Kemdikbud Keluarkan Revisi Aturan PPDB Zonasi, DPR Nilai Masih Bersifat Parsial

0

JAKARTA (Waspada): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Inti surat tersebut adalah penyesuaian terkait kuota penerimaan peserta didik baru yang telah diatur dalam Permendikbud sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

“Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian ketentuan PPDB sesuai dengan perubahan dalam surat edaran tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi di Jakarta, Jumat (21/6).

Penyesuaian kuota pada jalur prestasi, merujuk pada Surat Edaran dimaksud, yang semula paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen.

“Merujuk arahan Bapak Presiden kepada Bapak Mendikbud untuk menambah jalur prestasi, dan melihat kondisi di lapangan, maka diputuskan menambahkan kuota untuk jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahun ini,” jelas Didik.

Selain jalur prestasi, penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah, diperbaharui menjadi paling sedikit 80 persen. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua tetap sama, yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

“Kita keluarkan surat edaran untuk membantu daerah-daerah yang masih ada permasalahan tentang PPDB. Sedangkan bagi daerah yang tidak ada permasalah, bisa jalan terus,” terang Didik.

Terdapat tiga jalur dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini, yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Melalui jalur zonasi ini, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk jalur prestasi merupakan peserta didik berprestasi yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Penentuan diterimanya peserta didik melalui jalur prestasi ini ditentukan melalui nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) atau Ujian Nasional (UN), serta prestasi atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan dan mengikuti perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

“Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tahun ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaannya. Dengan ini, saya berharap bisa membantu dalam percepatan pemerataan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Didik juga berharap kepada orang tua yang memiliki putra dan putri yang berprestasi dapat memasukan anak-anaknya di sekolah-sekolah dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

“Dengan itu para siswa yang memiliki prestasi bagus tidak hanya di satu sekolah tertentu saja, tetapi dapat menyebar di sekolah lainnya,” pesan Didik.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menilai revisi yang dilakukan Kemendikbud terkait PPDB Zonasi masih bersifat parsial. Seharusnya, revisi bersifat menyeluruh atau komprehensif supaya tidak kembali menimbulkan gejolak.

“Respon pemerintah melalui Kemendikbud yang merevisi Permendikbud No 51 tentang Zonasi PPDB mestinya komprehensif tidak hanya semata revisi jalur prestasi dari 5% menjadi 5-15% saja. Jika bersifat parsial saya khawatir kekisruhan yang terjadi saat PPDB sekarang akan terulang lagi,” kata Ferdi di Jakarta, Sabtu (22/6).

Seharusnya pemerintah juga merevisi bagian tentang sanksi kepada Pemerintah Daerah berupa pengurangan Bantuan Operasional (BOS) yang termaktub dalam pasal 41 Permendikbud 51/2018. Hal itu menurutnya hanya akan merugikan siswa.

Ferdiansyah juga menyebut beberapa poin penting yang harusnya dilakukan pemerintah untuk menyukseskan implementasi sebuah kebijakan besar. Pertama adalah kekuatan data. Data yang harus ada terkait ketersediaan guru dan distribusinya.

Selanjutnya adalah sarana dan prasarana apakah sudah memadai. Hal penting lainnya afalah komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan, termasuk DPR.  Terakhir adalah uji publik dan sosialisasi.

“Terkait kebijakan PPDB tahun ini, DPR khususnya komisi X menganggap Kemendikbud tidak proaktif berinteraksi dengan stakeholder,” kata Ferdi. (dianw/C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here