Top Stories

Presiden Baru & Nasib Pemberantasan Korupsi

Patut disyukuri, suksesi kepemimpinan di negara ini berjalan baik. Kendati Pilpres 5 Juli 2014 lalu banyak diliputi kehebohan luar biasa dan dipenuhi berbagai cara black campaign, namun akhirnya semua berjalan dengan baik. Pasangan terpilih, Jokowi-JK, kini tiba saatnya menjalankan program dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satu aspek penting yang tidak bisa luput dari perhatian pemerintahan baru adalah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Sebab bagaimana pun, korupsi telah menjadi penyakit akut yang menjangkiti segenap organ republik ini. Bukan hanya merusak hidup, korupsi juga telah merusak kehidupan bangsa ini. Karena itu, maka sangat pantas kalau korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Anehnya, dalam sejarah dunia, sangat jarang ada pemerintahan yang mampu menyembuhkan tuntas penyakit tersebut dari tubuh negaranya. Biasanya, pemerintah yang berkuasa justru ikut tenggelam dan berlumuran lumpur korupsi tersebut. Lalu bagaimana dengan Jokowi-JK?

Rekrutmen Fair & SDM Andal

Anehnya jangka waktu proses pemeriksaan ujian sampai pengumuman hasil ujian memerlukan waktu bermingu-minggu bahkan berbulan-bulan, serta tertutup bagi masyarakat.Dengan transparansi dan kejujuran, orang-orang akan dapat memahami dan mengikuti proses seleksi apapun yang ada di Indonesia dengan baik dan benar, termasuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Dalam seleksi penerimaan CPNS, transparansi dan kejujuran merupakan kebutuhan mutlak sebagai langkah awal proses perwujudan clean goverment (pemerintahan yang bersih).Para pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki dedikasi dan kemampuan tinggi, membuat pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. SDM yang baik, berorientasi pada pelayanan akan megundang para investor untuk menanamkan modalnya di negara kita. Yang sangat disayangkan sistem seleksi dan pemeriksaan hasil ujian CPNS penuh kepura-puraan memupus seluruh harapan tersebut, menghilangkan kesempatan para anak bangsa yang memiliki kemampuan tinggi namun tidak dapat mengabdikan kemampaunnya kepada republik ini karena terganjal sistem yang tak sehat. Seharusnya di era AFTA (perdagangan bebas Asia Fasifik) yang ditabuh 2003, perdagangan bebas dunia yang dimulai 2010, dan AEC (ASEAN Ekonomic Community) 2015 kecurigaan-kecurigaan terhadap seleksi tidak terjadi lagi. Sistem pendukung transparansi dan kejujuran melalui perangkat TI (Teknologi Informasi) sudah kita miliki. Tinggal terpulang pada manusianya saja, apakah mau benar-benar memanfaatkanya secara benar atau tidak.

In Memoriam HT.Rizal Nurdin

Pak Rizal mungkin terlalu cepat pergi meninggalkan Sumatra Utara, keberadaannya telah memberikan kecerahan dan semangat membangun kepada masyarakatRizal remaja muncul sebagai tokoh PII (Pelajar Islam Indonesia) di SMA Negeri I Medan (1966-1968) dan bergabung dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia)--sewaktu KAPPI Cabang  Medan dibawah pimpinan MR.Matondang dan Saidun Usman. Waktu itu saya tidak mengenal Beliau, tetapi dia mengingatkan saya dalam satu pertemuan di Makodam I/BB. Ketika itu Beliau telah menjadi Kepala Staf Kodam I/BB. Saya menyadari kembali, sebagai salah seorang Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dari HMI), apalagi sebelumnya saya pernah menjadi Ketua Umum PII Wilayah Sumut (1960-1962)--aktif bersama sdr MR Matondang dan Saidun Usman, sehingga pertemuan di Kodam I/BB tersebut--bersama beberapa perwira tokoh-tokoh eks KAPPI yang dibesarkan dalam TNI. benar-benar terasa menjadi semacam reuni yang bersejarah. Kisah-kisah heroik dan tragis masa-masa pengganyangan G-30S/PKI dan penegakkan Orde Baru (1965-1968) menjadi bahan pembicaraan bersama. Rasanya sangat nostalgik dan menyenangkan.

Stigma Presiden Boneka Mendekati Kenyataan

Dalam kampanye Capres Joko Widodo (Jokowi) tegas mengatakan tidak ada jatah-jatahan (bagi-bagi kursi menteri) atau syarat-syaratan buat parpol yang mendukungnya. Rakyat makin senang ketika Jokowi menyatakan tekadnya membuat struktur kabinet ramping karena gaungnya pasti menghemat anggaran negara. Tapi apa nyana,  setelah terpilih dalam Pilpres Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya mencapai 34 orang yang bakal mengisi berbagai kementerian negara. Rakyat terkejut dan merasa tertipu. Sebab, tak banyak bedanya dengan kabinet pemerintahan presiden SBY jilid-I dan jilid-II saat ini. Lantas, apa hebatnya Jokowi? Kalau pemerintahan SBY dikenal kurang gesit  kambing hitamnya selalu disebut karena kabinetnya terlalu gemuk. SBY pun diberi stigma negatif pemimpin peragu, lambat dalam mengambil keputusan. Tipikal SBY pemimpin peragu, penuh pertimbangan politik dipertegas pasca presiden terpilih Jokowi mendatangi SBY di Bali. SBY enggan menaikkan harga BBM. Padahal defisit anggaran negara akibat subsidi demikian besar sekira Rp400 triliun.

Plus Minus Sistem Pemilukada

Boleh jadi yang paling berkepentingan dalam Pemilukada melalui DPRD adalah para elit partai yang bakal mengeruk keuntungan dalam setiap momen pemilihan. Tapi paling tidak dosa demorkasi tersebut tidak melibatkan rakyat. Wacana tentang perubahan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) semakin menguat bahkan memanas menjelang sidang paripurna DPR membahas hal tersebut. Rencananya pada 25 September Rancangan Undang-Undang RUU Pemilukada yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan gubernur, wali kota dan bupati akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI. Itu berarti keputusan mengenai pengesahan RUU tersebut dilakukan kurang sepekan dari jadwal pelantikkan anggota DPR RI baru terpilih yang direncanakan digelar pada 1 Oktober 2014 mendatang. Itu berarti pula anggota dewan yang bakal memutuskan soal sistem Pemilukada ini adalah anggota dewan yang lama.

Opini

Pasca “Revolusi Sosial” 1946

...pasca revolusi sosial 1946 identitas orang Melayu tercerabut dari akarnya, meminjam bahasaTengku ...

Paradoks Pembangunan (Untuk Jokowi -JK)

Jokowi harus konsisten menerapkan revolusi mentalnya dalam pembangunan dengan menekankan pada keadil...

Presiden Baru & Nasib Pemberantasan Korupsi

Patut disyukuri, suksesi kepemimpinan di negara ini berjalan baik. Kendati Pilpres 5 Juli 2014 lalu ...

Rekrutmen Fair & SDM Andal

Anehnya jangka waktu proses pemeriksaan ujian sampai pengumuman hasil ujian memerlukan waktu berming...

In Memoriam HT.Rizal Nurdin

Pak Rizal mungkin terlalu cepat pergi meninggalkan Sumatra Utara, keberadaannya telah memberikan kec...

Stigma Presiden Boneka Mendekati Kenyataan

Dalam kampanye Capres Joko Widodo (Jokowi) tegas mengatakan tidak ada jatah-jatahan (bagi-bagi kursi...

Plus Minus Sistem Pemilukada

Boleh jadi yang paling berkepentingan dalam Pemilukada melalui DPRD adalah para elit partai yang bak...

Mimbar Jumat

Pasca “Revolusi S...

...pasca revolusi sosial 1946 ident...

Paradoks Pembangu...

Jokowi harus konsisten menerapkan r...

Presiden Baru & N...

Patut disyukuri, suksesi kepemimpin...

Rekrutmen Fair & ...

Anehnya jangka waktu proses pemerik...

Lentera

Pasca “Revolusi S...

...pasca revolusi sosial 1946 ident...

Paradoks Pembangu...

Jokowi harus konsisten menerapkan r...

Presiden Baru & N...

Patut disyukuri, suksesi kepemimpin...

Rekrutmen Fair & ...

Anehnya jangka waktu proses pemerik...

Lentera Ramadhan

Pasca “Revolusi S...

...pasca revolusi sosial 1946 ident...

Paradoks Pembangu...

Jokowi harus konsisten menerapkan r...

Presiden Baru & N...

Patut disyukuri, suksesi kepemimpin...

Rekrutmen Fair & ...

Anehnya jangka waktu proses pemerik...

Banner
Akreditasi Rumah Sakit
Articles | Opini
Share
Teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi

Salah satu isu strategis dalam menghempang orang berobat keluar negeri, adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS) dalam negeri. Pelayanan kesehatan RS selama ini dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan icon prioritas perhatian pembangunan kesehatan Indonesia Sehat tahun 2010 pun menegaskan pentingnya peningkatan mutu RS.

RS belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan RS sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya mutu pelayanan di RS, berbagai upaya telah dilakukan kementrian kesehatan seperti perbaikan fisik bangunan, penambahan sarana/prasarana peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

Namun sangat disadari bahwa dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan akan mutu pelayanan akan semakin meningkat. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan RS yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting.

Dengan dilaksanakan akreditasi RS maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja RS, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra.

Perlu disadari bahwa teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi. RS yang berlokasi di tempat terpencil pun bila memenuhi standar yang ditentukan akan mendapat status akreditasi. Saat ini akreditasi sudah merupakan isu global yang terbentuk karena kebutuhan.

Akreditasi merupakan kekuatan utama dalam upaya evaluasi eksternal RS yang bertujuan agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistim pelayanan RS. Namun dengan adanya perubahan paradigma perumahsakitan, dimana RS merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan tenaga, RS juga mudah dan rawan terjadi konflik dalam proses memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Tujuan akreditasi RS adalah : a)Memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat. b)Memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan.c)Mencipatakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai, struktur dan prosedur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI No 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang diberlakukannya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis maka seluruh RS, diwajibkan menerapkan standar tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 44 tahun 2009 yang mengatakan bahwa RS wajib diakreditasikan secara berkala menjadikan akreditasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh RS.

Akreditasi RS

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan dari pemerintah atau komite Akreditasi Nasional (KARS)/Indonesian Comission on Acreditation of Hospital and Other Health (ICAHO) kepada RS dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan akreditasi maka didapatkan gambaran seberapa jauh RS telah memenuhi berbagai standar yang ditentukan untuk mutu pelayanan dapat dipetrtanggung jawabkan. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini selaku pengguna jasa pelayanan dapat merasakan manfaat akreditasi karena mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Akreditasi juga dapat menjadi acuan dalam RS, karena RS yang telah diakreditasi akan lebih memperhatikan hak-hak pasien. Bagi RS sendiri manfaat dari program akreditasi karena dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada RS serta dapat menjadi alat negoisasi pada pihak ketiga (asuransi perusahaan) dalam memberi pelayanan.
Akreditasi tahap I meliputi : 1)Administrasi dan Manajemen 2)Pelayanan medik 3)Unit gawat darurat 4)Keperawatan 5)Rekam medik. Tahap II (Tahap I ditambah dengan): 6)Pelayanan ruang operasi 7)Pelayanan Radiologi 8)Pelayanan Laboratorium 9)Pelayanan Pengendalian infeksi 10)Pelayanan perinatal resiko tinggi 11)Pelayanan K3 12)Pelayanan farmasi. Tahap III (Tahap II ditambah dengan): 13)Pelayanan rehab medik 14)Pelayanan intensif 15)Pelayanan gizi 16)Pelayanan darah.

Status akreditasi ada empat tingkatan : Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun; akreditasi penuh 3 tahun; akreditasi bersyarat 1 tahun; tidak lulus/tidak berakreditrasi. Dalam mempersiapkan program akreditasi, standar disusun berdasarkan situasi dan kondisi RS. Sehingga dalam pelaksanaan diharapkan tidak memenuhi kesulitan yang berarti.

Untuk itu pemerintah menetapkan akreditasi di Indonesia merupakan keharusan bagi semua RS baik pemerintah maupun swasta. Mengingat keterbatasan yang ada maka strategi pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara bertahap baik kegiatan pelayanan maupun RS yang akan diakreditasi.

Pada tahap awal RS pelayanan penunjang dapat dipenuhi berdasarkan kemampuan dan kesiapan RS tersebut. RS yang telah memenuhi standar sesuai Kepmenkes RI Nomor 436 / Menkes/SK/VI/1993 dianggap layak untuk diakreditasi.

Dalam pelaksanaannya akreditasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak hal maka agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan perlu dibuat beberapa langkah yang menunjang keberhasilan program akreditasi. Pada tahap awal RS harus membentuk sub komite akreditasi (komite medik) yang melibatkan direktur dan pemilik RS, staf medis fungsional, keperawatan, rekam medis, gawat darurat, administrasi dan manajemen.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa standar pelayanan RS merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja--yang ditetapkan manajemen untuk seluruh upaya kesehatan di RS--yang dapat dugunakan sebagai petunjuk atau pedoman yang memungkinkan staf baik medis maupun non medis untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pelaksanaan akreditasi RS bukan hal yang mudah dimana hambatan terbesar adalah keterbatasan dana. Sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu juga adanya keterbatasan tenaga khusus/ahli yang merupakan hambatan tersendiri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah termasuk stakeholder dukungannya terhadap program akreditasi RS di kabupaten/kota masing-masing.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pemberian perlayanan kesehatan pada masyarakat di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat selalu dan semakin meningkat. Karenanya akreditasi RS benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai dimplementasikan.

Di Sumatera Utara sudah ada 18 RS yang berakreditasi, dari 192 RS. Berdasarkan kepemilikannya RS di Sumatera Utara dibedakan yakni 10 milik TNI/POLRI, 14 BUMN, 105 swasta, 29 RS swasta khusus, 30 milik pemerintah, 4 RS khusus pemerintah. Adapun RS yang sudah berakreditasi adalah : 1)RS.Haji Adam Malik 2)RS.Pirngadi-Medan 3)RS.Haji-Medan 4)RS.

Lubuk Pakam 5)RS.Tarutung 6)RS.Sidikalang 7)RS Djoelham–Binjai 8)RS.Pematang Siantar 9) RS.Rantau Prapat 10)RS. Imelda 11)RS.Elizabeth 12)RS.Marta Friska 13)RS.Permata Bunda 14)RS.Herna 15)RS.Sarimutiara-Medan 16)RS Tembakau Deli 17)RS Advent-Medan 18)RS.Malahayati-Medan. Masih ada lagi 20 buah RS yang pada saat ini dalam proses akreditasi. ***** (dr Candra Syafei, SpOG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )



Tags: Rumah Sakit  
 

Internasional

Porkis Dari Simatorkis ...

Jika bukan karena studi intensif, mustahil mereka bis...

Pasca “Revolusi Sosial” 19...

...pasca revolusi sosial 1946 identitas orang Melayu ...

Paradoks Pembangunan (Untu...

Jokowi harus konsisten menerapkan revolusi mentalnya ...

Presiden Baru & Nasib Pemb...

Patut disyukuri, suksesi kepemimpinan di negara ini b...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada