Top Stories

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-Indonesiaan. Namanya, saja sistem pendidikan nasional, tapi substansinya adalah made in luar negeri.HAR.Tilaar kerap menyebut pendidikan di Indonesia, “sudah mati.” Pada satu sisi, pedagogik di Indonesia merupakan produk pemikiran negara Barat yang tentunya kondisi sosial, kultural, dan geografisnya berbeda dengan Indonesia (walaupun tidak menafikan adanya nilai yang bersifat universal). Sedangkan pada sisi lainnya, pedagogik yang khas ke-Indonesiaan jarang disentuh dengan kajian ilmiah yang serius. Walhasil, kita lebih menyoroti hal yang tidak fundamental, bahkan menjiplak sana-sini, seraya tidak berupaya mengkaji hal fundamental ilmu pendidikan yang cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai guru, saya dapat memaklumi “kepedulian, kepesimisan, bahkan kegusaran” pakar pendidikan sekaliber HAR Tilaar di atas. Sebut saja misalnya, soal Kurikulum 2013 (K13) yang sampai kini belum tuntas disosialisasikan kepada khalayak guru. Padahal, janjinya, Juli 2014 semua beres? Ambillah contoh masalah, tentang Kompetensi Inti (KI-1) dan KI-2 yang urutannya seolah menempatkan nomor penting, ternyata tidak, sekedar tertulis saja di RPP.

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa
Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan dendam, dan menunjukkan kehebatan sebagai penguasa, maka tak akan terjadi apa-apaEntah apa yang menjadi penyebabnya, banyak yang panik luar biasa, seolah bencana datang melanda. Banyak yang ketakutan terjadi gonjang ganjing politik yang akan memporak-porandakan kehidupan bernegara. Perseteruan dua kubu yang merupakan buntut pemilihan presiden yang lalu seakan menjadi ancaman bagi tatanan yang sudah ada. Entah kenapa terjadi seperti ini, apakah karena paranoid yang telah menghinggapi sebagian petinggi negeri, politisi, pemerhati, relawan dengan loyalitas tinggi, dan aktivis pro-demokrasi. Ataukah ada yang sengaja mengipasi sehingga muncul kecurigaan, sensasi agar ada lahan untuk sumber rezeki.  Mungkin juga ada yang memang sengaja membuat opini, bahwa keadaan sudah genting untuk tinggal menghitung hari akan datangnya tragedi. Mungkin juga politik adu domba yang digunakan sebagai strategi, agar pertikaian betul-betul terjadi.

Pesona Figur

Sebagaimana yang diperlihatkan generasi Soekarno dan Hatta--meskipun sikap politiknya berseberangan masih tetap membuka saling maaf.Dari masa lalu sampai sekarang orang-orang besar masih melambari perjalanan bangsa. Jauh sebelum republik berdiri ketika bangsa ini berada dalam rengkuhan kekuasaan kolonial hampir semua yang melakukan pembangkangan terhadap kehadiran kekuasaan asing adalah orang besar. Orang besar adalah mereka yang berasal dari kalangan status sosial tinggi, memiliki karisma, keistimewaan, pengaruh, dedikasi, pengetahuan, kecerdasan, pemikiran sembari beraktivitas dalam jagad politik. Mereka merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat sehingga mendapat simpati rakyat. Dengan latar sosio politik seperti inilah orang besar menjadi figur yang memesona dan harum dalam ingatan bangsa. Di masa lalu orang besar yang memiliki pesona figur adalah Teuku Umar, Dipanegoro, Sisingamangaraja, dan Imam Bonjol. Di masa hidupnya mereka bertarung memerdekakan teritorinya mengandalkan siasat, strategi dan taktik berperang. Berperang adalah jalan yang harus ditempuh melawan kekuasaan asing karena zamannya mengharuskan berperang melawan kekuasaan asing.

