DPRD Sumut: Tapsel Harus Serahkan Aset Ke Pemko Sidimpuan

0
WAKO Sidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Wawako Arwin Siregar bersama Tim DPRD Sumut asal Dapil VII. Waspada/Syarif Ali Usman
WAKO Sidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Wawako Arwin Siregar bersama Tim DPRD Sumut asal Dapil VII. Waspada/Syarif Ali Usman

P. SIDIMPUAN (Waspada): DPRD Sumatera Utara meminta Pemkab Tapanuli Selatan segera menyerahkan aset yang ada di wilayah Pemko Padangsidimpuan kepada pemerintah kota setempat. “Bukan hanya Pemkab Tapsel tapi juga Pemprov Sumut dan Kementerian. Jika ada aset yang tidak dipakai segera serahkan ke Pemko Sidimpuan,” sebut Ketua Tim Kerja DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, saat memimpin rombongan anggota dewan dari Dapil VII di Kota Padangsidimpuan, Kamis (13/6).

Rombongan terdiri dari Sutrisno Pangaribuan (ketua), Fahrizal Efendi Nasution (sekretaris), Ahmad Yasir Ridho Lubis, Doli Sinomba Siregar, Safaruddin Siregar, Abdul Manan Nasution, Burhanuddin Siregar, Iskandar Sakti Batubara, Robi Agusman Harahap (anggota).

Udang-undang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), kata Sutrisno, itu berlaku secara nasional. Maksimal satu tahun, pemerintah daerah induk harus serta merta menyerahkan asetnya yang ada di wiliyah itu kepada DOB yang dibentuk. “Pemko Sidimpuan dibentuk melalui UU No. 4 tahun 2001. Artinya, sudah 18 tahun Pemkab Tapsel tidak menyerahkan aset yang ada di kota Sidimpuan kepada DOB. Padahal saat ini juga Pemkab Tapsel sudah memiliki komplek kantor yang megah di Sipirok,” katanya.

Sebagai warga negara yang taat hukum, semestinya pimpinan dan jajaran Pemkab Tapsel patuh terhadap aturan. “Siapa lagi yang dijadikan panutan rakyat selain pemerintah. Tunjukin kalau kita itu seorang panutan,” ujarnya.

Terkait aset milik Tapsel, Pemprov Sumut dan Kementerian yang tidak lagi digunakan namun belum diserahkan ke Pemko Sidimpuan, DPRD Sumut menyatakan ini sebagai temuan dan akan segera dituntaskan. “Tidak ada yang rugi kalau aset itu diserahkan, karena itu milik negara, bukan pribadi. Justru keuangan negara akan terkuras sia-sia karena setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan aset yang tidak dipergunakan,” sambungnya.

Disinggung mengenai ganti rugi, Sutrisno menyatakan tidak ada ganti rugi karena aset itu milik negara. Apalagi regulasinya jelas mengatur bahwa sesama pemerintah tidak ada ganti rugi, terkecuali aset itu milik BUMN. “Jika APBD Tapsel menganggarkan dana untuk pemeliharaan dua rumah dinas bupati, jelas ini menyebabkan kerugian negara dan akan menjadi temuan BPK,” tegasnya.

Ditanya apakah tidak ada pengecualian bagi Pemkab Tapsel, karena harus pindah dari daerah yang dimekarkannya sendiri. Kata Sutrisno, UU jelas mengatur maksimal satu tahun daerah induk harus menyerahkan asetnya ke DOB. “Jangan ada interpretasi, daerah induk yang pindah maka dialah yang harus difasilitasi DOB. Bukankah pada saat merekomendasi pembentukan Pemko Sidimpuan, mereka sudah matang-matang mempersiapkan semuanya,” jelas Sutrisno. (a34)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here