Kaji Ulang Pembagian Wewenang Pendidikan di Daerah 

0

JAKARTA (Waspada): Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang mekanisme  pembagian kewenangan pendidikan di daerah. Pasalnya, pembagian berdasarkan jenjang yang tertera dalam UU Pemerintahan Daerah (UU PD) Nomor 23 Tahun 2014, membuat provinsi cederung lempar tangan atas masalah pendidikan di wilayahnya.

“Di banyak negara pembagian bukan berdasarkan jenjang, melainkan fungsi, manajemen, dan layanan pendidikan,” ujar pakar manajeman pendidikan yang juga Ketua Umum.Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Ilmu Manajemen Pendidik dan Kependidikan, pada Senin (24/6) di Jakarta.

Menurut UU PD Nomor 23 Tahun 2014, jenjang SD hingga SMP kewenangannya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK kewenangannya di bawah pemerintah provinsi.

Dengan pembagian ini, lanjut Unifah, SMA dan SMK kerap kali tidak terurus karena berada jauh dari provinsi. Sementara kabupaten/kota hanya mengurusi SD dan SMP.

Ditegaskannya, kecenderungan lepas  tanggung jawab karena berbeda jenjang sangat berbahaya. Jadi lebih baik duduk bersama membicarakan kewenangan mana yang bisa di provinsi, dan mana di kabupaten/kota. Tapi mereka tetap punya (jenjang sekolah) yang sama.

“Kalau begitu aturannya, provinsi tidak merasa bertanggung jawab terhadap kabupaten kota. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini ada situasi yang tidak nyaman. Kalau sebagai naskah akademik itu boleh dipikir untuk dikaji ulang,” ujar dia.

Selain menyoroti pembagian urusan pendidikan, Unifah dalam orasi ilmiahnya juga menyinggung soal tata kelola guru di Indonesia. Menurut dia sudah saatnya pengelolaan guru seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat, demi tujuan pemerataan dan pemenuhan kekurangan guru, dan menghindari penumpukan guru di satu wilayah tertentu.

Menurut dia, penempatan guru tidak merata disebabkan karena belum adanya sistem yang jelas, tegas dan transparan dalam perpindahan guru antar-sekolah, antar wilayah, serta perpindahan dari desa ke kota.

“Bayangkan kalau dari guru itu kita sekian triliun bisa menghemat. Nah yang bisa melakukan ini kayaknya pusat. Sebab kalau daerah mereka dibatasi wewenang, kabupaten dan provinsi beda,” tandas dia.

Unifah menjadi guru besar tetap Fakultas Ilmu Pendidikan, Bidang Ilmu Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan UNJ dengan orasi ilmiah berjudul ‘Membangun Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan yang Efektif dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0’.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang hadir dalam pengukuhan menyambuat baik ide Unifah yang resmi menjadi guru besar manajemen pendidikan UNJ. Menurutnya, pemikiran Unifah terkait evaluasi aturan pembagian wewenang pemerintah daerah tentang pendidikan dan manajemen distribusi guru, sangat berarti.

“Dua hal yang disampaikan dalam orasi ilmiah guru besar UNJ ini akan menjadi catatan penting ” ujar Muhadjir. (dianw/C).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here