Top Stories

Fenomena Global Dan Hujan Di Sumut
Jokowi Dan Masalah TKI
Maju Mundur K-13
Terencana, Bertahap, Berjangka
Dunia Tak Memihak Perempuan?

Dalam pandangan gerakan feminisme, bahwa sumber dari semua persoalan perempuan adalah dominasi kebudayaan patriarkiWarga Medan belakangan ini dihebohkan dengan berita Yanti Nurmiyati yang tewas dibunuh oleh majikannya di sebuah penampungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Jalan Beo, Medan. Kondisi ini menurut polisi bisa berkembang karena dalam penyidikannya polisi menemukan sekitar 100 kartu tanda penduduk (KTP) PRT yang disalurkan tersangka Syamsul Anwar yang belum diketahui keberadaannya. Kondisi di atas adalah secuil dari daftar deskriminatif yang dialami perempuan. Dipastikan semakin panjang daftar itu jika kita dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis dan strategis oleh sekelompok tertentu atau akses kebijakan publik yang terapkan oleh negara. Akhirnya traffiking (perdagangaan) perempuan juga kian marak.

Opini

Menyongsong Titik Balik NU 2026

Harus jujur diakui sebagai otokritik, kompleksnya struktur NU belum berbanding lurus dengan kualitas...

Media Dan Perselingkuhan Politik

Menyikapi konflik di tengah kepentingan politik, media semestinya tidak menyerang media yang berlawa...

Fenomena Global Dan Hujan Di Sumut

Fenomena yang terjadi di Samudera Hindia yang disebut dipole mode yang memberikan dampak terhadap ti...

Jokowi Dan Masalah TKI

Permasalahan TKI di luar negeri sebenarnya bukanlah masalah KTKLN. Tetapi persoalan ketrampilan, pem...

Maju Mundur K-13

Sekolah yang diputuskan mundur ke kurikulum 2006 akan diputuskan lagi untuk maju ke kurikulum 2013 s...

Terencana, Bertahap, Berjangka

Walau pemerintah mengklaim peduli akan dunia usaha tapi pemerintahan bukanlah dunia usaha. Mengurus ...

Dunia Tak Memihak Perempuan?

Dalam pandangan gerakan feminisme, bahwa sumber dari semua persoalan perempuan adalah dominasi kebud...

Mimbar Jumat

Menyongsong Titik...

Harus jujur diakui sebagai otokriti...

Media Dan Perseli...

Menyikapi konflik di tengah kepenti...

Fenomena Global D...

Fenomena yang terjadi di Samudera H...

Jokowi Dan Masala...

Permasalahan TKI di luar negeri seb...

Lentera

Menyongsong Titik...

Harus jujur diakui sebagai otokriti...

Media Dan Perseli...

Menyikapi konflik di tengah kepenti...

Fenomena Global D...

Fenomena yang terjadi di Samudera H...

Jokowi Dan Masala...

Permasalahan TKI di luar negeri seb...

Lentera Ramadhan

Menyongsong Titik...

Harus jujur diakui sebagai otokriti...

Media Dan Perseli...

Menyikapi konflik di tengah kepenti...

Fenomena Global D...

Fenomena yang terjadi di Samudera H...

Jokowi Dan Masala...

Permasalahan TKI di luar negeri seb...

Banner
Potensi Kerawanan Pemilu 2014
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Wednesday, 05 February 2014 07:00   
Share
Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara.

Dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah dilaksanakan di negeri ini, pada umumnya menyisakan persoalan “ketidakpuasan” akan hasil yang dicapai. Khususnya Pemilu di era Reformasi, ketidakpuasan itu berada di seputaran dugaan “permainan” suara para petualang politik--yang “berselingkuh” dengan para penyelenggara, dari mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Di kalangan para petualang politik, permainan seperti itu malah sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Adegium-nya seperti ini; semua aturan bisa dipermainkan, apalagi cuma aturan Pemilu. Maka menjalarlah isu-isu penggembosan suara, suara yang tak betuan, bahkan jual beli suara. Hal-hal seperti ini pada gilirannya tentu sangat memengaruhi kualitas Pemilu yang semakin rendah.

Salah satu indikator kuat rendahnya kualitas Pemilu adalah sosok para wakil rakyat dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Tidak sedikit yang hanya bermodalkan kekuatan adu mulut, meski tanpa substansi. Bahkan banyak juga yang hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja, tanpa benar-benar mau memahami kondisi bangsa ini.

Kerawanan Pemilu

Berbagai potensi kerawanan Pemilu 2014 antara lain dari sektor keamanan, distribusi logistik, geografis, kampanye yang melibatkan massa, dan penghitungan suara, dan juga anggaran saksi partai politik. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim telah menggelar kajian potensi kerawanan tahapan Pemilu pada 510 kabupaten/kota se-Indonesia. Hasilnya sejumlah daerah dinilai memiliki potensi kerawanan yang berbeda.

Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek pengawasan potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara. Potensi kerawanan itu dihitung dengan kategori sangat rawan, rawan dan aman.

Di tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih yang sering terjadi adalah adanya pemilih ganda, ataupun pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini Bawaslu menemukan 169 kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 rawan dan 290 aman.

Selanjutnya tahapan pada masa kampanye rawan terjadi konflik horizontal karena model kampanye pengerahan massa akan melibatkan rakyat banyak secara langsung dalam sebuah kampanye akbar. Bawaslu mengukur dengan metode jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih di sebuah kabupaten atau kota. Apabila penduduk miskin di atas 30 persen maka sangat rawan, 10-30 persen daerah rawan, kurang dari 10 persen daerah aman. Hasilnya Bawaslu menemukan 34 kabupaten/kota sangat rawan, 268 kabupaten/kota rawan, dan 208 kabupaten/kota aman.

Sedangkan potensi kerawanan dalam tahapan logistik, aspek yang berpengaruh adalah bobot kondisi alam atau kontur daerah dan jarak kumulatif dari kabupaten ke kecamatan. Karena kondisi alam akan memengaruhi sampainya logistik ke tempat tujuan dengan aman dan sesuai waktu yang ditetapkan. Seperti kita maklumi, bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau dengan jalur darat karena kondisi alam dan infrastruktur yang ada. Hasil penelitian Bawaslu 155 kabupaten/kota sangat rawan, 304 kabupaten/kota rawan, 97 kabupaten/kota aman.

Sementara di tahapan keempat yakni potensi kerawanan dalam pemungutan suara, ditentukan dari dampak elektoral, yaitu jumlah pemilih fiktif potensial tehadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan (Dapil). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 92 kabupaten/kota sangat rawan, 30 kabupaten/kota rawan, dan 388 kabupaten/kota aman.

Meragukan Penelitian

Apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentunya harus menjadi barometer kerawanan Pemilu 2014. Karena jika tanpa hal tersebut, maka apa yang dilakukan cenderung hanya berorientasi “proyek” semata. Tapi terlepas dari itu, sebagai sebuah upaya untuk meredam potensi kerawanan tentu saja hal ini pantas diapresiasi.

Tapi tak kurang Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kajian Bawaslu ini. menurut Ray, penelitian ini tidak disokong metodologi yang kuat, hanya mendefinisikan, tapi tidak jelas kategorinya apa. Dia mempertanyakan definisi 34 kabupaten/kota sangat rawan politik uang, mengapa indikatornya harus persentase warga miskin. Dengan demikian secara tak langsung, Bawaslu mencap bahwa pelaku utama politik uang adalah orang miskin.

Dia menuntut indikator yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan hingga bisa lebih dekat menyimpulkan dan memetakan potensi kerawanan. Dia bahkan menyarankan  Bawaslu fokus mengawasi pelanggaran Pemilu yang sudah mulai muncul, seperti kampanye yang sudah mulai ramai yang perlu tindakan Bawaslu.
Kiranya keraguan ini beralasan, sama beralasannya dengan hasil penelitian yang dilakukan. Yang jelas validasi dari penelitian ini harusnya dilihat melalui proses Pemilu nantinya.

Untuk itu tentu harus ada evaluasi yang dilakukan secara cermat untuk menggambarkan secara jelas kondisi sebenarnya yang sudah terjadi.
Bahwa Bawaslu setelah melakukan penelitian, mesti melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mewujudkan Pemilu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian diharapkan langkah-langkah yang dilakukan, dan harapan besar masyarakat untuk Pemilu yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik, bisa mendapatkan jawaban.

Penutup

Sesungguhnya potensi kerawanan itu terjadi sejak lama dan sejak lama pula telah menjadi pemahaman masyarakat. Artinya kerawanan bahkan kecurangan yang terjadi telah sama-sama diketahui juga dimaklumi oleh para stakeholders politik di negeri ini. Sayangnya penanganan yang dilakukan sering merupakan sikap yang parsial daripada komprehensif dan menyentuh akar masalah.

Semua memaklumi bahwa persoalan utamanya adalah masalah penegakkan hukum. Karena di depan hukum yang lemah maka segala sektor akan menjadi rawan. Oleh karenanya Pemilu ini sebenarnya bisa menjadi momentum strategis untuk penegakkan hukum, meski bukan tanpa resiko.

Oleh Dr Drs H.Ramli Lubis, SH, MM
Penulis adalah Mantan Wakil Wali Kota Medan.



 

Internasional

Dimensi Integrasi Bangsa...

Dilihat dari sudut perjalanan kesejarahan, nilai kebe...

Menyongsong Titik Balik NU...

Harus jujur diakui sebagai otokritik, kompleksnya str...

Media Dan Perselingkuhan P...

Menyikapi konflik di tengah kepentingan politik, medi...

Fenomena Global Dan Hujan ...

Fenomena yang terjadi di Samudera Hindia yang disebut...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada