Top Stories

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasarkandata dan masalah yang benar-benar memerlukan jawabandemi maslahat Islam Saat mulai membaca karya Prof Dr Syahrin Harahap, MA, Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna (April 2016), saya langsung berpikir sesuatu yang saya anggap sangat mendasar. Yakni kadar keterterimaan Islam sebagai jalan hidup bagi orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim atau di luarnya, beserta segenap konsekuensinya. slam bukan menjadi jalan hidup bagi penganutnya saja ,tetapi juga menyelamatkan seluruhnya, sebagaimana secara propagandis sering diwartakan dengan terminologi rahmatanlil-alamin. Saya juga sangat menyadari bahwa soal kesalah fahaman terhadap Islam adalah cerita lama saja yang terus-menerus diperbaharui oleh bukan hanya orang, tetapi kekuatan media yang menopang pekerjaan khusus dari pihak anti Islam (Kutub, 1964; Mohammad,1996). Hasil dan dampaknya berbeda berdasarkan sasarannya, Muslim dan non muslim. Saya sama sekali tidak pernah cemas akan lebih banyak orang murtad dari Islam (Helmidjas, 2013) dengan pemahaman yang baik terhadap agama lama dan agama barunya secara komparatif. Saya hanya cemas jika makin banyak terbawa nasib yang tak terperbaiki oleh sistem sehingga secara terpaksa murtad mengikuti kelicikan petugas-petugas agama lain (Miller, 2015). Perang yang dirancang dan digencarkan seolah lebih manusiawi dan bermartabat ini saya yakin berlangsung terus sangat serius, dan kiranya tak dapat dilawan kecuali hanya dengan cara atau perang yang mereka inginkan sendiri. Tak Sekadar Takdir Merenungi QS at-Taubah : 32, sesekali saya jatuh pada pemahaman apologetik,bahwa Allah menjaga Islam sampai akhir zaman. Bukan dakwah yang serius, yang menyamai kecanggihan propaganda agama lain dan dengan segenap kolaborasinya, yang membuat trend populasi dunia dan kualitas kemusliman yang semakin baik. Saya yakin tak sedikit orang berpikir seperti ini sambil diam tak memiliki gagasan penyelamatan warga Muslim yang dijerat kemiskinan dihampir semua desa tertinggal dan di semua kota besar yang beringas menindih dan meluluhlantakkan orang Muslim miskin demi satu kata “pembangunan”. Saya curiga ini bukan hanya apologi semata. Boleh jadi sudah berubah menjadi penyakit khas orang-orang kalah dengan beban ganda yang bertambah setiap hari. Bayangkanlah, bagaimana gerangan orang yang akut menderita penyakit khas ini akan memikirkan kemiskinan sendiri (negeri sendiri) dan kemungkinan ide apa yang akan dia berikan seketika menyadari fakta betapa buruknya perlakuan China terhadap Muslim Uyghur, jenis kejahatan di Filipina terhadap muslim Moro, corak kebrutalan Thailand terhadap Muslim Pattani, model kesadisan para Biksu di bawah kendali Ashin Wirathu yang berselera keras membunuh Muslim Rohingya, Palestina yang tak tentu nasib, dan lain sebagainya. Bagaimana orang dengan penyakit khas ini memikirkan kegesitan sikap negara besaryang mendikte Indonesia dalam kebijakan Global War on Terrorism yang kejam itu sedangkan ia jauh dari bersintuhan sistem nasional negaranya dan sistem internasional dan menyuarakannya secara lantang dalam protes keras di lembaga dunia seperti PBB. Padahal di depan hidungnya ada masalah yang tampak remeh tetapi sangat krusial. Misalnya rencana pendirian masjid Raya di Sarulla, Tapanuli Utara yang disandera begitu lama untuk tidak boleh berdiri, atau pengembalian masjid yang diruntuhkan secara kejam oleh para pengembang di kota besar seperti Medan. Orang dengan penyakit khas ini sangat bermasalah dalam peta kosmologi, untuk tidak mengatakannya tak memiliki peta kosmologi yang jelas. Sanggupkah ia memilah masalah untuk secara simultan memikirkan perlawanan atas brutalitas kapitalisme dan kekejakan neoliberalisme pengelolaan negara yang semakin kejam sambil meneteskan airmatanya (berkorban) untuk perubahan sikap terhadap orang miskin yang jangankan dibayangkan untuk mampu membayar iyuran BPJS bahkan untuk ditampung negara dalam catatan penduduk saja tidak dapat dipastikan. Orang-orang dengan penyakit khas ini akan sangat menderita memilih atau mengorganisasikan masalah dalam benaknya untuk membuat segalanya itu berada tak lagi jelas di luar jangkauannya baik oleh pembayangan maupun oleh penyikapan, apalagi tindakan efektif. Mestinya dia harus percaya bahwa tuhannya menurunkan Adam bukan sendirian selamanya sebagai khalifah dengan keabadiannya pula. Tetapi memerlukan penerusan misi risalah, moral dan tata hidup keagamaan kesejagatan. Menelaah daftar isi buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya teringat data kesejagatan yang dikonstruk kekuatan moral intelektual dunia dengan segenap maksud dan tujuannya. Ini sebuah contoh saja. Bahwa mengiringi terus gencarnya pemberitaan tentang kelompok militan ISIS dan pengungsi Syria serta perselisihan sengit lainnya yang terus terjadi di Timur Tengah. Tahun lalu saya teringat Pew Research Centre (PRC) yang mewartakan tajamnya keterbelahan pandangan Muslim tentang hubungan yang seharusnya antara ajaran Islam dan hukum positif (2015). Ternyata di 10 negara dengan populasi Muslim signifikan, terdapat perbedaan mencolok meyakini sejauh mana orang berpikir Alquran harus memengaruhi hukum. Pendidikan Agama Dari telaahan halaman buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna, saya ingin berkata kepadanya bahwa temuan survei PRC itu juga menjelaskan umumnya orang lebih berpendidikan (makin tinggi) cenderung berpendapat sekularistik: hukum tidak harus mengikuti Alquran. Saya ingin beritahu sesuatu yang saya yakin diketahui juga oleh Prof Dr Syahrin, MA, bahwa sebagian mereka tidak percaya nilai compabilitas (kesesuaian) Alquran dengan tuntutan dan kompleksitas dunia modern. Agama adalah agama, sesuatu yang domainnya pada hubungan hamba tuhan dan peribadatan, titik di situ. Sedangkan hukum, ekonomi, politik dan lainnya bukan urusan agama dan aneh jika mesti dikaitkan dengan Alquran. Di Nigeria misalnya, 48 persen sample berpendidikan menengah atau lebih mengatakan Alquran tidak harus memengaruhi hukum, dibandingkan 29 persen diantaranya yang hanya sempat mengenyam pendidikan menengah ke bawah. PRC tidak mengeksplorasi memuaskan mengapa di banyak negara berpenduduk Muslim signifikan seperti itu menguat perbedaan pendapat tentang masalah ini. Di Pakistan, wilayah Palestina, Yordania, Malaysia dan Senegal, setengah atau lebih dari populasi mengatakan hukum di negara mereka harus  ketat mengikuti Alquran. Tetapi tidak di Indonesia, Burkina Faso, Turki dan Lebanon. Ini tidak dapat dijelaskan sama sekali dengan hanya menyebutnya sebagai gejala yang mengiringi meningkatnya pendidikan. Apalagi dengan hanya menyebut bukti bahwa di Nigeria 42 persen Muslim berpikir hukum seharusnya tidak dipengaruhi Alquran, sedangkan 27 persen lainnya menganggap sebaliknya. Jika PRC bersedia, dan ini baik untuk semua, seharusnya survei dilakukan menyeluruh dengan melepaskan batas teritorial (negara dan kawasan). Mereka harus menyamakan semua orang untuk dimintai pendapat tentang masalah ini, termasuk Muslim di negara maju (Amerika, Inggris, Jerman,Prancis dan lain-lain). Sebagai reaksi final setelah membaca halaman terakhir buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna” saya segera ingin meng-jak Prof Dr Syahrin Harahap, MA untuk menegaskan sikap bersama. Bahwa penjauhan diri dari agama dengan pemilahan yang sangat sekularistik yang terjadi di sini adalah masalah mendasar yang awalnya ada pada pendidikan kita. Ada tautan kuat yang sengaja diputus antara agama dan ilmu, dan sejarah harus kita perbaiki lagi dengan kritis. Kapitalisme berperan penting di sini, dan untuk Indonesia masalahnya sangat kompleks dengan kesenjangan sangat parah berkat peran istimewa dan sangat dominan minoritas suku bangsa China. Mendapatkan gambaran baru untuk design masa depan tidak berhenti pada kosademi kosa kata serta forum demi forum yang tak membumi ke relung kehidupan si Samindan di Ulong. Mungkin Prof Dr Moshe Sharon (2013) harus didengarkan berulang-ulang, bahwa pilihan kosa kata dan diksi di dunia lain, semaju apa pun dan seberwibawa apapun itu dipandang, tidaklah sesuatu yang serta merta kita perlukan di dunia kita. Kita harus melawan. Karena mereka telah mengisi semua itu bukan hanya dengan persepsi, tetapi dengan nilai kaku khas subjektif mereka yang tak mungkin berdamai dengan kehidupan kita. Saya ingin menawarkan satu hal, dan inisaya tegaskan sebagai sesuatu yang berada jauh di luar buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna. Seberapa seriuskah kita mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu turunannya serta ilmu lain yang harus ditundukkan kepadanya kepada generasi kita. Pertanyaanya bisa juga masuk ke kebijakan, berapa jumlah kitab suci Alquran yang diproduksi dan sudahkah sesuai jumlah keluarga dan orang yang secara resmi dinyatakan sebagai Muslim. Siapakah guru yang mengasuh jamaah, seberapa faham ia akan fungsi dan informasi Alquran. Adakah mereka pemeran kaku sistem kependetaan dalam tradisi Roma yang tak perlu bersintuhan secara interaktif dengan umat mayoritas. Karena lebih menikmati keartisan dalam promosi agama sebagai komoditi yang ditopang oleh hegemoni media, sesuatu tentang guru-guru ini harus direformasi. Ketegangan hubungan antar kelas dalam khazanah pengajaran Islam sudah lama menjadi masalah. Orang di atas menikmati kelasnya dengan kehangatan perlakuan negara, sedangkan orang di bawah menjalani misi dengan penuh keluhan. Sayangnya orang di atas dan orang di bawah saling merasa sangat yakin memaknai posisinya sebagai penuh ridho dari ilahi. Keduanya harus dibawa ke zona perdamaian.  Penutup Meski tak membuat judul pembahasan khusus, buku Jalan Islam Menuju Muslim Paripurna mengandung semangat modernitas, dan saya kira itulah tawaran diarus utamakan buku ini. Saya yakin hanya soal pilihan taktis agar tak dituduh anti peradaban universal dan incompabilitas dengan dunia modern. Ketika membahas konsep Islam rahmatanlil’alamin, misalnya, terasa perlu keluar dari tafsir yang dikonstruk oleh kekuatan campuran (baik yang menginginkan Islam sebagai jalan hidup maupun yang menginginkan sebaliknya atau yang berada di antara keduanya). Islam itu tak benar diterjemahkan satu sisi dari yang dipentingkan dalam urgensi yang sesaat. Memberi tafsir tunggal tentang jihad, ini sebuah contoh paling populer, sebagai perang berdarah, sebagaimana diinginkan kekuatan dunia yang kini bekerja keras menggerakkan Global War on Terrorism dengan agenda tersembunyinya, jelas harus ditolak. Begitu juga tentang ungkapan yang makin ditakuti umat Islam sendiri seperti fundamentalisme, radikalisme dan lainnya. Adalah benar Islam agama damai. Tetapi bagaimana menjelaskan sekian banyak perang yang langsung dipimpin Rasulullah Muhammad SAW (Al-Baqarah Ayat 190 dan Al-AnfaalAyat 61) ? Itu bukan ekspresi dan implementasi konsep rahmatan lil alamin? House of Salam, kata Prof Moshe Sharon (2003), adalah konsep abadi yang tidak tunduk kepada konsep apa pun meski akan dianggap illegal oleh sistem yang ada. Damai? Ya Islam sangat siap menjadi prakarsawan untuk itu. Perang? Agama ini bukan agama perang, tetapi tak mungkin tak berperang dengan segenap tantangan dan ancaman yang dihadapinya. Karena itulah, mungkin cukup sulit disepakati di antara pemikir Islam, seruan yang diikuti dengan sikap yang benar untuk memaksa kekuatan dunia agar ketidakdilan dan kemiskinan tidak diabadikan. Hentikan Global War on Terrorism itu, karena anak-anak yang sedang belajar mengeja namanya sendiri pun kini sudah tahu agendanya yang membahayakan eksistensi kemanusiaan global. Saya merasakan buku Prof Dr Syahrin Harahap, MA berusaha memberi perhatia nyang mencerahan di sekitar itu. Ke depan,saya ingin menyarankan kolega saya inimembuat peta kajian baru berdasarkan hipotesis yang dibangun berdasarkan data dan bpermasalahan yang memang benar-benar memerlukan jawaban demi maslahat Islam.  

Ide Dalam Pembangunan
Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi
Inflasi Di Balik Kebijakan
Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Opini

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Buruh(Kita)?

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdampak pada pengabaian kesejahteraan rakyat ...

Fadhil Lubis Dan Hukum Islam

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjadikesalahpahaman yang diakibatkan tidak tuntasny...

Masalah Islam

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petakajian baru atas hipotesis yang dibangun berdasar...

Ide Dalam Pembangunan

Dalam istilah Gramci, perubahan fundamental dalam ide merupakan produk dari penggantian” blok histo...

Kartini: Kontroversi Vs Emansipasi

...Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya terlebih dahulu direkayasa J.H. Abendanon. Beberapa ka...

Inflasi Di Balik Kebijakan

Pemotongan anggaran belanja pada beberapa kementeriandan badan tidak dapat dianggap enteng, dampakny...

Tembakau Deli, Dulu Hingga Kini

Pesatnya pertumbuhan industri perkebunan Tembakau Deli, juga telah memberi kontribusi pada pembangun...

Mimbar Jumat

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Lentera Ramadhan

Buruh(Ku), Buruh(...

Minimnya peran negara sebatas sebag...

Fadhil Lubis Dan ...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam,...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ...

Ide Dalam Pembang...

Dalam istilah Gramci, perubahan fun...

Banner
Melayu Dan Batak Dalam Strategi Kolonial
Articles | Opini
Share

 

Dr.Perret dari Paris mencatat; orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua non Melayu dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar bahkan kanibal, diberi label Batak

“Memang tidak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, ”… dihapusnya jejak keraguan …” di hati nan lara. Ini adalah penggalan puisi penyair Sapto Joko Darmono. Dalam cacatan harian saya Kamis dibulan Juni 1993, di tengah hujan rintik itu, seorang kandidat Doktor dari Sarbon University Paris, Daniel Perret datang membincangkan penelitian desertasinya di ruang kantor saya.

Karena perut telah keroncongan, kami keluar untuk makan siang dan meneruskan diskusi. Karena masalah pokok desertasinya sangat krusial dan sensitif mengenai Melayu dan Batak dalam strategi Kolonial Belanda, dia tampak ragu untuk meneruskan pembuktian hipotesa-hepotesa teoritis yang telah dibangunnya. Ternyata dua tahun kemudian keraguan itu telah sirna, dia berhasil mempertahankan desertasinya dengan gemilang.

Daniel Perret datang kembali ke Unimed 6 Juli lalu, tidak hanya dengan menyandang gelar Doktor di bidang sejarah antropologi, tetapi membawa sebuah buku desertasi Doktornya yang telah diterbitkan Pustaka Kompas (KPG) dengan judul: Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Buku itulah yang kami bedah dalam Forum Pussis (Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial) Unimed, yang dipimpin Dr Phil. Ichwan Azhari

Label Melayu dan Batak

Melayu bukan label etnis, dia adalah label budaya. Siapa saja dapat menjadi Melayu, asal dia beragama Islam, beradat istiadat Melayu berbahasa Melayu dan mengaku Melayu. Label Melayu dan Batak menurut Dr.Perret muncul bersamaan pada abad 16. Label Batak ini muncul sebagai pelengkap label Melayu. Orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua orang yang non Melayu yang berada di pedalaman dan di lembah pegunungan Bukit Barisan dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, diberi label Batak.

Istilah Batak ini disebutkan dengan konotasi merendahkan (seakan memiliki stigma/cacat sosial). Khusus mengenai istilah Batak, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka.

Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.”

Akan tetapi, kehidupan orang Melayu banyak tergantung pada orang-orang di kawasan dataran dan pegunungan itu, seperti tenaga pekerja untuk mengelola perkebunan, hasil hutan dan istri-istri. Karena label Batak dibawa dari luar, maka dia menjadi sebuah label yang kabur dan menyesatkan (evasive identity). Ketika seorang menganggap orang lain Batak, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain itu.

Perobahan-perobahan sosial ekonomi yang kurang kondusif di Aceh pada permulaan abad XX, menyebabkan kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur mengembangkan ruang budi daya pertanian lada, kopi, gambir dan kapas kedaerah dataran tinggi/pegunungan, maka ruang antara Melayu dan Batak berobah menjadi produksi pertanian yang produktif. Kohesi antara pesisir (sultan-sultan) dan pedalaman (panglima-panglima) ditumbuhkan dalam kelembagaan-kelembagaan ”Datuk Empat Suku.” Proses Melayunisasi dari kelembagaan ini sejalan dengan Islamisasi, sehingga ruang kehidupan orang-orang Batak (uncivilized/tidak berbudaya) menjadi semakin sempit. Akhirnya kelompok-kelompok baru (yang disebut Melayu Dusun) ini, menjadi otonom. Waktu pihak asing datang mereka telah dapat menjalin hubungan langsung tanpa meminta persetujuan Sultan-Sultan Melayu.

Dalam kesempatan berhubungan langsung dengan elit pedalaman ini para kontrolir Belanda yang ditempatkan di dusun-dusun (Simalungun, Karo dan Toba) memperkuat keterpisahan mereka dengan Sultan-Sultan Melayu Pesisir, dan mendorong tumbuhnya perasaan komunitas dan kesadaran etnis sendiri, sebagai orang Batak. Mulai tahun 1888 kontrolir-kontrolir yang ditempatkan di dusun-dusun ditugaskan untuk menangani urusan Batak yaitu membela kepentingan orang Batak berhadapan dengan orang Melayu.

Di samping itu, pemerintah kolonial menciptakan ruang hukum untuk Dusun dan Dataran sebagai ”ruang hukum” Batak, sedang untuk daerah pesisir dimasukkan dalam ruang hukum Melayu. Dengan keterpisahan ini Belanda dapat lebih mudah memancing konflik antara Melayu dan Batak seperti pecahnya perang Sunggal (1872). Di satu sisi perkebunan asing/Belanda menerima konsesi tanah dari Sultan Melayu dengan sukacita, di sisi lain pemerintah kolonial merangang timbulnya protes dari pemilik tanah penduduk asli setempat.

Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak.

Untuk mengukuhkan gerakan ini secara akademis, pemerintah Belanda di Universitas Leiden mendirikan Bataksch Institut. Beberapa cabangnya Bataksch Vereeniging didirikan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di Tapanuli dengan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, mendirikan museum, opera Batak (Tilhang) yang adopsi dari teater Bangsawan Melayu, menulis adat Batak (yang disusun oleh seorang kontrolir, 1909).

Sementara itu, dibagian Selatan Tapanuli telah berdiri kelompok (Bangsa) Mandailing yang berseberangan dengan kelompok Batak di Utara. Sebagai migran di kota Medan, mereka saling berhadapan pula dalam berbagai polemik wacana mengenai Batak bahkan konflik terbuka (peristiwa Sungai Mati 1920). Orang Mandailing tidak mau disebut Batak karena mereka merasa sudah berbudaya tinggi (civilized), jadi bukan melulu karena masalah geneologis.

Desertasi Daniel Perret ini menyimpulkan bahwa baik istilah Batak maupun Melayu bukanlah label etnik, tetapi label budaya (civilized and uncivilized). Tetapi untuk kepentingan strategi kolonial, pemerintah Belanda telah mampu ”memaksakan” orang-orang Simalungun, Karo, Fak-Fak Bharat dan Toba menerima Label Batak sebagai label kesatuan etnik dan mematahkan jalinan sosial-tradisional antara kawasan pesisir dan pegunungan (Melayu dan non-Melayu). Bahkan menyediakan fasilitas unsur-unsur pembentukan dan penegasan identitas etnis baru itu sebagai orang Batak. Semua itu untuk kepentingan strategi (divide et empera) Kolonial Belanda. Kesimpulan ini disampaikan Daniel Perret dalam bedah buku itu, tanpa keraguan lagi. ( Prof Usman Pelly, PhD : Penulis adalah Antropolog Unimed )

 

 

Internasional

Legenda Inflasi...

Tol laut, tol sumatera, gedung pencakar langit dan ja...

Buruh(Ku), Buruh(Mu), & Bu...

Minimnya peran negara sebatas sebagai pengatur berdam...

Fadhil Lubis Dan Hukum Isl...

Dalam berbagai diskusi hukum Islam, seringkali terjad...

Masalah Islam...

Saya ingin menyarankan kolega saya ini membuat petaka...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada