Top Stories

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saat mulai membaca karya Prof Dr Syahrin Harahap, MA, Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna (April 2016), saya langsung berpikir sesuatu yang saya anggap sangat mendasar. Yakni kadar keterterimaan Islam sebagai jalan hidup bagi orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim atau di luarnya, beserta segenap konsekuensinya. slam bukan menjadi jalan hidup bagi penganutnya saja ,tetapi juga menyelamatkan seluruhnya, sebagaimana secara propagandis sering diwartakan dengan terminologi rahmatanlil-alamin. Saya juga sangat menyadari bahwa soal kesalah fahaman terhadap Islam adalah cerita lama saja yang terus-menerus diperbaharui oleh bukan hanya orang, tetapi kekuatan media yang menopang pekerjaan khusus dari pihak anti Islam (Kutub, 1964; Mohammad,1996). Hasil dan dampaknya berbeda berdasarkan sasarannya, Muslim dan non muslim. Saya sama sekali tidak pernah cemas akan lebih banyak orang murtad dari Islam (Helmidjas, 2013) dengan pemahaman yang baik terhadap agama lama dan agama barunya secara komparatif. Saya hanya cemas jika makin banyak terbawa nasib yang tak terperbaiki oleh sistem sehingga secara terpaksa murtad mengikuti kelicikan petugas-petugas agama lain (Miller, 2015). Perang yang dirancang dan digencarkan seolah lebih manusiawi dan bermartabat ini saya yakin berlangsung terus sangat serius, dan kiranya tak dapat dilawan kecuali hanya dengan cara atau perang yang mereka inginkan sendiri. Tak Sekadar Takdir Merenungi QS at-Taubah : 32, sesekali saya jatuh pada pemahaman apologetik,bahwa Allah menjaga Islam sampai akhir zaman. Bukan dakwah yang serius, yang menyamai kecanggihan propaganda agama lain dan dengan segenap kolaborasinya, yang membuat trend populasi dunia dan kualitas kemusliman yang semakin baik. Saya yakin tak sedikit orang berpikir seperti ini sambil diam tak memiliki gagasan penyelamatan warga Muslim yang dijerat kemiskinan dihampir semua desa tertinggal dan di semua kota besar yang beringas menindih dan meluluhlantakkan orang Muslim miskin demi satu kata “pembangunan”. Saya curiga ini bukan hanya apologi semata. Boleh jadi sudah berubah menjadi penyakit khas orang-orang kalah dengan beban ganda yang bertambah setiap hari. Bayangkanlah, bagaimana gerangan orang yang akut menderita penyakit khas ini akan memikirkan kemiskinan sendiri (negeri sendiri) dan kemungkinan ide apa yang akan dia berikan seketika menyadari fakta betapa buruknya perlakuan China terhadap Muslim Uyghur, jenis kejahatan di Filipina terhadap muslim Moro, corak kebrutalan Thailand terhadap Muslim Pattani, model kesadisan para Biksu di bawah kendali Ashin Wirathu yang berselera keras membunuh Muslim Rohingya, Palestina yang tak tentu nasib, dan lain sebagainya. Bagaimana orang dengan penyakit khas ini memikirkan kegesitan sikap negara besaryang mendikte Indonesia dalam kebijakan Global War on Terrorism yang kejam itu sedangkan ia jauh dari bersintuhan sistem nasional negaranya dan sistem internasional dan menyuarakannya secara lantang dalam protes keras di lembaga dunia seperti PBB. Padahal di depan hidungnya ada masalah yang tampak remeh tetapi sangat krusial. Misalnya rencana pendirian masjid Raya di Sarulla, Tapanuli Utara yang disandera begitu lama untuk tidak boleh berdiri, atau pengembalian masjid yang diruntuhkan secara kejam oleh para pengembang di kota besar seperti Medan. Orang dengan penyakit khas ini sangat bermasalah dalam peta kosmologi, untuk tidak mengatakannya tak memiliki peta kosmologi yang jelas. Sanggupkah ia memilah masalah untuk secara simultan memikirkan perlawanan atas brutalitas kapitalisme dan kekejakan neoliberalisme pengelolaan negara yang semakin kejam sambil meneteskan airmatanya (berkorban) untuk perubahan sikap terhadap orang miskin yang jangankan dibayangkan untuk mampu membayar iyuran BPJS bahkan untuk ditampung negara dalam catatan penduduk saja tidak dapat