Surat Bupati Madina Ke Presiden Bukan Pernyataan Pengunduran Diri

0

MADINA (Waspada): Surat Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution ke Presiden RI Joko Widodo bukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Bupati Madina, akan tetapi adalah surat permohonan pengunduran diri. Demikian disampaikan Pengacara Pemkab Madina/Penasehat Hukum Ridwan Rangkuti, SH, MH bersama M Nuh Nasution, SH kepada Waspada, Senin (22/4).

Hal itu di sampaikan Ridwan Rangkuti setelah bertemu langsung dengan Bupati Madina, untuk menanggapi viralnya di media sosial tentang Surat Permohonan pengunduran diri Bupati Madina kepada Presiden Joko Widodo tanggal 18 April 2019, yang telah menimbulkan polemik dan penafsiran bermacam-macam di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan demikian perlu kami klarifikasi bahwa surat yang beredar tersebut benar ditanda tangani Drs. Dahlan Hasan Nasution sebagai Bupati Madina. Bahwa surat tersebut adalah surat biasa sebagai bentuk kekecewaan Dahlan Hasan Nasution kepada sebagian besar warga Madina yang tidak memilih Joko Widodo & Ma’ruf Amin dalam Pilpres tanggal 17 April 2019 yang lalu, padahal Presiden Joko Widodo sudah memperhatikan sungguh-sungguh pembangunan Madina terutama pembangunan RSU, penegerian STAIM menjadi STAIN, pelabuhan Laut Balimbungan, Bandara, dan pembangunan lainnya. Bahwa surat tersebut tidak ditunjukkan kepada DPRD Madina. Kemudian, bahwa secara administrasi Surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk diproses lebih lanjut, karena Surat tersebut memakai kop surat dan stempel Bupati Madina, bukan pernyataan pribadi. Bahwa secara hukum syarat Kepala Daerah dapat membuat surat pernyataan mengundurkan diri apabila Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan tupoksinya karena sakit, atau berhalangan tetap. Bahwa Drs. Dahlan Hasan Nasution tidak akan menyatakan mengundurkan diri sebagai Bupati hingga habis masa jabatannya,” ucap Ridwan Rangkuti.

Atas nama penasehat hukum Pemkab Madina, Ridwan Rangkuti juga berharap agar masyarakat Madina dapat memahami situasi ini, dan tetap tenang serta menjaga kondusifitas dengan tidak perlu mempolemikkan perihal surat bupati, melainkan fokus untuk mendorong pemerintah mensukseskan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta merajut kebersamaan pasca pemilihan.

Sementara itu Ketua DPRD Madina Maraganti Batubara yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya hingga saat ini tidak ada menerima perihal surat pengunduran Bupati Madina. Saat ditanyakan apakah akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Madina, ia mengatakan akan mencoba cari tahu dulu soal surat untuk dipelajari selanjutnya. (c14)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here