Banjir Medan Aib Besar, Kembalikan ‘Medan Kota Anti Banjir’

0
Sejumlah mobil dan sepeda motor terjebak banjir di Jl. Stasiun Kereta Api Medan, Rabu (30/1). Kawasan ini selalu jadi langganan banjir, Rabu (30/1) Waspada/Rizky Rayanda/C

JAKARTA (Waspada) : Setiap hujan turun dengan lebat atau deras, meskipun hanya beberapa menit dan tidak sampai hitungan jam, Kota Medan mengalami banjir.

Bertepatan 1 Juli 2019 mendatang, Kota Medan berusia 429 tahun, rupanya hal itu bukan jaminan menjadikan Kota Medan sebagai tempat yang bisa terbebas dari banjir.

Pemerintah Kota Medan tidak meletakkan banjir sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secara baik. Tapi mengatasi banjir sekadar tambal sulam. Begitu banjir, ‘barulah semua ribut’.

Banjir Kota Medan tidak hanya soal ‘fenomena alam’, disitu ada soal leadership dan manajemen kota yang semrawut

Walikota Medan beberapa periode belakangan ini, tidak pernah belajar dari sejarah, padahal dulunya Medan dibangun pada zaman Belanda sebagai ‘Kota Anti Banjir’. Saat Kota Medan didirikan, pindah dari Labuhan Deli ke kawasan sekitar Lapangan Merdeka akhir abad 19, salah satu alasannya adalah masalah banjir.

Labuhan Deli tidak bisa dikembangkan sebagai kota modern karena selalu dan terancam banjir. Untuk itu, Medan didirikan sebagai kota anti-banjir dan dipilihlah lokasi yang berdekatan dengan dua alur sungai (Sei Deli dan Sei Babura) yang bisa cepat mengurai banjir.

Para desainer awal, Kota Medan tidak mau mengulang Batavia yang evolusi kotanya selalu banjir sejak zaman J Pieter J Coon 1621.

Sebagai kota baru, bergaya 100 persen peradaban kota Eropa, maka Kota Medan sejak didirikan telah melibatkan ahli-ahli pengelolaan banjir dari Belanda.

Sepuluh tahun sejak Medan diresmikan sebagai kota (1 April 1909), Pemko Medan zaman Belanda dengan melibatkan berbagai pakar dari Eropa, telah memiliki dokumen pengelolaan banjir yang menakjubkan.

Medan tidak akan seperti Batavia, Medan kota anti-banjir 200 tahun ke depan (idealnya sampai tahun 2109).

Jalur jalur riol berbagai ukuran dan di berbagai kedalaman seperti lorong lorong rahasia dibangun di bawah tanah Kota Medan (silahkan dibuka sejarah dan arsip Kota Medan).

Pemimpin yang tidak paham dan tidak mau belajar dari sejarah bukanlah pemimpin yang baik.

Sudah cukup banyak program antisipasi banjir Kota Medan. Dulu, kita ingat ada MUDP (Medan Urban Development Project), kemudian beberapa Walikota dengan program normalisasi sungai dan lain-lain.

Namun, tata ruang dan pengelolaan Kota Medan masih semrawut, selain penempatan gedung dan bangunan di pinggir sungai yang tidak memiliki visi kebersihan juga keindahan, Pemko juga keliatan menutup mata dengan banyaknya bangunan perumahan yang menghilangkan kawvsan resapan serta munculnya bangunan liar di sekitar aliran sungai.

Padahal, jika ditata sepanjang aliran sungai ini dapat menjadi obkjek wisata, dengan konsep “Water Front” artinya, sungai/air menjadi wajah depan Kota, bukan “Water Closed” seperti sekarang, dimana sungai diletakkan dibelakang dan menjadi tempat pembuangan sampah.

Medan bukan dikelola oleh, dan dihuni mereka yang datang dari dan berselera kampungan. Medan kota modern, dihuni oleh orang-orang modern dari berbagai penjuru dunia.

Banjir merupakan ‘aib besar’ bagi kota ini, karena itu mari kita kembalikan ‘Medan menjadi kota anti banjir’.**

Penulis: Abdullah Rasyid (Direktur Sabang Merauke Circle – Alumnus USU Medan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here