Top Stories

Israel Maling, Teriak Maling

Dunia tidak boleh membiarkan Israel mengumbar nafsu angkara muraknya, bertindak berutal. Seruan-seruan saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata.Apa yang terjadi di Gaza sekarang ini tidak lepas dari sikap keras kepala Israel yang menganggap serangannya ke Palestina hanya untuk membela diri. Israel baru mau menghentikan serangannya kalau Hamas menghentikan penembakan roket ke wilayah Israel. Karena itu, terowongan-terowongan yang menjadi jalan orang-orang Hamas ke wilayah Israel dan dari Mesir ke Gaza digempur. Padahal, Hamas menembakkan roket ke Israel karena lebih dulu diserang. Jauh sebelum peristiwa hilangnya tiga remaja Israel dan ditemukan setelah menjadi mayat, Tel Aviv sudah melakukan pengepungan, pemblokadean, pendudukan, dan pembangunan permukiman di wilayah Palestina. Karena itu, Hamas baru mau berhenti, jika pengepungan, pemblokadean, dan pembangunan permukiman di Palestina dihentikan.

Dekonsolidasi Demokrasi

Realisasi agenda ketiga konsolidasi pun masih jauh panggang dari api. Sebab, kita lihat betapa tidak efektifnya kinerja pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), ada tiga hal utama yang harus diprioritaskan negara-negara transisi, termasuk Indonesia, dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Pertama, penetrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam setiap perilaku warga. Kedua, institusionalisasi politik yang mensyaratkan penguatan kapasitas bagi lembaga politik utama seperti lembaga peradilan, lembaga legislatif, partai politik, dan pemilihan umum (Pemilu). Ketiga, mengefektifkan kinerja pemerintah untuk dapat menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan rakyat. Selain itu, Diamond mengingatkan bahwa situasi transisi biasanya kian diperburuk dengan adanya ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis ekonomi berkepanjangan.

Momentum Penegakan Hukum

Baik Polisi, Jaksa, Pengacara maupun Hakim yang merupakan pilar dalam penegakan hukum justru menjadikan hukum sebagai pisau bermata dua Di tengah hiruk-pikuk dan perdebatan panjang dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), penegakan hukum dalam memberantas korupsi kembali menemui angin segar. Upaya memberantas korupsi yang telah semakin membudaya dan mengakar di bumi pertiwi, seakan mulai terobati dengan adanya putusan yang dijatuhkan terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Sebagaimana yang kita ketahui, Akil Mochtar dinyatakan terbukti bersalah atas kasus suap perkara sengketa beberapa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pencucian uang. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) menjatuhkan vonis maksimal kepada mantan ketua MK tersebut sesuai tuntutan jaksa pada KPK, yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Menyoal Kualitas Guru

Jika kualitas dosen LPTK masih merangkak dan jalan di tempat, maka jangan banyak berharap akan kualitas guru, karena keduanya merupakan sebab-akibatBelakangan ini, guru selalu menjadi buah bibir pembicaraan di banyak media. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan mendasar dalam tatanan konstruksi pendidikan di negeri ini. Sejak gaung reformasi dipekikkan, serasa semua mahfum bahwa salah satu kunci kebangkitan bangsa ini adalah reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan tentu saja tidak hanya berbicara tentang pembangunan gedung sekolah, pendidikan murah, akses perpustakaan luas, melainkan berbicara setting yang lebih makro dan luas. Pendidikan dalam konteks reformasi berarti berbicara tentang semua substansi dan esensi pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pajak Diganti Dengan Zakat?

Opini

Diskriminasi Gaji Ke-13

...negara secara kentara hanya memberikan jaminan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan ekonomi kep...

Titik Lemah (Kekalahan) Prabowo-Hatta

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 pada Selasa (22/7) malam berlangsung antiklimaks karena beberapa ja...

Israel Maling, Teriak Maling

Dunia tidak boleh membiarkan Israel mengumbar nafsu angkara muraknya, bertindak berutal. Seruan-seru...

Dekonsolidasi Demokrasi

Realisasi agenda ketiga konsolidasi pun masih jauh panggang dari api. Sebab, kita lihat betapa tidak...

Momentum Penegakan Hukum

Baik Polisi, Jaksa, Pengacara maupun Hakim yang merupakan pilar dalam penegakan hukum justru menjadi...

Menyoal Kualitas Guru

Jika kualitas dosen LPTK masih merangkak dan jalan di tempat, maka jangan banyak berharap akan kuali...

Pajak Diganti Dengan Zakat?

Pajak dan zakat di atas, ada beberapa persamaan yang dapat kita lihat secara kasat mataJika kita men...

Mimbar Jumat

Diskriminasi Gaji...

...negara secara kentara hanya memb...

Titik Lemah (Keka...

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 pa...

Israel Maling, Te...

Dunia tidak boleh membiarkan Israel...

Dekonsolidasi Dem...

Realisasi agenda ketiga konsolidasi...

Lentera

Diskriminasi Gaji...

...negara secara kentara hanya memb...

Titik Lemah (Keka...

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 pa...

Israel Maling, Te...

Dunia tidak boleh membiarkan Israel...

Dekonsolidasi Dem...

Realisasi agenda ketiga konsolidasi...

Lentera Ramadhan

Diskriminasi Gaji...

...negara secara kentara hanya memb...

Titik Lemah (Keka...

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 pa...

Israel Maling, Te...

Dunia tidak boleh membiarkan Israel...

Dekonsolidasi Dem...

Realisasi agenda ketiga konsolidasi...

Banner
Potensi Kerawanan Pemilu 2014
Articles | Opini
Written by muhammad faisal on Wednesday, 05 February 2014 07:00   
Share
Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara.

Dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah dilaksanakan di negeri ini, pada umumnya menyisakan persoalan “ketidakpuasan” akan hasil yang dicapai. Khususnya Pemilu di era Reformasi, ketidakpuasan itu berada di seputaran dugaan “permainan” suara para petualang politik--yang “berselingkuh” dengan para penyelenggara, dari mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Di kalangan para petualang politik, permainan seperti itu malah sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Adegium-nya seperti ini; semua aturan bisa dipermainkan, apalagi cuma aturan Pemilu. Maka menjalarlah isu-isu penggembosan suara, suara yang tak betuan, bahkan jual beli suara. Hal-hal seperti ini pada gilirannya tentu sangat memengaruhi kualitas Pemilu yang semakin rendah.

Salah satu indikator kuat rendahnya kualitas Pemilu adalah sosok para wakil rakyat dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Tidak sedikit yang hanya bermodalkan kekuatan adu mulut, meski tanpa substansi. Bahkan banyak juga yang hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja, tanpa benar-benar mau memahami kondisi bangsa ini.

Kerawanan Pemilu

Berbagai potensi kerawanan Pemilu 2014 antara lain dari sektor keamanan, distribusi logistik, geografis, kampanye yang melibatkan massa, dan penghitungan suara, dan juga anggaran saksi partai politik. Dalam konteks ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengklaim telah menggelar kajian potensi kerawanan tahapan Pemilu pada 510 kabupaten/kota se-Indonesia. Hasilnya sejumlah daerah dinilai memiliki potensi kerawanan yang berbeda.

Empat tahapan Pemilu yang menjadi objek pengawasan potensi kerawanan adalah tahapan  pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara. Potensi kerawanan itu dihitung dengan kategori sangat rawan, rawan dan aman.

Di tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih yang sering terjadi adalah adanya pemilih ganda, ataupun pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal ini Bawaslu menemukan 169 kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 rawan dan 290 aman.

Selanjutnya tahapan pada masa kampanye rawan terjadi konflik horizontal karena model kampanye pengerahan massa akan melibatkan rakyat banyak secara langsung dalam sebuah kampanye akbar. Bawaslu mengukur dengan metode jumlah penduduk miskin dengan jumlah pemilih di sebuah kabupaten atau kota. Apabila penduduk miskin di atas 30 persen maka sangat rawan, 10-30 persen daerah rawan, kurang dari 10 persen daerah aman. Hasilnya Bawaslu menemukan 34 kabupaten/kota sangat rawan, 268 kabupaten/kota rawan, dan 208 kabupaten/kota aman.

Sedangkan potensi kerawanan dalam tahapan logistik, aspek yang berpengaruh adalah bobot kondisi alam atau kontur daerah dan jarak kumulatif dari kabupaten ke kecamatan. Karena kondisi alam akan memengaruhi sampainya logistik ke tempat tujuan dengan aman dan sesuai waktu yang ditetapkan. Seperti kita maklumi, bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau dengan jalur darat karena kondisi alam dan infrastruktur yang ada. Hasil penelitian Bawaslu 155 kabupaten/kota sangat rawan, 304 kabupaten/kota rawan, 97 kabupaten/kota aman.

Sementara di tahapan keempat yakni potensi kerawanan dalam pemungutan suara, ditentukan dari dampak elektoral, yaitu jumlah pemilih fiktif potensial tehadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan (Dapil). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 92 kabupaten/kota sangat rawan, 30 kabupaten/kota rawan, dan 388 kabupaten/kota aman.

Meragukan Penelitian

Apa yang dilakukan oleh Bawaslu tentunya harus menjadi barometer kerawanan Pemilu 2014. Karena jika tanpa hal tersebut, maka apa yang dilakukan cenderung hanya berorientasi “proyek” semata. Tapi terlepas dari itu, sebagai sebuah upaya untuk meredam potensi kerawanan tentu saja hal ini pantas diapresiasi.

Tapi tak kurang Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kajian Bawaslu ini. menurut Ray, penelitian ini tidak disokong metodologi yang kuat, hanya mendefinisikan, tapi tidak jelas kategorinya apa. Dia mempertanyakan definisi 34 kabupaten/kota sangat rawan politik uang, mengapa indikatornya harus persentase warga miskin. Dengan demikian secara tak langsung, Bawaslu mencap bahwa pelaku utama politik uang adalah orang miskin.

Dia menuntut indikator yang lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan hingga bisa lebih dekat menyimpulkan dan memetakan potensi kerawanan. Dia bahkan menyarankan  Bawaslu fokus mengawasi pelanggaran Pemilu yang sudah mulai muncul, seperti kampanye yang sudah mulai ramai yang perlu tindakan Bawaslu.
Kiranya keraguan ini beralasan, sama beralasannya dengan hasil penelitian yang dilakukan. Yang jelas validasi dari penelitian ini harusnya dilihat melalui proses Pemilu nantinya.

Untuk itu tentu harus ada evaluasi yang dilakukan secara cermat untuk menggambarkan secara jelas kondisi sebenarnya yang sudah terjadi.
Bahwa Bawaslu setelah melakukan penelitian, mesti melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mewujudkan Pemilu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian diharapkan langkah-langkah yang dilakukan, dan harapan besar masyarakat untuk Pemilu yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik, bisa mendapatkan jawaban.

Penutup

Sesungguhnya potensi kerawanan itu terjadi sejak lama dan sejak lama pula telah menjadi pemahaman masyarakat. Artinya kerawanan bahkan kecurangan yang terjadi telah sama-sama diketahui juga dimaklumi oleh para stakeholders politik di negeri ini. Sayangnya penanganan yang dilakukan sering merupakan sikap yang parsial daripada komprehensif dan menyentuh akar masalah.

Semua memaklumi bahwa persoalan utamanya adalah masalah penegakkan hukum. Karena di depan hukum yang lemah maka segala sektor akan menjadi rawan. Oleh karenanya Pemilu ini sebenarnya bisa menjadi momentum strategis untuk penegakkan hukum, meski bukan tanpa resiko.

Oleh Dr Drs H.Ramli Lubis, SH, MM
Penulis adalah Mantan Wakil Wali Kota Medan.



 

Internasional

Tradisi Marjambar Di Sipir...

Marjambar berasal dari bahasa sub Batak Angkola Sipir...

Diskriminasi Gaji Ke-13...

...negara secara kentara hanya memberikan jaminan kes...

Titik Lemah (Kekalahan) Pr...

Pengumuman pemenang Pilpres 2014 pada Selasa (22/7) m...

Israel Maling, Teriak Mali...

Dunia tidak boleh membiarkan Israel mengumbar nafsu a...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada