Pembangunan SDM dan Akses Pelayanan Kesehatan, Menjangkau Yang Tak Terjangkau

0

Jakarta (WASAPADA) : Menghadapi era revolusi industri 4.0, pelayanan kesehatan juga terus berbenah. Kementerian Kesehatan RI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Kini,  telah terjadi perbaikan baik sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas kesehatan yang mampu mengimbangi era persaingan global dan menyiasati pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Perbaikan itu dimulai pada tataran peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pemerataan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Semuanya terangkum dalam satu program yang dinamakan Program Indonesia Sehat. Di dalam Indonesia Sehat terdapat tiga komponen utama, yakni mewujudkan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan, program Indonesia sehat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga. Harapannya, terwujud keluarga sehat. Indonesia sehat, dikatakan menkes, adalah bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Sejumlah laporan dari daerah menyatakan adanya peningkatan pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan. Jumlah puskesmas sebanyak 9.456 di seluruh Indonesia, telah melaksanakan kelas ibu hamil.  Untuk pelayanan kelas hamil. Kemajuan lainnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah, sebanyak 96 persen ibu hamil pernah mendapatkan pelayanan antenatal sekali selama kehamilannya; 86 persen ibu hamil periksa sekali sewaktu trimester I; 74,1 persen ibu hamil periksa sesuai standar, serta persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mencapai 86 persen.

Status Gizi Meningkat Menkes Nila menjelaskan, saat ini status gizi masyarakat mengalami perbaikan.

Berdasarkan Riskesdas, persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di tahun 2013 sebesar 24,2% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 17,3%.

Perbaikan juga dilaksanakan pada pengendalian penyakit menular seperti upaya pengendalian penyakit tuberculosis paru dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB pada tahun 2018 mencapai 86% dan terdata 1.508.864 pasien telah diobati sejak 2015.

Terkait perbaikan di bidang fasilitas kesehatan, dalam rangka pemerataan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Kemenkes telah melakukan upaya afirmatif melalui dana alokasi khusus.

”Kementerian Kesehatan melakukan upaya afirmatif dengan mengalokasikan dana alokasi khusus afirmasi bidang kesehatan tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat membangun puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan,” ucap Menkes.

Pembangunan Puskesmas daerah tertinggal dan perbatasan pada Tahun 2018 sebanyak 249 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Lokasinya di 49 Kabupaten. Jumlah itu lebih banyak dibanding 2017 lalu, yakni 110 Puskesmas Perbatasan di 48 Kab/Kota. Tahun ini, direncanakan pembangunan Puskesmas di daerah Perbatasan dan Tertinggal sebanyak 270 Puskesmas di 98 kabupaten/kota.

Selain Puskesmas, pembangunan RS Pratama juga merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan RPJMN 2015 2019 dalam mendekatkan akses daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau sering disebut 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Program ini untuk memenuhi kebutuhan akses pelayanan kesehatan yang masih minim di daerah-daerah pelosok.

Pembangunan RS Pratama dengan target indikator 64 RS Pratama dibangun dalam 5 tahun (kumulatif). Tahun 2015 telah terbangun 22 RS Pratama, tahun 2016 telah terbangun 12 RS Pratama, tahun 2017 telah terbangun 17 RS Pratama, tahun 2018 telah terbangun 10 RS Pratama, dan tahun 2019 direncanakan dibangun 3 RS Pratama.

Selanjutnya, dalam mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2015 hingga September 2018 melakukan pemerataan tenaga kesehatan. Kemenkes telah menempatkan tenaga kesehatan melalui Nusantara Sehat baik secara tim maupun individu.

Sebanyak 7.377 tenaga kesehatan yang tersebar di 1.661 Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan di 361 Kab/Kota di 29 Provinsi. Selama 4 tahun telah memberikan beasiswa pada 3.601 dokter untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Kementerian Kesehatan dari tahun 2016 sampai 2018 juga telah menempatkan Calon Dokter Spesialis (Residen) sebanyak 1.787 orang dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebanyak 2.039 orang yang tersebar di 631 Rumah Sakit.

Sebagai perwujudan pilar ketiga Program Indonesia Sehat, kepesertaan JKN KIS mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2014. Pada akhir 2014 tercatat kepesertaan sebanyak 133,4 juta jiwa dan terus meningkat tahun 2018 mencapai 207,8 juta jiwa dan pada bulan Mei 2019 mencapai 221 juta jiwa dan akan terus meningkat.  Itu artinya sudah lebih dari 86 persen dari total populasi penduduk Indonesia terkaver program JKN KIS.

Proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI JKN sebesar 44% dari total kepesertaan JKN di akhir tahun 2018.

Jumlah PBI JKN terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada akhir tahun 2018 jumlah PBI JKN mencapai 92,4 juta jiwa dengan realisasi pembayaran iuran PBI sebesar 25,49 Triliyun. Tahun 2019 ini Pemerintah telah mengalokasikan 26,7 Triliyun rupiah untuk pembayaran iuran 96,8 juta jiwa peserta PBI JKN setiap bulannya.

Sebagai gambaran bahwa program JKN sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terlihat bahwa dari tahun ke tahun pemanfaatan program JKN meningkat terus. Untuk Tahun 2017 program JKN sudah dimanfaatkan sebanyak 223,4 juta kunjungan, sementara untuk tahun 2018 dimanfaatkan sebesar 233,8 juta kunjungan.

Teknologi 4.0 Untuk Daerah Sulit Terjangkau

Dalam perkembangan era industri 4.0, Kementerian Kesehatan membuat aplikasi telemedicine berbasis web yang bermanfaat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau.

Aplikasi telemedicine berbasis Web dimana menu aplikasi yang dikembangkan saat ini adalah:
1. Tele radiologi : memberikan ekspertise pemeriksaan radiografi untuk mendukung hasil diagnosis.
2. Tele USG : memberikan ekspertise pemeriksaan EKG untuk mendukung hasil diagnosis.
3. Tele EKG : memberikan ekspertise pemeriksaan USG untuk mendukung hasil diagnosis.
4. Tele Konsultasi : melakukan konsultasi online melalui video dari pasien kepada dokter spesialis.

Kementerian Kesehatan juga mengembangkan SISRUTE yang merupakan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dilakukan melalui program pengembangan pendidikan keprofesian yang merupakan peran utama organisasi profesi, pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan. Pembiayaan pelatihan teknis bagi tenaga keehatan dapat dilakukan secara mandiri, subsidi maupun pembiayaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here