Top Stories

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals
Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Karena manusia yang dididik dan diajarkan di dayah adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet ulama Mendefinisikan arti ulama di Aceh sebenarnya bukan perkara mudah, karena masing- masing orang berbeda. Dari beberapa literatur yang kita telaah, secara praktis dan khusus di Aceh, yang dimaksudkan ulama boleh saja ulama pemerintahan (yaitu lembaga struktural pemerintahan/MPU Aceh), ulama Darussalam (kampus), atau ulama dayah (ulama dayah bisa digolongkan organisasi keulamaan di Aceh seperti HUDA dan MUNA). MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh adalah mitra kerja pemerintah Aceh merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Uniknya, mereka terdiri dari ulama yang berbeda haluan pemikiran. Hal ini disebabkan dalam tubuh MPU terdiri dari unsur akademisi kampus dan dayah di Aceh. Disinyalir fatwa-fatwa yang dikeluarkan MPU lebih berafiliasi dari pola pikir ulama kedayahan, terutama menyangkut masalah “aliran sesat.” Hal ini pun dapat ditilik dari lahirnya Fatwa No. 9 Tahun 2014, yang menyudutkan kaum Salafi yang ada di Aceh. Akibatnya kaum Salafi pun “unjuk rasa” dan tak mau kena “fitnah”.

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang dikendalikan oleh media. Perbedaan keduanya terletak pada mekanisme kontrol dan pengendalian. Demokrasi terasa hampa tanpa media, begitu juga dengan pemilihan presiden yang lalu terasa hampa tanpa kampanye dan berita-berita yang dimunculkan di media massa, khususnya televisi. Akhirnya berkat iklan politik dan berita yang positif di televisi, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden tahun 2014. Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan sebagainnya), televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bergerak, dengan jangkauannya yang luas serta cepat. Karena itu, televisi begitu berperan dalam urusan politik apalagi menjual “dagangan“ kampanye. Dalam hal ini televisi memiliki kemampuan mengonstruksi wacana hingga ideologi setiap orang yang menontonnya. Karena kemampuan siarannya itulah televisi menjadi sumber primer untuk sosilaisasi (kampanye) dan informasi bagi masyarakat.

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji pemimpinnya tersebut masihlah terus melekat kuat.Negara Republik Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru. Setelah melalui proses panjang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang melelahkan, akhirnya presiden ketujuh, Joko Widodo dan wakil presiden kedua belas, Jusuf Kalla dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, tongkat estafet kepemimpinan negeri ini pun telah beralih dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi dalam memimpin republik ini pada kurun waktu 2014-2019. Sebelumnya, Jokowi yang telah mencatatkan diri sebagai presiden ketujuh hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat, mampu mengungguli rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kini, berbagai harapan besar pun disematkan di pundak Jokowi dalam membangun negeri ini dan melanjutkan suksesi kepemimpinan sebelumnya. Tetapi, dengan pengalaman yang hanya sebagai kepala daerah di Solo dan DKI Jakarta, mampukah Jokowi mewujudkan visi dan isinya sewaktu pada masa kampanye?

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nostalgia kesejarahan akan tetapi harus terus muncul dalam setiap momen perubahan sosial.Setiap terjadi kasus-kasus besar di Indonesia dalam kaitan hubungan beragama, berbangsa dan bernegara biasanya para pengamat menunggu respons dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu menandakan bahwa peranan NU yang asalnya perkumpulan orang-orang desa yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat urban selalu dinantikan orang. NU lahir pada 16 Rajab 1344 H bersamaan dengan 31 Januari 1926. Lahirnya NU ditandai berbagai perkembangan politik baik di dalam maupun luar negeri antara lain Kongres Khilafat di Mesir sebagai dampak Gerakan Mustafa Kemal di Turki, Kongres Al Islam di Cianjur, kebijakan pemerintahan Saudi yang akan membongkar situs-situs kesejarahan Islam. Sementara itu, pada awal abad 20 ditandai dengan terjadinya perubahan strategi kolonial Belanda yaitu dengan memperkenalkan politik etis sebagai alternatif dari tindakan kekerasan dengan senjata.

Opini

Adu Kuat Strategi Hijrah

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip manajemen, lebih dari itu, secara aplikatif, ta...

Hijrah Dan Revolusi Mental

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan geografis dan fisik material, tetapi juga spiritu...

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam pesta lautan manusia di lapangan Monas Jakarta ...

Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Kar...

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang ...

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji...

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nos...

Mimbar Jumat

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera Ramadhan

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Banner
Potensi Kerawanan Pemilu 2014
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Wednesday, 05 February 2014 07:00   
Share
Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara.

Dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah dilaksanakan di negeri ini, pada umumnya menyisakan persoalan “ketidakpuasan” akan hasil yang dicapai. Khususnya Pemilu di era Reformasi, ketidakpuasan itu berada di seputaran dugaan “permainan” suara para petualang politik--yang “berselingkuh” dengan para penyelenggara, dari mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Di kalangan para petualang politik, permainan seperti itu malah sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Adegium-nya seperti ini; semua aturan bisa dipermainkan, apalagi cuma aturan Pemilu. Maka menjalarlah isu-isu penggembosan suara, suara yang tak betuan, bahkan jual beli suara. Hal-hal seperti ini pada gilirannya tentu sangat memengaruhi kualitas Pemilu yang semakin rendah.