dipastikan. Orang-orang dengan penyakit khas ini akan sangat menderita memilih atau mengorganisasikan masalah dalam benaknya untuk membuat segalanya itu berada tak lagi jelas di luar jangkauannya baik oleh pembayangan maupun oleh penyikapan, apalagi tindakan efektif. Mestinya dia harus percaya bahwa tuhannya menurunkan Adam bukan sendirian selamanya sebagai khalifah dengan keabadiannya pula. Tetapi memerlukan penerusan misi risalah, moral dan tata hidup keagamaan kesejagatan. Menelaah daftar isi buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya teringat data kesejagatan yang dikonstruk kekuatan moral intelektual dunia dengan segenap maksud dan tujuannya. Ini sebuah contoh saja. Bahwa mengiringi terus gencarnya pemberitaan tentang kelompok militan ISIS dan pengungsi Syria serta perselisihan sengit lainnya yang terus terjadi di Timur Tengah. Tahun lalu saya teringat Pew Research Centre (PRC) yang mewartakan tajamnya keterbelahan pandangan Muslim tentang hubungan yang seharusnya antara ajaran Islam dan hukum positif (2015). Ternyata di 10 negara dengan populasi Muslim signifikan, terdapat perbedaan mencolok meyakini sejauh mana orang berpikir Alquran harus memengaruhi hukum. Pendidikan Agama Dari telaahan halaman buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya ingin berkata kepadanya bahwa temuan survei PRC itu juga menjelaskan umumnya orang lebih berpendidikan (makin tinggi) cenderung berpendapat sekularistik: hukum tidak harus mengikuti Alquran. Saya ingin beritahu sesuatu yang saya yakin diketahui juga oleh Prof Dr Syahrin, MA, bahwa sebagian mereka tidak percaya nilai compabilitas (kesesuaian) Alquran dengan tuntutan dan kompleksitas dunia modern. Agama adalah agama, sesuatu yang domainnya pada hubungan hamba tuhan dan peribadatan, titik di situ. Sedangkan hukum, ekonomi, politik dan lainnya bukan urusan agama dan aneh jika mesti dikaitkan dengan Alquran. Di Nigeria misalnya, 48 persen sample berpendidikan menengah atau lebih mengatakan Alquran tidak harus memengaruhi hukum, dibandingkan 29 persen diantaranya yang hanya sempat mengenyam pendidikan menengah ke bawah. PRC tidak mengeksplorasi memuaskan mengapa di banyak negara berpenduduk Muslim signifikan seperti itu menguat perbedaan pendapat tentang masalah ini. Di Pakistan, wilayah Palestina, Yordania, Malaysia dan Senegal, setengah atau lebih dari populasi mengatakan hukum di negara mereka harus  ketat mengikuti Alquran. Tetapi tidak di Indonesia, Burkina Faso, Turki dan Lebanon. Ini tidak dapat dijelaskan sama sekali dengan hanya menyebutnya sebagai gejala yang mengiringi meningkatnya pendidikan. Apalagi dengan hanya menyebut bukti bahwa di Nigeria 42 persen Muslim berpikir hukum seharusnya tidak dipengaruhi Alquran, sedangkan 27 persen lainnya menganggap sebaliknya. Jika PRC bersedia, dan ini baik untuk semua, seharusnya survei dilakukan menyeluruh dengan melepaskan batas teritorial (negara dan kawasan). Mereka harus menyamakan semua orang untuk dimintai pendapat tentang masalah ini, termasuk Muslim di negara maju (Amerika, Inggris, Jerman,Prancis dan lain-lain). Sebagai reaksi final setelah membaca halaman terakhir buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna” saya segera ingin meng-jak Prof Dr Syahrin Harahap, MA untuk menegaskan sikap bersama. Bahwa penjauhan diri dari agama dengan pemilahan yang sangat sekularistik yang terjadi di sini adalah masalah mendasar yang awalnya ada pada pendidikan kita. Ada tautan kuat yang sengaja diputus antara agama dan ilmu, dan sejarah harus kita perbaiki lagi dengan kritis. Kapitalisme berperan penting di sini, dan untuk Indonesia masalahnya sangat kompleks dengan kesenjangan sangat parah berkat peran istimewa dan sangat dominan minoritas suku bangsa China. Mendapatkan gambaran baru untuk design masa depan tidak berhenti pada kosademi kosa kata serta forum demi forum yang tak membumi ke relung kehidupan si Samindan di Ulong. Mungkin Prof Dr Moshe Sharon (2013) harus didengarkan berulang-ulang, bahwa pilihan kosa kata dan diksi di dunia lain, semaju apa pun dan seberwibawa apapun itu dipandang, tidaklah sesuatu yang serta merta kita perlukan di dunia kita. Kita harus melawan. Karena mereka telah mengisi semua itu bukan hanya dengan persepsi, tetapi dengan nilai kaku khas subjektif mereka yang tak mungkin berdamai dengan kehidupan kita. Saya ingin menawarkan satu hal, dan inisaya tegaskan sebagai sesuatu yang berada jauh di luar buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna. Seberapa seriuskah kita mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu turunannya serta ilmu lain yang harus ditundukkan kepadanya kepada generasi kita. Pertanyaanya bisa juga masuk ke kebijakan, berapa jumlah kitab suci Alquran yang diproduksi dan sudahkah sesuai jumlah keluarga dan orang yang secara resmi dinyatakan sebagai Muslim. Siapakah guru yang mengasuh jamaah, seberapa faham ia akan fungsi dan informasi Alquran. Adakah mereka pemeran kaku sistem kependetaan dalam tradisi Roma yang tak perlu bersintuhan secara interaktif dengan umat mayoritas. Karena lebih menikmati keartisan dalam promosi agama sebagai komoditi yang ditopang oleh hegemoni media, sesuatu tentang guru-guru ini harus direformasi. Ketegangan hubungan antar kelas dalam khazanah pengajaran Islam sudah lama menjadi masalah. Orang di atas menikmati kelasnya dengan kehangatan perlakuan negara, sedangkan orang di bawah menjalani misi dengan penuh keluhan. Sayangnya orang di atas dan orang di bawah saling merasa sangat yakin memaknai posisinya sebagai penuh ridho dari ilahi. Keduanya harus dibawa ke zona perdamaian.  Penutup Meski tak membuat judul pembahasan khusus, buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna mengandung semangat modernitas, dan saya kira itulah tawaran diarus utamakan buku ini. Saya yakin hanya soal pilihan taktis agar tak dituduh anti peradaban universal dan incompabilitas dengan dunia modern. Ketika membahas konsep Islam rahmatanlil’alamin, misalnya, terasa perlu keluar dari tafsir yang dikonstruk oleh kekuatan campuran (baik yang menginginkan Islam sebagai jalan hidup maupun yang menginginkan sebaliknya atau yang berada di antara keduanya). Islam itu tak benar diterjemahkan satu sisi dari yang dipentingkan dalam urgensi yang sesaat. Memberi tafsir tunggal tentang jihad, ini sebuah contoh paling populer, sebagai perang berdarah, sebagaimana diinginkan kekuatan dunia yang kini bekerja keras menggerakkan Global War on Terrorism dengan agenda tersembunyinya, jelas harus ditolak. Begitu juga tentang ungkapan yang makin ditakuti umat Islam sendiri seperti fundamentalisme, radikalisme dan lainnya. Adalah benar Islam agama damai. Tetapi bagaimana menjelaskan sekian banyak perang yang langsung dipimpin Rasulullah Muhammad SAW (Al-Baqarah Ayat 190 dan Al-AnfaalAyat 61) ? Itu bukan ekspresi dan implementasi konsep rahmatan lil alamin? House of Salam, kata Prof Moshe Sharon (2003), adalah konsep abadi yang tidak tunduk kepada konsep apa pun meski akan dianggap illegal oleh sistem yang ada. Damai? Ya Islam sangat siap menjadi prakarsawan untuk itu. Perang? Agama ini bukan agama perang, tetapi tak mungkin tak berperang dengan segenap tantangan dan ancaman yang dihadapinya. Karena itulah, mungkin cukup sulit disepakati di antara pemikir Islam, seruan yang diikuti dengan sikap yang benar untuk memaksa kekuatan dunia agar ketidakdilan dan kemiskinan tidak diabadikan. Hentikan Global War on Terrorism itu, karena anak-anak yang sedang belajar mengeja namanya sendiri pun kini sudah tahu agendanya yang membahayakan eksistensi kemanusiaan global. Saya merasakan buku Prof Dr Syahrin Harahap, MA berusaha memberi perhatia nyang mencerahan di sekitar itu. Ke depan,saya ingin menyarankan kolega saya inimembuat peta kajian baru berdasarkan hipotesis yang dibangun berdasarkan data dan bpermasalahan yang memang benar-benar memerlukan jawaban demi maslahat Islam.  

Ide Dalam Pembangunan
Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi
Inflasi Di Balik Kebijakan
Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Opini

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Buruh(Kita)?

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdampak pada pengabaian kesejahteraan rakyat ...

Fadhil Lubis Dan Hukum Islam

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjadikesalahpahaman yang diakibatkan tidak tuntasny...

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasar...

Ide Dalam Pembangunan

Dalam istilah Gramci, perubahan fundamental dalam ide merupakan produk dari penggantian” blok histo...

Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi

...Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya terlebih dahulu direkayasa J.H. Abendanon. Beberapa ka...

Inflasi Di Balik Kebijakan

Pemotongan anggaran belanja pada beberapa kementeriandan badan tidak dapat dianggap enteng, dampakny...

Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Pesatnya pertumbuhan industri perkebunan Tembakau Deli, juga telah memberi kontribusi pada pembangun...

Mimbar Jumat

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera Ramadhan

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Banner
Akreditasi Rumah Sakit
Articles | Opini
Share
Teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi

Salah satu isu strategis dalam menghempang orang berobat keluar negeri, adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit (RS) dalam negeri. Pelayanan kesehatan RS selama ini dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan icon prioritas perhatian pembangunan kesehatan Indonesia Sehat tahun 2010 pun menegaskan pentingnya peningkatan mutu RS.

RS belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan RS sangat dipengaruhi kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan serta sarana penunjang lainnya. Proses pemberian pelayanan perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme serta sumber daya kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya mutu pelayanan di RS, berbagai upaya telah dilakukan kementrian kesehatan seperti perbaikan fisik bangunan, penambahan sarana/prasarana peralatan dan ketenagaan serta pemberian biaya operasional dan pemeliharaan.

Namun sangat disadari bahwa dengan semakin tingginya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, tuntutan akan mutu pelayanan akan semakin meningkat. Di lain pihak dengan semakin berkembangnya asuransi kesehatan pelayanan RS yang sesuai standar semakin dibutuhkan sehingga pelaksanaan akreditasi menjadi penting.

Dengan dilaksanakan akreditasi RS maka pembinaan standar yang ditetapkan agar mutu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja RS, melindungi masyarakat dan meningkatkan citra.

Perlu disadari bahwa teknologi yang canggih, sarana gedung yang megah dan kehadiran dokter spesialis terkenal belum menjamin suatu RS mendapat akreditasi. RS yang berlokasi di tempat terpencil pun bila memenuhi standar yang ditentukan akan mendapat status akreditasi. Saat ini akreditasi sudah merupakan isu global yang terbentuk karena kebutuhan.

Akreditasi merupakan kekuatan utama dalam upaya evaluasi eksternal RS yang bertujuan agar kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistim pelayanan RS. Namun dengan adanya perubahan paradigma perumahsakitan, dimana RS merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan tenaga, RS juga mudah dan rawan terjadi konflik dalam proses memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Tujuan akreditasi RS adalah : a)Memberikan jaminan kepuasan dan perlindungan kepada masyarakat. b)Memberikan pengakuan kepada RS yang telah menerapkan standar yang ditetapkan.c)Mencipatakan lingkungan internal RS yang kondusif untuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuai, struktur dan prosedur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI No 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang diberlakukannya standar pelayanan RS dan standar pelayanan medis maka seluruh RS, diwajibkan menerapkan standar tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan No 44 tahun 2009 yang mengatakan bahwa RS wajib diakreditasikan secara berkala menjadikan akreditasi menjadi suatu keharusan bagi seluruh RS.

Akreditasi RS

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan dari pemerintah atau komite Akreditasi Nasional (KARS)/Indonesian Comission on Acreditation of Hospital and Other Health (ICAHO) kepada RS dan sarana kesehatan lainnya yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dengan akreditasi maka didapatkan gambaran seberapa jauh RS telah memenuhi berbagai standar yang ditentukan untuk mutu pelayanan dapat dipetrtanggung jawabkan. Sehingga masyarakat yang dalam hal ini selaku pengguna jasa pelayanan dapat merasakan manfaat akreditasi karena mendapat pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Akreditasi juga dapat menjadi acuan dalam RS, karena RS yang telah diakreditasi akan lebih memperhatikan hak-hak pasien. Bagi RS sendiri manfaat dari program akreditasi karena dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada RS serta dapat menjadi alat negoisasi pada pihak ketiga (asuransi perusahaan) dalam memberi pelayanan.
Akreditasi tahap I meliputi : 1)Administrasi dan Manajemen 2)Pelayanan medik 3)Unit gawat darurat 4)Keperawatan 5)Rekam medik. Tahap II (Tahap I ditambah dengan): 6)Pelayanan ruang operasi 7)Pelayanan Radiologi 8)Pelayanan Laboratorium 9)Pelayanan Pengendalian infeksi 10)Pelayanan perinatal resiko tinggi 11)Pelayanan K3 12)Pelayanan farmasi. Tahap III (Tahap II ditambah dengan): 13)Pelayanan rehab medik 14)Pelayanan intensif 15)Pelayanan gizi 16)Pelayanan darah.

Status akreditasi ada empat tingkatan : Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun; akreditasi penuh 3 tahun; akreditasi bersyarat 1 tahun; tidak lulus/tidak berakreditrasi. Dalam mempersiapkan program akreditasi, standar disusun berdasarkan situasi dan kondisi RS. Sehingga dalam pelaksanaan diharapkan tidak memenuhi kesulitan yang berarti.

Untuk itu pemerintah menetapkan akreditasi di Indonesia merupakan keharusan bagi semua RS baik pemerintah maupun swasta. Mengingat keterbatasan yang ada maka strategi pelaksanaan akreditasi dilaksanakan secara bertahap baik kegiatan pelayanan maupun RS yang akan diakreditasi.

Pada tahap awal RS pelayanan penunjang dapat dipenuhi berdasarkan kemampuan dan kesiapan RS tersebut. RS yang telah memenuhi standar sesuai Kepmenkes RI Nomor 436 / Menkes/SK/VI/1993 dianggap layak untuk diakreditasi.

Dalam pelaksanaannya akreditasi bukanlah hal yang mudah karena menyangkut banyak hal maka agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan perlu dibuat beberapa langkah yang menunjang keberhasilan program akreditasi. Pada tahap awal RS harus membentuk sub komite akreditasi (komite medik) yang melibatkan direktur dan pemilik RS, staf medis fungsional, keperawatan, rekam medis, gawat darurat, administrasi dan manajemen.

Secara umum dapat dijabarkan bahwa standar pelayanan RS merupakan seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil kerja--yang ditetapkan manajemen untuk seluruh upaya kesehatan di RS--yang dapat dugunakan sebagai petunjuk atau pedoman yang memungkinkan staf baik medis maupun non medis untuk melaksanakan tugas pelayanan.

Pelaksanaan akreditasi RS bukan hal yang mudah dimana hambatan terbesar adalah keterbatasan dana. Sehingga terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, selain itu juga adanya keterbatasan tenaga khusus/ahli yang merupakan hambatan tersendiri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah termasuk stakeholder dukungannya terhadap program akreditasi RS di kabupaten/kota masing-masing.

Banyak permasalahan yang timbul dalam pemberian perlayanan kesehatan pada masyarakat di mana tuntutan mutu pelayanan oleh masyarakat selalu dan semakin meningkat. Karenanya akreditasi RS benar-benar sangat diperlukan dan harus sudah mulai dimplementasikan.

Di Sumatera Utara sudah ada 18 RS yang berakreditasi, dari 192 RS. Berdasarkan kepemilikannya RS di Sumatera Utara dibedakan yakni 10 milik TNI/POLRI, 14 BUMN, 105 swasta, 29 RS swasta khusus, 30 milik pemerintah, 4 RS khusus pemerintah. Adapun RS yang sudah berakreditasi adalah : 1)RS.Haji Adam Malik 2)RS.Pirngadi-Medan 3)RS.Haji-Medan 4)RS.

Lubuk Pakam 5)RS.Tarutung 6)RS.Sidikalang 7)RS Djoelham–Binjai 8)RS.Pematang Siantar 9) RS.Rantau Prapat 10)RS. Imelda 11)RS.Elizabeth 12)RS.Marta Friska 13)RS.Permata Bunda 14)RS.Herna 15)RS.Sarimutiara-Medan 16)RS Tembakau Deli 17)RS Advent-Medan 18)RS.Malahayati-Medan. Masih ada lagi 20 buah RS yang pada saat ini dalam proses akreditasi. ***** (dr Candra Syafei, SpOG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )



Tags: Rumah Sakit  
 

Internasional

Legenda Inflasi...

Tol laut, tol sumatera, gedung pencakar langit dan ja...

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Bu...

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdam...

Fadhil Lubis Dan Hukum Isl...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjad...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petaka...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada