Gagal Diversi, Polres Tanjungbalai Serahkan Penista Agama Ke Jaksa

0
SUASANA proses diversi anak yang bermasalah dengan hukum yang tidak menghasilkan kesepakatan alias gagal. Waspada/Rasudin Sihotang
SUASANA proses diversi anak yang bermasalah dengan hukum yang tidak menghasilkan kesepakatan alias gagal. Waspada/Rasudin Sihotang

TANJUNGBALAI (Waspada): Penyidik Kepolisian Resort Tanjungbalai menyerahkan terduga penista agama Islam yang masih di bawah umur berikut barang buktinya kepada tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Selasa (18/6).

Kapolres Tanjungbalai AKBP Irfan Rifai menjelaskan, anak tersebut berkonflik dengan hukum atas perkara tindak pidana ujaran kebencian (SARA). Perbuatannya, kata Kapolres, berkaitan dengan Pasal 45a dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsidair pasal 156a huruf a dari KUHP jo UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. “Sebelum diserahkan, anak ini dijemput dari tempat penitipan di Yayasan Indonesia Berkarya (YIB) Medan,” ungkap Kapolres.

Selanjutnya dilakukan proses diversi melibatkan kepolisian, kejaksaan, pelapor dan keluarga terlapor, dan unsur terkait lainnya, namun hasil kesepakatan diversi gagal. Terduga beserta barang bukti lalu dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (tahap II).

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, Zullikar Tanjung melalui Kasi Intel, Antonius Silitonga menjelaskan sudah menerima tahap II dan berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tim Penuntut Umum melaksanakan diversi dengan menghadirkan terlapor, orang tua terlapor, KPAI Kota Tanjungbalai, Bapas Kota Tanjungbalai, Ketua Yayasan tempat terduga dititipkan, FKUB Kota Tanjungbalai, Ketua MUI Kota Tanjungbalai, Indra BMT (pengadu), dan Jaksa Anak yang menangani perkara tersebut.

Hasilnya diversi tidak menemukan kata sepakat dikarenakan pelapor, Indra menolak dan minta dilanjutkan ke proses hukum. Untuk tahap selanjutnya, kata Silitonga, tim Jaksa Anak berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang akan melimpahkan berkas perkara ini berhadapan dengan hukum ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Perlu diketahui, ujar Silitonga, diversi adalah proses hukum yang dilakukan di luar pengadilan sebagaimana amanat UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Untuk itu tim JPU minta kepada masyarakat untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada penegak hukum.

Kasus ini bermula saat terduga, warga Jl. FL Tobing Kel. Sirantau, Kec. Datukbandar Kota Tanjungbalai menistakan agama Islam dan ujaran kebencian di akun Facebooknya, Jumat (26/10).

Akibatnya, tangkapan layar postingan tersebut menyebar cepat di masyarakat dan menimbulkan suasana ‘panas’ pasca aksi damai bela tauhid. Koordinator Koalisi Umat Islam Tanjungbalai Hidup untuk Jihad (KAMI TAUHID), Herman Ramadhana langsung mengumpulkan rekan-rekannya guna mencari informasi keberadaan terduga. Setelah didapat info valid, Herman memimpin penjemputan ke rumahnya, namun kepolisian sudah terlebih dahulu mengamankan terduga.

Herman Ramadhana di Mapolres mengatakan, kenyataan saat ini banyak pelecehan, penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Islam yang notabene mayoritas di Indonesia. Pria yang akrab disapa Ade Willy ini menyebut lemahnya penegakan hukum menyebabkan menjamurnya para penista agama dan pelaku ujaran kebencian.

Dalam kesempatan itu Ade Willy minta kepolisian melanjutkan proses hukum tindak pidana dengan terduga pelaku. Ade berharap proses hukum tidak berakhir dengan materai enam ribu rupiah, namun harus sampai di pengadilan. (a32)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here