Bupati DS Diminta Evaluasi SKPD, Bila Perlu Copot Kadis

0
ANGGOTA DPRD dari Fraksi PDIP, Amriono saat memberi tanggapan terkait ketidakhadiran Kadis maupun pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Deliserdang. Waspada/Edward Limbong
ANGGOTA DPRD dari Fraksi PDIP, Amriono saat memberi tanggapan terkait ketidakhadiran Kadis maupun pejabat di lingkungan SKPD Pemkab Deliserdang. Waspada/Edward Limbong

DELISERDANG (Waspada): Terkait persoalan tidak seorang pun pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kab. Deliserdang hadir dalam sidang paripurna reses tahap I tahun 2019, membuat sejumlah kalangan minta Bupati Deliserdang H. Ashari Tambunan melakukan evaluasi kinerja SKPD. Bahkan bila perlu mencopot Kepala Dinas (Kadis) maupun pejabat terkait yang tidak mampu bekerja secara profesional.

Mereka adalah pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Sohibul Ansor Siregar, Sekretaris Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Firdansyah Manaek Hasibuan, pengamat politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Faisal Riza dan anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Amriono.

Sohibul Ansor Siregar, Rabu (12/6), menegaskan agar Kadis maupun pejabat di lingkungan Pemkab Deliserdang lebih menghargai lembaga DPRD Deliserdang. “Pak bupati maupun seluruh Kepala Dinas, mohonlah supaya tidak menganggap enteng terhadap mekanisme pekerjaan DPRD, karena itu bagian tugas dia (DPRD). Mekanismenya itu diatur Undang-undang yakni reses,” katanya.

Menurut Sohibul, reses ialah cara DPRD untuk memperoleh informasi dari rakyat untuk diusulkan menjadi kebijakan. “Jadi hargai tugas itu. Jangan menghindar, tidak ada cara menghindar untuk itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Sohibul menyebut, fungsi pengawasan dewan jangan dianggap main-main. Karena dewan itu adalah bagian integral pemerintahan daerah. “Jadi saudara bupati harus menegur kepala dinas atau pejabat terkait. Hargai itu tugas yang diamanahkan oleh rakyat kepada dewan, agar jangan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Itulah hukum dari demokrasi kita,” ungkapnya.

“Para SKPD harus dipanggil satu-persatu, mengapa seperti itu. Saya harap bupati yang baru dilantik tau persislah agar di tegurnya anak buahnya itu,” tambah Sohibul.

Tidak Harmonis

Sedangkan Firdansyah Manaek Hasibuan, mengatakan pasca pemilu 2019 eksekutif dan legislatif Deliserdang harus tetap sinergis. Ia menanggapi ketidakhadiran semua SKPD Deliserdang pada rapat paripurna reses tahap I DPRD. “Kami menganggap ini problem disharmonisasi dan ketidaksinergian penyelenggara pemerintahan di Deliserdang,” katanya.

Menurutnya, seharusnya SKPD hadir dalam rapat itu. Sebab, rapat yang sejatinya menyangkut pembangunan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan masing-masing SKPD. “Ya kalau SKPD-nya tidak hadir siapa yang dievaluasi. Kami pikir ke depan harus harmonis antara eksekutif dan legislatif. Ini soal masalah rakyat, jadi harus serius, jangan menganggap karena ada anggota DPRD incumbent yang tidak terpilih lagi, kemudian tidak perlu menjaga hubungan,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik UIN-SU Faisal Riza, dia menilai adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif. “Saya melihat relasi harmonis harus dikuatkan antara legislatif dan eksekutif. Kejadian seperti ini disebabkan perbedaan orientasi kerja pembangunan di daerah. Secara normatif tidak menghadiri undangan wakil rakyat bisa dianggap tidak menghormati rakyat,” katanya.

Pemberitaan sebelumnya, para anggota DPRD Deliserdang merasa lembaga DPRD tidak dihormati oleh SKPD atau OPD Kab. Deliserdang dengan tidak hadirnya seorang pun Kadis atau pejabat SKPD pada sidang paripurna reses tahap I tahun 2019. Bahkan SKPD dianggap tidak memiliki etika. Karena itu, DPRD merasa tersakiti oleh SKPD.

Sementara itu, beredar di lingkungan DPRD, Rabu (12/6), tidak hadirnya Kadis maupun pejabat SKPD dikarenakan Amriono anggota DPRD dari Fraksi PDIP, saat menjadi juru bicara dalam paripurna Banggar mengkritik kinerja hampir seluruh SKPD.

Menanggapi hal ini, Amriono kembali menegaskan bahwa kritikan maupun saran merupakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD. Dia menyampaikan kritikan karena ada ketidakberesan. Untuk itu ia menyarankan agar SKPD bekerja secara profesional dan sesuai tupoksinya, bila tidak ia merekomendasikan agar Bupati Deliserdang mengevaluasi kinerja SKPD dan bila perlu copot yang tidak mampu bekerja. “Kami minta Bupati Deliserdang segera mengevaluasi kinerja SKPD, bila perlu copot yang tidak beres,” tegasnya. (cel/a06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here