Salah satu indikator kuat rendahnya kualitas Pemilu adalah sosok para wakil rakyat dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Tidak sedikit yang hanya bermodalkan kekuatan adu mulut, meski tanpa substansi. Bahkan banyak juga yang hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja, tanpa benar-benar mau memahami kondisi bangsa ini.

Kerawanan Pemilu

Berbagai potensi kerawanan Pemilu 2014 antara lain dari sektor keamanan, distribusi logistik, geografis, kampanye yang melibatkan massa, dan penghitungan suara, dan juga anggaran saksi partai politik. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim telah menggelar kajian potensi kerawanan tahapan Pemilu pada 510 kabupaten/kota se-Indonesia. Hasilnya sejumlah daerah dinilai memiliki potensi kerawanan yang berbeda.

Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek pengawasan potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara. Potensi kerawanan itu dihitung dengan kategori sangat rawan, rawan dan aman.

Di tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih yang sering terjadi adalah adanya pemilih ganda, ataupun pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini Bawaslu menemukan 169 kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 rawan dan 290 aman.

Selanjutnya tahapan pada masa kampanye rawan terjadi konflik horizontal karena model kampanye pengerahan massa akan melibatkan rakyat banyak secara langsung dalam sebuah kampanye akbar. Bawaslu mengukur dengan metode jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih di sebuah kabupaten atau kota. Apabila penduduk miskin di atas 30 persen maka sangat rawan, 10-30 persen daerah rawan, kurang dari 10 persen daerah aman. Hasilnya Bawaslu menemukan 34 kabupaten/kota sangat rawan, 268 kabupaten/kota rawan, dan 208 kabupaten/kota aman.

Sedangkan potensi kerawanan dalam tahapan logistik, aspek yang berpengaruh adalah bobot kondisi alam atau kontur daerah dan jarak kumulatif dari kabupaten ke kecamatan. Karena kondisi alam akan memengaruhi sampainya logistik ke tempat tujuan dengan aman dan sesuai waktu yang ditetapkan. Seperti kita maklumi, bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau dengan jalur darat karena kondisi alam dan infrastruktur yang ada. Hasil penelitian Bawaslu 155 kabupaten/kota sangat rawan, 304 kabupaten/kota rawan, 97 kabupaten/kota aman.

Sementara di tahapan keempat yakni potensi kerawanan dalam pemungutan suara, ditentukan dari dampak elektoral, yaitu jumlah pemilih fiktif potensial tehadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan (Dapil). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 92 kabupaten/kota sangat rawan, 30 kabupaten/kota rawan, dan 388 kabupaten/kota aman.

Meragukan Penelitian

Apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentunya harus menjadi barometer kerawanan Pemilu 2014. Karena jika tanpa hal tersebut, maka apa yang dilakukan cenderung hanya berorientasi “proyek” semata. Tapi terlepas dari itu, sebagai sebuah upaya untuk meredam potensi kerawanan tentu saja hal ini pantas diapresiasi.

Tapi tak kurang Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kajian Bawaslu ini. menurut Ray, penelitian ini tidak disokong metodologi yang kuat, hanya mendefinisikan, tapi tidak jelas kategorinya apa. Dia mempertanyakan definisi 34 kabupaten/kota sangat rawan politik uang, mengapa indikatornya harus persentase warga miskin. Dengan demikian secara tak langsung, Bawaslu mencap bahwa pelaku utama politik uang adalah orang miskin.

Dia menuntut indikator yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan hingga bisa lebih dekat menyimpulkan dan memetakan potensi kerawanan. Dia bahkan menyarankan  Bawaslu fokus mengawasi pelanggaran Pemilu yang sudah mulai muncul, seperti kampanye yang sudah mulai ramai yang perlu tindakan Bawaslu.
Kiranya keraguan ini beralasan, sama beralasannya dengan hasil penelitian yang dilakukan. Yang jelas validasi dari penelitian ini harusnya dilihat melalui proses Pemilu nantinya.

Untuk itu tentu harus ada evaluasi yang dilakukan secara cermat untuk menggambarkan secara jelas kondisi sebenarnya yang sudah terjadi.
Bahwa Bawaslu setelah melakukan penelitian, mesti melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mewujudkan Pemilu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian diharapkan langkah-langkah yang dilakukan, dan harapan besar masyarakat untuk Pemilu yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik, bisa mendapatkan jawaban.

Penutup

Sesungguhnya potensi kerawanan itu terjadi sejak lama dan sejak lama pula telah menjadi pemahaman masyarakat. Artinya kerawanan bahkan kecurangan yang terjadi telah sama-sama diketahui juga dimaklumi oleh para stakeholders politik di negeri ini. Sayangnya penanganan yang dilakukan sering merupakan sikap yang parsial daripada komprehensif dan menyentuh akar masalah.

Semua memaklumi bahwa persoalan utamanya adalah masalah penegakkan hukum. Karena di depan hukum yang lemah maka segala sektor akan menjadi rawan. Oleh karenanya Pemilu ini sebenarnya bisa menjadi momentum strategis untuk penegakkan hukum, meski bukan tanpa resiko.

Oleh Dr Drs H.Ramli Lubis, SH, MM
Penulis adalah Mantan Wakil Wali Kota Medan.



 

Internasional

Tahun Baru Hijriyah; Upaya...

Setelah mengilas balik, mengintrospeksi dan mengevalu...

Adu Kuat Strategi Hijrah...

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip ...

Hijrah Dan Revolusi Mental...

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan ge...

Jokowi Di Antara Lagu Arie...

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada