemokrasi. “Pemimpin yang baik akan lahir dari masyarakat yang baik pula,” katanya. Seiring perkembangan politik nasional, kandidat Master Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala itu juga bertekad mengambil peran di DPR RI.

“Tujuannya mengawasi kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh,” sebut Caleg DPR RI No. 5 Partai Demokrat untuk Dapil Aceh-II itu. Pada Pemilu 2019, kerjasama antara aktivis mahasiswa bersama masyarakat Aceh kembali diuji.

Dukungan masyarakat untuk mantan aktivis kampus akan menentukan nasib Serambi Mekkah dalam kancah politik nasional. “Semoga spirit gerakan mahasiswa pada masa lalu, tidak kandas, sehingga semangat membangun Aceh dapat dilanjutkan,” ujarnya.(b16)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here