Pemerintah Harus Sinkronisasi Data Komoditas Kebutuhan Masyarakat

0

JAKARTA (Waspada): Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Didiek J Rachbini menegaskan, pemerintah harus sinkronisasikan data komoditas kebutuhan masyarakat. Sehingga data stok komoditas tertentu antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog tidak simpangsiur.

“Pemerintah harus sinkronisasikan data-data komoditas antar kementerian. Dengan begitu, tidak ada lagi kesimpangsiuran soal stok komoditas. Dan Bulog fokus mengurusi komoditas beras aja, tidak perlu ikut jadi pengimpor bawang putih,” tutur Didiek dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (18/4).

Apalagi, lanjutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, bahwa kondisi stok bawang putih tidak dalam keadaan darurat. Sehingga tidak ada alasan bagi Kemenko Perekonomian menugaskanBulog impor tanpa pengenaan syarat wajib tanam.

Menurut Didiek, pemerintah semestinya mendahulukan impor lewat jalur resmi dengan menyertakan importir swasta yang memenuhi syarat wajib tanam, sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dengan begitu akan banyak petani terbantukan, baik dari bibit maupun penghasilan.

“Bulog sebaiknya tidak usah ikut-ikutan mengimpor bawang putih, kedelai, atau lain-lain. Fokus saja ke beras. Apalagi perkembangan stok bawang putih dianggap Kemendag masih cukup aman, dengan harga di kisaran Rp30 sampai Rp40 ribu,” ujar Didiek.

Menanggapi rencana impor bawang putih oleh Bulog, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mochamad Faisal berpendapat, Bulog bisa saja ikut campur menjadi importir komoditas tertentu jika memang keadaannya darurat.

Tapi ketika Kementerian terkait menyatakan tidak dalam kondisi darurat, maka penunjukan Bulog sebagai importir bawang harus dipertimbangkan lagi. Apalagi Kementan menegaskan stok masih aman.,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementan mengklaim sebenarnya tidak ada keurgenan terkait stok bawang putih di Indonesia. Dirjen Hortikultura Kementan, Suwandi bahkan mengatakan, stok bawang putih bisa cukup untuk tiga bulan ke depan.

“Tidak ada gagal panel, produksi berlebih bahkan sampai Lebaran kita hitung. Pasokan bawang merah dan bawang putih selama tiga bulan ke depan sudah kita disiapkan 10 persen lebih banyak dibandingkan rata-rata jumlah kebutuhannya per bulan,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan bawang putih di Indonesia sendiri tiap bulannya mencapai 40 ribu ton. Dalam artian bahwa nusantara masih memiliki stok bawang putih di kisaran angka 120 ribu ton untuk tiga bulan ke depan.

Dipertanyakan

Sedangkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian, yang menyatakan masih tersedianya stok bawang putih untuk 3 bulan ke depan. Padahal pemenuhan komoditas ini hampir 100 persen berasal dari impor.

Terakhir, menurutnya, impor di bulan Desember tahun lalu pun hanya cukup untuk pemenuhan kurang dari 3 bulan atau di kisaran Maret tahun ini. Di bulan April ini seharusnya stok bawang putih sudah sangat minim.

Andreas juga mempertanyakan proses impor melalui RIPH di Kementan yang terkesan lambat. “Importir swasta banyak mengeluh soal RIPH ini,” tandasnya.

Dari data tersebut, Andreas berpendapat bahwa impor bawang putih memang dibutuhkan. Karena impor terakhir terjadi pada Desember 2018 dengan volume yang hanya di kisaran 130 ribu ton. Sementara kebutuhan bawang putih nasional tiap bulannya sekitar 48 ribu ton. (j03)

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Didiek J Rachbini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here