Top Stories

Menggagas Sosiologi Islam

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi Islam ternyata mampu meramu kekuatan-kekuatan dari tiga mazhab sosiologi Barat--jika upaya pembuka jalan dapat dikembangkan lebih jauh,Bagi sebagian kalangan, Islam bukan sekadar agama, melainkan ideologi yang mencakup segala aktivitas kemasyarakatan, termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain. Karenanya, di tengah gairah Islam dalam kelas menengah Indonesia, orang mulai menggandrungi ekonomi syariah. Selain itu, politik Islam juga masih langgeng di negara kita, yang terlihat dari masih ada sejumlah partai berbasiskan Islam, seperti PPP, PKS, dan lain-lain. Sayangnya, hanya dalam dua aspek itu saja ideologi Islam tampak mewarnai dunia keilmuan. Sebaliknya bidang-bidang lain, seperti sosiologi, justru tertinggal. Padahal, sosiologi yang disebut Ratu Ilmu Sosial oleh Auguste Comte (Ritzer, Sociological Theory, 1994) adalah kunci penting bagi masyarakat Islam untuk menguak segala tabir yang mengalangi upayanya menyejajarkan diri dengan Barat.

Menghindari Negara Kolaps

Bila relasi manusia dengan alam dan lingkungan tidak lagi baik dan benar, maka yang akan terjadi adalah ‘perang’. Dalam sejarahnya, manusia selalu kalah dengan alam yang mengamuk.Bisa saja apa yang diilustrasikan dan dikalkulasikan Jared Diamond dalam bukunya, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005)--terjadi pada Indonesia di masa akan datang sebelum waktunya. Bila peradaban yang destruktif secara terus menerus terjadi lebih cepat sehingga mengakibatkan Indonesia kolaps, runtuhnya peradaban. Jared Diamond memaksudkan ‘kolaps’ adalah penurunan drastis jumlah populasi manusia dan atau kompleksitasnya secara sosial, ekonomi, politik, pada wilayah dalam sebuah rentang waktu. Keruntuhan peradaban yang diawali kemunduran yang dialaminya sedikit demi sedikit, yang dapat ditandai dengan bentuk-bentuk kecil (milder type) sebelumnya. Bukunya itu merupakan pengujian terkait kebiasaan dalam peradaban manusia yang berdampak pada keseluruhan jejaring kehidupan dan bumi.

ISIS No, Khilafah Yes

Harus disadari bahwa tanggung jawab menegakkan kembali negara khilafah berada di pundak setiap Muslim Perbincangan mengenai ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) menjadi tema hangat akhir-akhir ini. Ada yang pro maupun kontra, tak jarang ukhuwah menjadi renggang. ISIS yang identik dengan kehilafahanya menjadi sangat menarik dibincangkan. Karena umat Islam kini menyadari betul bahwa tegaknya kembali negara khilafah merupakan perkara utama yang mereka hadapi. Mereka menyadari bahwa negara khilafahlah yang akan menegakkan hukum-hukum Islam, menyatukan negeri-negeri Islam, dan menerapkan syariat Islam di muka bumi. Para pemuda dan pemudi Islam di seluruh dunia menyerukan dan memperjuangkan kembali tegaknya negara khilafah, agar cahaya Islam yang pernah membimbing dunia untuk keluar dari kegelapan, kembali hadir menerangi seluruh umat manusia.

Politik Balas Jasa Pasca Pilpres

... para pengusaha besar yang memberikan sumbangan kepada pasangan Jokowi-JK pasti menginginkan politik balas jasa. Seperti kata orang pintar “tidak ada makan siang yang gratis”. Salah satu persoalan demokrasi pascapemilihan umum presiden (Pilpres) adalah politik balas jasa. Demokrasi terkesan dibajak sekelompok pengusaha yang memiliki kepentingan, karena telah memberikan jasa. Jasa itu bisa berupa bantuan dana segar kepada pasangan presiden atau dalam bentuk komitmen lain. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan presiden terpilih, politik balas jasa justru berkeliaran dengan dalih membantu pemerintahan. Hasil Pilpres 2014 yang baru dijalani, memang menghasilkan pemerintahan baru yang demokratis--terlepas ada yang puas atau tidak. Warning terhadap pengusaha kakap yang membantu pemerintahan, tanpa terkeculi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak dapat terbantahkan, disadari atau tidak, kemenangan dalam kompetisi Pilpres, pastilah ada yang bermain di belakang layar. Bentuknya bisa saja menyuplai dana segar dengan harapan diberi pekerjaan, atau politik balas jasa lainnya.

In-Memoriam: Avian Tumengkol

Opini

Peta Kecil Indonesia

...tuduhan terhadap umat Islam; dikukuhkan seorang tua Ba’asyir sebagai biang terorisme, dibunuh ban...

Pesan Dari Penyusunan Kabinet

Apapun ceritanya partai politik pendukung koalisi tentu akan tetap punya kepentingan dan punya “senj...

Menggagas Sosiologi Islam

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi Islam ternyata mampu meramu kekuatan-kekuatan dari tiga mazhab so...

Menghindari Negara Kolaps

Bila relasi manusia dengan alam dan lingkungan tidak lagi baik dan benar, maka yang akan terjadi ada...

ISIS No, Khilafah Yes

Harus disadari bahwa tanggung jawab menegakkan kembali negara khilafah berada di pundak setiap Musli...

Politik Balas Jasa Pasca Pilpres

... para pengusaha besar yang memberikan sumbangan kepada pasangan Jokowi-JK pasti menginginkan poli...

In-Memoriam: Avian Tumengkol

Dunia (komunitas) jurnalisme kehilangan sosok jurnalis pemberani, berwawasan luas, visioner, dan hor...

Mimbar Jumat

Peta Kecil Indone...

...tuduhan terhadap umat Islam; dik...

Pesan Dari Penyus...

Apapun ceritanya partai politik pen...

Menggagas Sosiolo...

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi ...

Menghindari Negar...

Bila relasi manusia dengan alam dan...

Lentera

Peta Kecil Indone...

...tuduhan terhadap umat Islam; dik...

Pesan Dari Penyus...

Apapun ceritanya partai politik pen...

Menggagas Sosiolo...

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi ...

Menghindari Negar...

Bila relasi manusia dengan alam dan...

Lentera Ramadhan

Peta Kecil Indone...

...tuduhan terhadap umat Islam; dik...

Pesan Dari Penyus...

Apapun ceritanya partai politik pen...

Menggagas Sosiolo...

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi ...

Menghindari Negar...

Bila relasi manusia dengan alam dan...

Banner
Akreditasi Rumah Sakit
Articles | Opini
Share
Teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi

Salah satu isu strategis dalam menghempang orang berobat keluar negeri, adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS) dalam negeri. Pelayanan kesehatan RS selama ini dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan icon prioritas perhatian pembangunan kesehatan Indonesia Sehat tahun 2010 pun menegaskan pentingnya peningkatan mutu RS.

RS belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan RS sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya mutu pelayanan di RS, berbagai upaya telah dilakukan kementrian kesehatan seperti perbaikan fisik bangunan, penambahan sarana/prasarana peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

Namun sangat disadari bahwa dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan akan mutu pelayanan akan semakin meningkat. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan RS yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting.

Dengan dilaksanakan akreditasi RS maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja RS, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra.

Perlu disadari bahwa teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi. RS yang berlokasi di tempat terpencil pun bila memenuhi standar yang ditentukan akan mendapat status akreditasi. Saat ini akreditasi sudah merupakan isu global yang terbentuk karena kebutuhan.

Akreditasi merupakan kekuatan utama dalam upaya evaluasi eksternal RS yang bertujuan agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistim pelayanan RS. Namun dengan adanya perubahan paradigma perumahsakitan, dimana RS merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan tenaga, RS juga mudah dan rawan terjadi konflik dalam proses memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Tujuan akreditasi RS adalah : a)Memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat. b)Memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan.c)Mencipatakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai, struktur dan prosedur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI No 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang diberlakukannya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis maka seluruh RS, diwajibkan menerapkan standar tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 44 tahun 2009 yang mengatakan bahwa RS wajib diakreditasikan secara berkala menjadikan akreditasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh RS.

Akreditasi RS

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan dari pemerintah atau komite Akreditasi Nasional (KARS)/Indonesian Comission on Acreditation of Hospital and Other Health (ICAHO) kepada RS dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan akreditasi maka didapatkan gambaran seberapa jauh RS telah memenuhi berbagai standar yang ditentukan untuk mutu pelayanan dapat dipetrtanggung jawabkan. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini selaku pengguna jasa pelayanan dapat merasakan manfaat akreditasi karena mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Akreditasi juga dapat menjadi acuan dalam RS, karena RS yang telah diakreditasi akan lebih memperhatikan hak-hak pasien. Bagi RS sendiri manfaat dari program akreditasi karena dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada RS serta dapat menjadi alat negoisasi pada pihak ketiga (asuransi perusahaan) dalam memberi pelayanan.
Akreditasi tahap I meliputi : 1)Administrasi dan Manajemen 2)Pelayanan medik 3)Unit gawat darurat 4)Keperawatan 5)Rekam medik. Tahap II (Tahap I ditambah dengan): 6)Pelayanan ruang operasi 7)Pelayanan Radiologi 8)Pelayanan Laboratorium 9)Pelayanan Pengendalian infeksi 10)Pelayanan perinatal resiko tinggi 11)Pelayanan K3 12)Pelayanan farmasi. Tahap III (Tahap II ditambah dengan): 13)Pelayanan rehab medik 14)Pelayanan intensif 15)Pelayanan gizi 16)Pelayanan darah.

Status akreditasi ada empat tingkatan : Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun; akreditasi penuh 3 tahun; akreditasi bersyarat 1 tahun; tidak lulus/tidak berakreditrasi. Dalam mempersiapkan program akreditasi, standar disusun berdasarkan situasi dan kondisi RS. Sehingga dalam pelaksanaan diharapkan tidak memenuhi kesulitan yang berarti.

Untuk itu pemerintah menetapkan akreditasi di Indonesia merupakan keharusan bagi semua RS baik pemerintah maupun swasta. Mengingat keterbatasan yang ada maka strategi pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara bertahap baik kegiatan pelayanan maupun RS yang akan diakreditasi.

Pada tahap awal RS pelayanan penunjang dapat dipenuhi berdasarkan kemampuan dan kesiapan RS tersebut. RS yang telah memenuhi standar sesuai Kepmenkes RI Nomor 436 / Menkes/SK/VI/1993 dianggap layak untuk diakreditasi.

Dalam pelaksanaannya akreditasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak hal maka agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan perlu dibuat beberapa langkah yang menunjang keberhasilan program akreditasi. Pada tahap awal RS harus membentuk sub komite akreditasi (komite medik) yang melibatkan direktur dan pemilik RS, staf medis fungsional, keperawatan, rekam medis, gawat darurat, administrasi dan manajemen.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa standar pelayanan RS merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja--yang ditetapkan manajemen untuk seluruh upaya kesehatan di RS--yang dapat dugunakan sebagai petunjuk atau pedoman yang memungkinkan staf baik medis maupun non medis untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pelaksanaan akreditasi RS bukan hal yang mudah dimana hambatan terbesar adalah keterbatasan dana. Sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu juga adanya keterbatasan tenaga khusus/ahli yang merupakan hambatan tersendiri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah termasuk stakeholder dukungannya terhadap program akreditasi RS di kabupaten/kota masing-masing.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pemberian perlayanan kesehatan pada masyarakat di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat selalu dan semakin meningkat. Karenanya akreditasi RS benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai dimplementasikan.

Di Sumatera Utara sudah ada 18 RS yang berakreditasi, dari 192 RS. Berdasarkan kepemilikannya RS di Sumatera Utara dibedakan yakni 10 milik TNI/POLRI, 14 BUMN, 105 swasta, 29 RS swasta khusus, 30 milik pemerintah, 4 RS khusus pemerintah. Adapun RS yang sudah berakreditasi adalah : 1)RS.Haji Adam Malik 2)RS.Pirngadi-Medan 3)RS.Haji-Medan 4)RS.

Lubuk Pakam 5)RS.Tarutung 6)RS.Sidikalang 7)RS Djoelham–Binjai 8)RS.Pematang Siantar 9) RS.Rantau Prapat 10)RS. Imelda 11)RS.Elizabeth 12)RS.Marta Friska 13)RS.Permata Bunda 14)RS.Herna 15)RS.Sarimutiara-Medan 16)RS Tembakau Deli 17)RS Advent-Medan 18)RS.Malahayati-Medan. Masih ada lagi 20 buah RS yang pada saat ini dalam proses akreditasi. ***** (dr Candra Syafei, SpOG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )



Tags: Rumah Sakit  
 

Internasional

Menjadi Usahawan Profesion...

Era globalisasi hilang batas administrasi negara, ber...

Peta Kecil Indonesia...

...tuduhan terhadap umat Islam; dikukuhkan seorang tu...

Pesan Dari Penyusunan Kabi...

Apapun ceritanya partai politik pendukung koalisi ten...

Menggagas Sosiologi Islam...

Berdasarkan tiga asumsi, sosiologi Islam ternyata mam...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada