Langkah Tepat Kebijakan Gubsu Menangani Banjir Kota Medan

0

Oleh: Dr. H. Sakhyan Asmara, MSP.

(Dosen FISIP USU dan Ketua STIK-P)

Ada fenomena menarik pada masyarakat kota Medan sekarang ini, yaitu setiap kali keluar rumah, lalu datang hujan meskipun sebentar muncul kegelisahan, “bagaimana jalan pulang ke rumah”, “banjir atau tidak”, “bagaimana keadaan rumah”, “masuk air atau tidak”.

Fenomena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, semakin hari semakin parah. Sedikit saja hujan, lalu banir. Jalan-jalan protokol banjir, tidak peduli kawasan elite apalagi kawasan kumuh, pasti banjir. Beberapa kawasan menjadi langgan banjir, seperti jalan Jawa, HM. Yamin, Kapten Muslim, Budi Luhur, Karya Kasih, Starban, Dr. Mansyur dan masih banyak kawasan lainnya.

Di jalan Dr. Mansur misalnya, khususnya di depan kampus USU, jika hujan satu atau dua jam saja, air tergenang setinggi lutut bahkan lebih, kendaraan tidak berani lewat, angkot-angkot yang coba menerobos, lalu mogok, mesinnya masuk air, sepeda motor banyak yang didorong, jalan jadi macat.

Sungguh memprihatinkan. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, pemilik toko di sisi jalan terlihat termenung tidak bisa berbuat apa-apa, tokonya masuk air, konsumen tidak ada yang datang, transaksi terganggu. Begitu pula aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan lainnya, mobilitas terganggu, semua berhenti dan harus menunggu sampai air banjir surut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan pernah mengatakan terdapat 13 kecamatan di kota Medan yang wilayahnya dibelah oleh dua aliran sungai yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura, beberapa kecamatan diantaranya menjadi langganan banjir yakni Kecamatan Medan Baru, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Tuntungan dan Medan Labuhan.

Seringkali kita menyaksikan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Deli dan Sungai Babura, terpaksa mengungsi karena rumahnya diserang banjir. Anak-anak muda pun mengambil inisiatif meminta sumbangan kepada masyarakat dengan kotak-kotak sumbangan yang di sodorkan kepada pengguna jalan atau masyarakat yang lewat di jalan yang masih mungkin di lalui. Sedih memang apabila kita menyaksikan fenomena ini.

Apa yang harus kita buat, peristiwa itu berulang terjadi, atau dalam istilahnya disebut jumud yaitu suatu kondisi yang diibaratkan air tergenang lama dan tidak mengalir. Keluhan masyarakat soal banjir di Kota Medan sudah sering disampaikan melalui pelbagai saluran, bahkan beberapa diantaranya mengaku sudah mengirim surat ke Walikota agar masalah banjir di kawasan tempat tinggalnya dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Bahkan Aliansi Cipayung Plus yang merupakan gabungan unsur aktivis dari PMII, GMNI, GMKI, PMRI, KAMMI, HIMMAH dan IMM pernah melakukan unjuk rasa di Kantor Walikota Medan dan mengeluarkan pernyataan bahwa Pemko Medan tidak becus dalam penanganan Banjir di Kota Medan, Pemko sangat lambat dalam penanganan banjir di Kota Medan. Ini disebabkan perencanaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya tidak maksimal.

Kebijakan Gubernur Sumut

Melihat kondisi kota Medan seperti itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ikut gerah. Belum setahun menduduki jabatannya, ia mengambil langkah cepat dan strategis. Gubsu mengumpulkan pimpinan instansi yang terkait dengan masalah banjir di kota Medan, mengadakan rapat koordinasi dan menyampaikan suatu gagasan untuk membentuk Tim Teknis Penanganan Banjir Kota Medan.

Gubsu mengaku sangat serius menangani masalah banjir ini, karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Rencana ini didukung kuat oleh Pangdam I/BB Mayjend. MS. Fadhilah. Tim tersebut menurut Gubsu, akan diisi perwakilan dari lintas instansi, diantaranya Pemprovsu, Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Pemko Medan, serta pihak terkait lainnya.

Tim memiliki tugas, antara lain menelusuri sungai, melakukan verifikasi, serta inventarisasi data terkait dengan normalisasi sungai yang melintasi kota Medan yang berdampak timbulnya banjir.

Gubsu meminta Tim sudah terbentuk pada bulan Mei dan paling lambat bulan Juni Tim harus sudah mulai bekerja sehingga segera bisa diumumkan ke rakyat kapan Kota Medan bebas banjir.

Kebijakan itu sangat ditunggu-tunggu masyarakat, sebuah kebijakan yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat untuk menimbulkan rasa nyaman dan aman tentunya dalam hal ini dari ancaman banjir.

Gubsu telah menjatuhkan pilihan merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Sebuah kebijakan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat, adalah suatu kebijakan yang bermartabat.

Ini yang disebut dengan empati yaitu kemampuan seseorang untuk memposisikan dirinya pada posisi orang lain, suatu kondisi dimana seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Seorang pemimpin yang bermartabat, harus memiliki empati yang tinggi, apalagi dalam iklim demokrasi dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, maka seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab moral (moral obligation) kepada masyarakat yang memilihnya atau yang mempercayainya untuk memenuhi apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya.

Istilah kebijakan yang dalam bahasa Inggris disebut policy, digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang dalam menangani suatu masalah tertentu. Bila itu dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, maka kebijakan itu disebut dengan kebijakan publik.

Thomas R. Dye mengemukakan “public policy is whatever government choose to do or not to do”. Artinya bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka disebut dengan kebijakan publik, meliputi semua tindakan pemerintah. Sebaliknya kebijakan publik juga sesuatu yang tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan.

Tentu hal ini berkaitan dengan kemampuan pengambil kebijakan untuk melihat persoalan apa yang dihadapi dan kebijakan apa yang harus dipilih. Dalam hal menangani banjir kota Medan, Gubsu sebagai pengambil kebijakan telah menempuh langkah tepat, yang seharusnya sudah sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, yakni langkah terpadu dalam menangani banjir kota Medan.

Sebab, masalah banjir adalah masalah rutinitas tradisional yang berlangsung setiap saat. Pemerintah Kota Medan tentu juga sudah berusaha menanganinya, namun hasilnya belum signifikan dirasakan oleh masyarakat Kota Medan.

Ini artinya Pemko Medan belum mampu merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani banjir kota Medan, sebab implementasi kebijakan publik harus berbanding lurus dengan dampaknya kepada masyarakat, kelompok maupun individu.

Salah satu sifat kebijakan publik adalah rasional yakni mengacu pada kemampuan para pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan terbaik yang dapat memberikan hasil yang paling optimal.

Setiap alternatif kebijakan yang dipilih oleh para pembuat kebijakan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab permasalah yang hendak diselesaikan dan memberikan manfaat kepada mayoritas publik.

Reaksi masyarakat

Melihat fenomena banjir kota Medan yang menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat, maka kebijakan Gubsu membentuk Tim Teknis Penanganan Banjir Kota Medan mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat.

Pengamat Tata Ruang Kota Medan, mengapresiasi pembentukan Tim Teknis tersebut. Para pengamat Tata Ruang mengatakan bahwa selama ini infrastuktur Kota Medan tidak mampu menampung dan menghadapi genangan air, penanganan banjir tidak dilakukan secara konprehensif.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Gubsu sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) harus menjalankan fungsi koordinasinya untuk menangani banjir.

Selama ini fungsi itu belum berjalan, padahal penanganan banjir tidak bisa sendiri-sendiri. Bahkan anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya mengatakan bahwa penangan banjir selama ini hanya sebatas wacana, apabila banjir, semua sibuk, begitu kemarau datang, maka semua lupa.

Fungsi koordinasi Gubernur sebelumnya dalam menangani banjir belum ada. Guru Besar USU Suwardi Lubis juga merespons positif pembentukan Tim Teknis ini. Suwardi menyampaikan harapannya agar tim ini benar-benar bisa maksimal dan efisien untuk mencapai tujuan Medan bebas banjir.

Masyarakat mempunyai pandangan yang sama, yakni selama ini penanganan banjir belum menyeluruh dan terpadu, dan hasilnya pun tidak signifikan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itulah masyarakat menginginkan suatu kebijakan yang tepat dan cepat dalam menangani banjir kota Medan serta dapat diimplementasikan secara optimal yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penutup

Masyarakat Medan sangat mengharapkan kebijakan Gubsu dapat diimplementasi dengan cepat dan tepat. Masalah banjir sudah menghantui masyarakat kota Medan, apalagi keadaan cuaca sering berubah-ubah, di saat waktu musim kemarau juga hujan datang dan langsung mengakibatkan banjir.

Masyarakat ingin melihat, langkah konkrit Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Medan setelah Tim Teknis ini dibentuk. Masyarakat merindukan ada upaya nyata untuk mengatasi banjir yang sudah berurat akar terjadi ditengah-tengah masyarakat apalagi di kawasan langganan banjir. Semoga Tim ini tidak menjadi macan ompong yang rumusan kebijakannya hanya tersimpan di dalam laci birokrasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here