Kuota KPR Subsidi Mendadak Habis. Pengembang Perumahan di Sumut Resah

0

Medan (WASPADA) : Puluhan pengembang atau developer di Sumatera Utara resah dengan mendadak habisnya kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dari Bank Tabungan (BTN) selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi untuk Program Sejuta Rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
(APERSI) Sumatera Utara (Sumut) meminta Presiden Jokowi melalui
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota
KPR Subsidi tahun 2019 untuk Sumut.
Sekretaris APERSI Sumut HM Yulius ST MM mengatakan banyak pengembang
di Sumut yang sudah menanamkan modalnya untuk membangun perumahan guna
mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi, kini
terancam kolaps karena tidak bisa melakukan akad (perjanjian) dengan
BTN karena kuota KPR Subsidi habis.
“Habisnya kuota KPR Subsidi dari BTN ini sangat mendadak dan cukup mengejutkan karena tak ada pemberitahuan sebelumnya kepada kami selaku pengembang,” ungkap Yulius kepada wartawan di Medan, Rabu (12/6).
Yulius didampingi Pengurus APERSI Sumut lainnya, antara lain Yanti
Nabila (Bendahara), Jhonson Sinulingga (Wakil Ketua Bidang Perizinan),
dan Deni Surya (Wakil Ketua Bidang Rumah Sejahtera Tapak) menjelaskan,
sebelum Lebaran banyak pengembang sebenarnya sudah mendapat Surat
Penegasan Persetujuan Penyediaan (SP3) KPR Subsidi dari BTN selaku
bank penyalur kredit.
Setelah mengantongi surat persetujuan itu, saat ini banyak pengembang
yang sudah dalam tahap proses membangun perumahan, bahkan sebagian
sudah ada yang selesai membangun perumahan dan menawarkannya ke
konsumen.
“Tetapi ketika habis libur Lebaran kemarin kami datang ke BTN, pihak
bank menyatakan akad untuk penyaluran KPR Subsidi tidak bisa dilakukan
karena kuota untuk tahun 2019 di Sumut sudah habis,” beber Yulius.

Yulius mengaku kalau kuota ini tidak ditambah, maka akan banyak
pengembang yang terancam kolaps alias bangkrut karena modal cukup
besar yang sudah habis digunakan untuk membangun perumahan subsidi
tersebut tidak bisa mereka putar, bahkan mungkin tidak bisa kembali.
Dijelaskan, harga (modal) membangun satu rumah subsidi Rp130 juta.
Tetapi sebelum Lebaran kemarin harganya dinaikkan pemerintah jadi
Rp140 juta. Sementara saat ini ada ratusan rumah subsidi yang sudah
dibangun pengembang, itu tidak bisa dilakukan akad karena kuota KPR
Subsidi sudah habis.

“Seandainya kuota KPR Subsidi tidak ditambah, maka mampuslah kami
pengembang ini. Akan banyak kami yang gulung tikar karena tidak lagi
punya modal. Apalagi untuk membayar cicilan pinjaman ke bank setiap
bulan, dan membayar lain-lainnya,” tutur Deni Surya menimpali.

Habisnya kuota KPR Subsidi dari bank penyalur untuk Program Sajuta
Rumah tahun 2019 ini ternyata bukan hanya di Sumut, tetapi juga
terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
“Hal itu kami ketahui dari komunikasi kami dengan rekan-rekan
Pengurus APERSI di daerah lain. Bagi kami ini sangat membingungkan dan
tidak lazim. Karena tahun-tahun sebelumnya, biasanya kuota baru habis
di bulan Desember.

Ini baru masuk bulan Juni, tetapi kuota dinyatakan sudah habis,” sebut Yanti Nabila.
Bank penyalur KPR Subsidi untuk mendukung Program Sejuta Rumah yang
dicanangkan Presiden Jokowi sebenarnya tidak hanya BTN.

Tetapi Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank Sumut, dan bank-bank lainnya juga
ada ‘jatah’ untuk menyalurkan.
“Hanya sepengetahuan kami penyalur terbesar itu BTN.

Biasanya 80 persen dari kuota setiap tahun ada di BTN. Informasinya untuk ini BTN
dapat kuota 140 ribu unit KPR Subsidi. Itu dibagi ke seluruh cabang di
Indonesia. Untuk Sumut sekitar 4 ribu unit,” ujarnya.
Kuota 4 ribu unit rumah KPR Subsidi dari Program Sejuta Rumah untuk
Sumut itu menurut Yulius tidak banyak. Apalagi mengingat banyak warga
Sumut terlebih yang berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah.
“Kita saja APERSI Sumut anggotanya ada sekitar 170 perusahaan atau
pengembang. Kalau kuota 4 ribu itu dibagi, sangat kecil sebenarnya.
Idealnya, untuk Sumut itu kuotanya 15 ribu lah agar semakin banyak
warga yang taraf ekonominya rendah bisa memiliki rumah sendiri yang
layak,” kata Yulius lagi.
APERSI pusat, sambungnya, sudah melaporkan dan meminta penambahan
kuota KPR Subsidi ini ke Kementerian PUPR.
“Rencananya kalau kuota ini tidak tambah, kami dari APERSI
se-Indonesia berencana untuk ramai-ramai datang ke Istana Negara
menemui langsung Presiden Jokowi. Karena bagaimana pun apa yang kami
suarakan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kami sebagai
pengembang, tetapi juga kepentingan masyarakat kecil untuk mendapatkan
rumah murah dan layak huni sebagaimana yang dicita-citakan Presiden
Jokowi melalui Program Sejuta Rumah itu,” pungkas Yulius. (*)

Foto
Pengurus APERSI Sumut saat memberikan keterangan pers, Rabu (12/6) di Medan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here