PPDB Zonasi Kisruh, DPR Minta Aturannya Direvisi

0

JAKARTA (Waspada): Kisruh pelaksanaan sistem zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang terjadi di sejumlah tempat seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak kaku dalam menetapkan aturan. Sebagai negara dengan kondisi heterogen, penerapan kebijakan zonasi tidak bisa kaku.

“Pemerintah harus fleksibel dalam melaksanakan aturan zonasi. Jangan kaku, fleksibel saja karena memang masih perlu sosialisasi,” kata Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Golkar, Ferdiansah, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ferdiansyah jangan dibuat kaku, semisalnya pada suatu zonasi rasio siswa ditetapkan 28 orang, apabila ada kelebihan dua siswa di zona tersebut maka tidak mungkin menambahkan ruang kelas baru atau menyarankan siswa tersebut ke zona yang lain. Jalan keluarnya adalah memberi kelonggaran kepada calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di zonasi tersebut.

Dia juga menambahkan, menerapkan kebijakan nasional secara serentak apabila pendidikan Indonesia sudah merata dari dari indikator kesiapan sarana prasarana (sarpras) dan guru sehingga penerapan kebijakan zonasi tidak akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah harus membuat peta jalan pendidikan terkait dengan dua indikator tersebut, lalu dilanjutkan dengan zonasi PPDB

Seperti ramai diberitakan, banyak orang tua protes terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi yang dinilai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Masalah di lapangan yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan siswa di satu zona yang padat. Akibatnya banyak siswa yang tidak tertampung dalam sekolah yang memang zonasi tempat tinggalnya.

Persoalan teknis juga mengemuka, sejumlah wilayah, seperti di Sumatera Utara, telah terjadi kerusakan sistem online atau jaringan aplikasinya. Akibatnya orang tua merasa sangat cemas data anaknya terhapus dari sistem.

Dikatakan Ferdianyah, PPDB yang diatur dalam Permendikbud 51 tahun 2018 dengan kuota 90% berbasis zonasi, 5 persen prestasi, dan 5 persen untuk perpindahan orang tua atau wali tujuannya baik. Tetapi, untuk diterapkan di Indonesia secara serentak seperti saat ini membutuhkan waktu

“Masih perlu sosialisasi. Butuh waktu setidaknya 6 tahun untuk satu kebijakan besar seperti zonasi ini berjalan baik. Ini kebijakan bagus, tapi masyarakat perlu waktu. Makanya tidak bijak kalau diterapkan secara kaku,” kata Ferdi.

Dia menyontohkan penerapan Kurikulum 2013 (K-13) atau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer(UNBK) yang bertahap. Zonasi juga mesti bertahap.

“Dengan kondisi Indonesia saat ini, PPDB berbasis zonasi tidak dapat disamaratakan. Jadi pendekatannya tidak bisa serta-merta perlu dikaji kembali pasal-pasal pada Permendikud 51 ini,” kata dia.

Ia juga menyebut, penerimaan PPDB secara zonasi yang melibatkan dua daerah atau antarprovinsi perlu dievaluasi. Pasalnya, administratif menyangkut data siswa. Apabila siswa tersebut termasuk siswa miskin maka ia akan mendapat kebijakan untuk siswa miskin. Tapi, apabila tidak ada keselarasan data akan sulit mendapatkan haknya.

Ferdiansyah menyebut belum terlambat untuk mencegah kegaduhan di lapangan dengan cara merevisi kembali Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan menambah pasal tambahan Kejadian Luar Biasa (KLB) di suatu wilayah agar skema zonasi ini tidak kaku yakni daerah dan sekolah diberi keleluasaan sehingga kebijakan PPDB ini disesuaikan situasi.

Revisi Permendikbud PPBD hanya membutuhkan waktu sepekan dengan syarat pemerintah melakukan pendekatan dengan pihak terkait untuk merampungkan revisi tersebut.

“Bisa direvisi aturan permendikbudnya,” tandasnya. (dianw/C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here