Mengkaji Kecuacaan Kabut Asap

Ada baiknya masyarakat dan pemerintah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi, memperkecil, bahkan meniadakan berbagai kerugian Masyarakat dua pulau besar Indonesia, Sumatera dan Kalimantan sedang hidup berkalang kabut asap. Adanya peningkatan status “darurat” menjadi “tanggap darurat kabut asap” pada 27 Februari 2014 di Provinsi Riau dan disusul Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 September 2014 memberikan isyarat. Meningkatnya jumlah titik apimembuat warga Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan sebagian besar Kalimantan tidak bisa menghirup segarnya udara. Tak hanya itu, negara tetangga Singapura dan Malaysia juga mengeluhkan dampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Peristiwa kabut asap ini jelas merugikan dari berbagai segi, baik segi ekonomi maupun segi ekologi, hingga mempengaruhi aspek kecuacaan daerah tersebut.

Opini

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. ...

Fatwa Pujangga Yang Tak Terbaca

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermakna oleh si pembaca karena ia tidak memahami seb...

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-I...

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa

Korsel dan Jepang maju pesat dan menjadi langganan Piala Dunia dari tahun ke tahun karena mereka pun...

Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan...

Pesona Figur

Sebagaimana yang diperlihatkan generasi Soekarno dan Hatta--meskipun sikap politiknya berseberangan ...

Mengkaji Kecuacaan Kabut Asap

Ada baiknya masyarakat dan pemerintah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi, memperkecil, bahk...

Mimbar Jumat

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Lentera

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Lentera Ramadhan

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Banner
Akreditasi Rumah Sakit
Articles | Opini
Share
Teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi

Salah satu isu strategis dalam menghempang orang berobat keluar negeri, adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS) dalam negeri. Pelayanan kesehatan RS selama ini dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan icon prioritas perhatian pembangunan kesehatan Indonesia Sehat tahun 2010 pun menegaskan pentingnya peningkatan mutu RS.

RS belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan RS sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya mutu pelayanan di RS, berbagai upaya telah dilakukan kementrian kesehatan seperti perbaikan fisik bangunan, penambahan sarana/prasarana peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

Namun sangat disadari bahwa dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan akan mutu pelayanan akan semakin meningkat. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan RS yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting.

Dengan dilaksanakan akreditasi RS maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja RS, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra.

Perlu disadari bahwa teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi. RS yang berlokasi di tempat terpencil pun bila memenuhi standar yang ditentukan akan mendapat status akreditasi. Saat ini akreditasi sudah merupakan isu global yang terbentuk karena kebutuhan.

Akreditasi merupakan kekuatan utama dalam upaya evaluasi eksternal RS yang bertujuan agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistim pelayanan RS. Namun dengan adanya perubahan paradigma perumahsakitan, dimana RS merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan tenaga, RS juga mudah dan rawan terjadi konflik dalam proses memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Tujuan akreditasi RS adalah : a)Memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat. b)Memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan.c)Mencipatakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai, struktur dan prosedur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI No 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang diberlakukannya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis maka seluruh RS, diwajibkan menerapkan standar tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 44 tahun 2009 yang mengatakan bahwa RS wajib diakreditasikan secara berkala menjadikan akreditasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh RS.

Akreditasi RS

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan dari pemerintah atau komite Akreditasi Nasional (KARS)/Indonesian Comission on Acreditation of Hospital and Other Health (ICAHO) kepada RS dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan akreditasi maka didapatkan gambaran seberapa jauh RS telah memenuhi berbagai standar yang ditentukan untuk mutu pelayanan dapat dipetrtanggung jawabkan. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini selaku pengguna jasa pelayanan dapat merasakan manfaat akreditasi karena mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Akreditasi juga dapat menjadi acuan dalam RS, karena RS yang telah diakreditasi akan lebih memperhatikan hak-hak pasien. Bagi RS sendiri manfaat dari program akreditasi karena dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada RS serta dapat menjadi alat negoisasi pada pihak ketiga (asuransi perusahaan) dalam memberi pelayanan.
Akreditasi tahap I meliputi : 1)Administrasi dan Manajemen 2)Pelayanan medik 3)Unit gawat darurat 4)Keperawatan 5)Rekam medik. Tahap II (Tahap I ditambah dengan): 6)Pelayanan ruang operasi 7)Pelayanan Radiologi 8)Pelayanan Laboratorium 9)Pelayanan Pengendalian infeksi 10)Pelayanan perinatal resiko tinggi 11)Pelayanan K3 12)Pelayanan farmasi. Tahap III (Tahap II ditambah dengan): 13)Pelayanan rehab medik 14)Pelayanan intensif 15)Pelayanan gizi 16)Pelayanan darah.

Status akreditasi ada empat tingkatan : Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun; akreditasi penuh 3 tahun; akreditasi bersyarat 1 tahun; tidak lulus/tidak berakreditrasi. Dalam mempersiapkan program akreditasi, standar disusun berdasarkan situasi dan kondisi RS. Sehingga dalam pelaksanaan diharapkan tidak memenuhi kesulitan yang berarti.

Untuk itu pemerintah menetapkan akreditasi di Indonesia merupakan keharusan bagi semua RS baik pemerintah maupun swasta. Mengingat keterbatasan yang ada maka strategi pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara bertahap baik kegiatan pelayanan maupun RS yang akan diakreditasi.

Pada tahap awal RS pelayanan penunjang dapat dipenuhi berdasarkan kemampuan dan kesiapan RS tersebut. RS yang telah memenuhi standar sesuai Kepmenkes RI Nomor 436 / Menkes/SK/VI/1993 dianggap layak untuk diakreditasi.

Dalam pelaksanaannya akreditasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak hal maka agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan perlu dibuat beberapa langkah yang menunjang keberhasilan program akreditasi. Pada tahap awal RS harus membentuk sub komite akreditasi (komite medik) yang melibatkan direktur dan pemilik RS, staf medis fungsional, keperawatan, rekam medis, gawat darurat, administrasi dan manajemen.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa standar pelayanan RS merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja--yang ditetapkan manajemen untuk seluruh upaya kesehatan di RS--yang dapat dugunakan sebagai petunjuk atau pedoman yang memungkinkan staf baik medis maupun non medis untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pelaksanaan akreditasi RS bukan hal yang mudah dimana hambatan terbesar adalah keterbatasan dana. Sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu juga adanya keterbatasan tenaga khusus/ahli yang merupakan hambatan tersendiri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah termasuk stakeholder dukungannya terhadap program akreditasi RS di kabupaten/kota masing-masing.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pemberian perlayanan kesehatan pada masyarakat di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat selalu dan semakin meningkat. Karenanya akreditasi RS benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai dimplementasikan.

Di Sumatera Utara sudah ada 18 RS yang berakreditasi, dari 192 RS. Berdasarkan kepemilikannya RS di Sumatera Utara dibedakan yakni 10 milik TNI/POLRI, 14 BUMN, 105 swasta, 29 RS swasta khusus, 30 milik pemerintah, 4 RS khusus pemerintah. Adapun RS yang sudah berakreditasi adalah : 1)RS.Haji Adam Malik 2)RS.Pirngadi-Medan 3)RS.Haji-Medan 4)RS.

Lubuk Pakam 5)RS.Tarutung 6)RS.Sidikalang 7)RS Djoelham–Binjai 8)RS.Pematang Siantar 9) RS.Rantau Prapat 10)RS. Imelda 11)RS.Elizabeth 12)RS.Marta Friska 13)RS.Permata Bunda 14)RS.Herna 15)RS.Sarimutiara-Medan 16)RS Tembakau Deli 17)RS Advent-Medan 18)RS.Malahayati-Medan. Masih ada lagi 20 buah RS yang pada saat ini dalam proses akreditasi. ***** (dr Candra Syafei, SpOG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )



Tags: Rumah Sakit  
 

Internasional

Guru: Sejahtera Dan Bermar...

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapa...

Nasionalisme Bahasa Dan DP...

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban memba...

Fatwa Pujangga Yang Tak Te...

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermak...

K13: Karakter Bukan Diajar...

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasio...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada