Top Stories

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Kemenangan kubu Koalisi Merah Putih dalam voting Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pemilukada), merupakan antiklimaks perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai Demokrat (PD) memainkan politik poco-poco, atau malah politik undur-undur. PD ibarat hanya bisa memainkan shadow boxing politics. Giliran saatnya maju ke pertempuran riil dan mendapat dukungan tanpa reserve dari kubu pengusung Pemilukada langsung (PDI Perjuangan,PKB, dan Hanura) justru walk-out meninggalkan gelanggang. Tidak salah kiranya bila sikap PD tersebut diinterpretasikan sebagai ekspresi sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang peragu. Publik tentu kian mengamininya, melalui drama politik di rapat paripurna DPR RI yang digelar pada 25 September 2014 dan baru selesai 26 September 2014 dini hari itu.

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada
Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh
Kurikulum 2013; Harapan Dan Kenyataan

Pandangan pesimis para tenaga pendidik merupakan tantangan awal penerapan kurikulum 2013. Mindset ini bukan tidak beralasan mengingat terlalu seringnya pergantian kurikulum di negara kitaBerlakunya Kurikulum 2013 secara serentak untuk  setiap satuan pendidikan pada tahun ajaran 2014/2015 merupakan langkah awal pemerintah dalam proses perbaikan pendidikan di masa mendatang. Kurikulum 2013 bukanlah kurikulum baru tetapi penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pengembangan kurikulum merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan pendidikan dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari enam level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level tiga saja. Sementara negara lain yang terlibat dalam studi ini banyak yang mencapai level empat, lima, dan enam.

Sama Rata Sama Rasa

Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan dan terlarang di Indonesia, tetapi paham komunis tetap saja dapat menyusup dan berkembang di dalam masyarakat.Di era 80-an, setiap akhir bulan September ada suatu hal yang saya tunggu-tunggu dan mungkin juga sebagian besar rakyat Indonesia, yakni pemutaran film G30S/PKI yang ditayangkan di televisi. Pada saat itu, media informasi visual dan hiburan hanya TVRI, jadi film mengenai pembantaian tujuh jenderal itu merupakan tontonan fenomenal. Film itu pertama kali saya saksikan di layar lebar pada tahun 1982 karena siswa diwajibkan untuk menontonnya. Tepatnya siswa sekolah Yayasan Pendidikan Harapan  pada saat itu mendapat lokasi di bioskop Astanaria (sekarang Ramayana-Peringgan). Film yang menceritakan tentang pemberontakan partai komunis terhadap pemerintah di tahun 1965 itu banyak menampilkan adegan seram karena berlatar penculikan dan penyiksaan.

Opini

Orang Kaya Di Panggung Politik

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (langsung), partai lazimnya hanya tertarik membica...

Terimakasih Ala Jokowi

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan Jokowi rasa Mega (Wati). Itu sudah terlihat da...

Politik RUU Pemilukada

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral dari perwujudan sila ke empat Pancasila, “Kera...

Kesan Dari Pengesahan UU Pemilukada

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi yang mengeluarkan pendapat kiranya sulit disanggah sebagai pemicu ...

Pusat Pertumbuhan Wilayah Barat Aceh

Sindiran tentang orang digigit ular atau diseruduk babi mulai kurang kontekstual dengan perkembangan...

Kurikulum 2013; Harapan Dan Kenyataan

Pandangan pesimis para tenaga pendidik merupakan tantangan awal penerapan kurikulum 2013. Mindset in...

Sama Rata Sama Rasa

Partai Komunis Indonesia sudah dibubarkan dan terlarang di Indonesia, tetapi paham komunis tetap saj...

Mimbar Jumat

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Lentera

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Lentera Ramadhan

Orang Kaya Di Pan...

Dalam pengalaman hampir satu dasawa...

Terimakasih Ala J...

Jokowi ke depan sebenarnya mereflek...

Politik RUU Pemil...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupak...

Kesan Dari Penges...

Faktor KMP serta PDIP, dan Jokowi y...

Banner
Akreditasi Rumah Sakit
Articles | Opini
Share
Teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi

Salah satu isu strategis dalam menghempang orang berobat keluar negeri, adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS) dalam negeri. Pelayanan kesehatan RS selama ini dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan icon prioritas perhatian pembangunan kesehatan Indonesia Sehat tahun 2010 pun menegaskan pentingnya peningkatan mutu RS.

RS belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan RS sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya mutu pelayanan di RS, berbagai upaya telah dilakukan kementrian kesehatan seperti perbaikan fisik bangunan, penambahan sarana/prasarana peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

Namun sangat disadari bahwa dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan akan mutu pelayanan akan semakin meningkat. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan RS yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting.

Dengan dilaksanakan akreditasi RS maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja RS, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra.

Perlu disadari bahwa teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi. RS yang berlokasi di tempat terpencil pun bila memenuhi standar yang ditentukan akan mendapat status akreditasi. Saat ini akreditasi sudah merupakan isu global yang terbentuk karena kebutuhan.

Akreditasi merupakan kekuatan utama dalam upaya evaluasi eksternal RS yang bertujuan agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistim pelayanan RS. Namun dengan adanya perubahan paradigma perumahsakitan, dimana RS merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan tenaga, RS juga mudah dan rawan terjadi konflik dalam proses memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Tujuan akreditasi RS adalah : a)Memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat. b)Memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan.c)Mencipatakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai, struktur dan prosedur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI No 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang diberlakukannya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis maka seluruh RS, diwajibkan menerapkan standar tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 44 tahun 2009 yang mengatakan bahwa RS wajib diakreditasikan secara berkala menjadikan akreditasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh RS.

Akreditasi RS

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan dari pemerintah atau komite Akreditasi Nasional (KARS)/Indonesian Comission on Acreditation of Hospital and Other Health (ICAHO) kepada RS dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan akreditasi maka didapatkan gambaran seberapa jauh RS telah memenuhi berbagai standar yang ditentukan untuk mutu pelayanan dapat dipetrtanggung jawabkan. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini selaku pengguna jasa pelayanan dapat merasakan manfaat akreditasi karena mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Akreditasi juga dapat menjadi acuan dalam RS, karena RS yang telah diakreditasi akan lebih memperhatikan hak-hak pasien. Bagi RS sendiri manfaat dari program akreditasi karena dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada RS serta dapat menjadi alat negoisasi pada pihak ketiga (asuransi perusahaan) dalam memberi pelayanan.
Akreditasi tahap I meliputi : 1)Administrasi dan Manajemen 2)Pelayanan medik 3)Unit gawat darurat 4)Keperawatan 5)Rekam medik. Tahap II (Tahap I ditambah dengan): 6)Pelayanan ruang operasi 7)Pelayanan Radiologi 8)Pelayanan Laboratorium 9)Pelayanan Pengendalian infeksi 10)Pelayanan perinatal resiko tinggi 11)Pelayanan K3 12)Pelayanan farmasi. Tahap III (Tahap II ditambah dengan): 13)Pelayanan rehab medik 14)Pelayanan intensif 15)Pelayanan gizi 16)Pelayanan darah.

Status akreditasi ada empat tingkatan : Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun; akreditasi penuh 3 tahun; akreditasi bersyarat 1 tahun; tidak lulus/tidak berakreditrasi. Dalam mempersiapkan program akreditasi, standar disusun berdasarkan situasi dan kondisi RS. Sehingga dalam pelaksanaan diharapkan tidak memenuhi kesulitan yang berarti.

Untuk itu pemerintah menetapkan akreditasi di Indonesia merupakan keharusan bagi semua RS baik pemerintah maupun swasta. Mengingat keterbatasan yang ada maka strategi pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara bertahap baik kegiatan pelayanan maupun RS yang akan diakreditasi.

Pada tahap awal RS pelayanan penunjang dapat dipenuhi berdasarkan kemampuan dan kesiapan RS tersebut. RS yang telah memenuhi standar sesuai Kepmenkes RI Nomor 436 / Menkes/SK/VI/1993 dianggap layak untuk diakreditasi.

Dalam pelaksanaannya akreditasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak hal maka agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan perlu dibuat beberapa langkah yang menunjang keberhasilan program akreditasi. Pada tahap awal RS harus membentuk sub komite akreditasi (komite medik) yang melibatkan direktur dan pemilik RS, staf medis fungsional, keperawatan, rekam medis, gawat darurat, administrasi dan manajemen.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa standar pelayanan RS merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja--yang ditetapkan manajemen untuk seluruh upaya kesehatan di RS--yang dapat dugunakan sebagai petunjuk atau pedoman yang memungkinkan staf baik medis maupun non medis untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pelaksanaan akreditasi RS bukan hal yang mudah dimana hambatan terbesar adalah keterbatasan dana. Sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu juga adanya keterbatasan tenaga khusus/ahli yang merupakan hambatan tersendiri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah termasuk stakeholder dukungannya terhadap program akreditasi RS di kabupaten/kota masing-masing.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pemberian perlayanan kesehatan pada masyarakat di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat selalu dan semakin meningkat. Karenanya akreditasi RS benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai dimplementasikan.

Di Sumatera Utara sudah ada 18 RS yang berakreditasi, dari 192 RS. Berdasarkan kepemilikannya RS di Sumatera Utara dibedakan yakni 10 milik TNI/POLRI, 14 BUMN, 105 swasta, 29 RS swasta khusus, 30 milik pemerintah, 4 RS khusus pemerintah. Adapun RS yang sudah berakreditasi adalah : 1)RS.Haji Adam Malik 2)RS.Pirngadi-Medan 3)RS.Haji-Medan 4)RS.

Lubuk Pakam 5)RS.Tarutung 6)RS.Sidikalang 7)RS Djoelham–Binjai 8)RS.Pematang Siantar 9) RS.Rantau Prapat 10)RS. Imelda 11)RS.Elizabeth 12)RS.Marta Friska 13)RS.Permata Bunda 14)RS.Herna 15)RS.Sarimutiara-Medan 16)RS Tembakau Deli 17)RS Advent-Medan 18)RS.Malahayati-Medan. Masih ada lagi 20 buah RS yang pada saat ini dalam proses akreditasi. ***** (dr Candra Syafei, SpOG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )



Tags: Rumah Sakit  
 

Internasional

Peta Ekonomi Sumatera Utar...

Perubahan peta kekuatan ekonomi Sumatera Utara hendak...

Orang Kaya Di Panggung Pol...

Dalam pengalaman hampir satu dasawarsa Pemilukada (la...

Terimakasih Ala Jokowi...

Jokowi ke depan sebenarnya merefleksikan pemerintahan...

Politik RUU Pemilukada...

Pemilukada oleh DPRD seolah merupakan bagian integral...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada