Top Stories

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals
Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Karena manusia yang dididik dan diajarkan di dayah adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet ulama Mendefinisikan arti ulama di Aceh sebenarnya bukan perkara mudah, karena masing- masing orang berbeda. Dari beberapa literatur yang kita telaah, secara praktis dan khusus di Aceh, yang dimaksudkan ulama boleh saja ulama pemerintahan (yaitu lembaga struktural pemerintahan/MPU Aceh), ulama Darussalam (kampus), atau ulama dayah (ulama dayah bisa digolongkan organisasi keulamaan di Aceh seperti HUDA dan MUNA). MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh adalah mitra kerja pemerintah Aceh merumuskan fatwa-fatwa hukum berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Uniknya, mereka terdiri dari ulama yang berbeda haluan pemikiran. Hal ini disebabkan dalam tubuh MPU terdiri dari unsur akademisi kampus dan dayah di Aceh. Disinyalir fatwa-fatwa yang dikeluarkan MPU lebih berafiliasi dari pola pikir ulama kedayahan, terutama menyangkut masalah “aliran sesat.” Hal ini pun dapat ditilik dari lahirnya Fatwa No. 9 Tahun 2014, yang menyudutkan kaum Salafi yang ada di Aceh. Akibatnya kaum Salafi pun “unjuk rasa” dan tak mau kena “fitnah”.

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang dikendalikan oleh media. Perbedaan keduanya terletak pada mekanisme kontrol dan pengendalian. Demokrasi terasa hampa tanpa media, begitu juga dengan pemilihan presiden yang lalu terasa hampa tanpa kampanye dan berita-berita yang dimunculkan di media massa, khususnya televisi. Akhirnya berkat iklan politik dan berita yang positif di televisi, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden tahun 2014. Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan sebagainnya), televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bergerak, dengan jangkauannya yang luas serta cepat. Karena itu, televisi begitu berperan dalam urusan politik apalagi menjual “dagangan“ kampanye. Dalam hal ini televisi memiliki kemampuan mengonstruksi wacana hingga ideologi setiap orang yang menontonnya. Karena kemampuan siarannya itulah televisi menjadi sumber primer untuk sosilaisasi (kampanye) dan informasi bagi masyarakat.

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji pemimpinnya tersebut masihlah terus melekat kuat.Negara Republik Indonesia telah resmi memiliki pemimpin baru. Setelah melalui proses panjang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang melelahkan, akhirnya presiden ketujuh, Joko Widodo dan wakil presiden kedua belas, Jusuf Kalla dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, tongkat estafet kepemimpinan negeri ini pun telah beralih dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi dalam memimpin republik ini pada kurun waktu 2014-2019. Sebelumnya, Jokowi yang telah mencatatkan diri sebagai presiden ketujuh hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat, mampu mengungguli rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Kini, berbagai harapan besar pun disematkan di pundak Jokowi dalam membangun negeri ini dan melanjutkan suksesi kepemimpinan sebelumnya. Tetapi, dengan pengalaman yang hanya sebagai kepala daerah di Solo dan DKI Jakarta, mampukah Jokowi mewujudkan visi dan isinya sewaktu pada masa kampanye?

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nostalgia kesejarahan akan tetapi harus terus muncul dalam setiap momen perubahan sosial.Setiap terjadi kasus-kasus besar di Indonesia dalam kaitan hubungan beragama, berbangsa dan bernegara biasanya para pengamat menunggu respons dari Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu menandakan bahwa peranan NU yang asalnya perkumpulan orang-orang desa yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat urban selalu dinantikan orang. NU lahir pada 16 Rajab 1344 H bersamaan dengan 31 Januari 1926. Lahirnya NU ditandai berbagai perkembangan politik baik di dalam maupun luar negeri antara lain Kongres Khilafat di Mesir sebagai dampak Gerakan Mustafa Kemal di Turki, Kongres Al Islam di Cianjur, kebijakan pemerintahan Saudi yang akan membongkar situs-situs kesejarahan Islam. Sementara itu, pada awal abad 20 ditandai dengan terjadinya perubahan strategi kolonial Belanda yaitu dengan memperkenalkan politik etis sebagai alternatif dari tindakan kekerasan dengan senjata.

Opini

Adu Kuat Strategi Hijrah

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip manajemen, lebih dari itu, secara aplikatif, ta...

Hijrah Dan Revolusi Mental

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan geografis dan fisik material, tetapi juga spiritu...

Jokowi Di Antara Lagu Ariel & Iwan Fals

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam pesta lautan manusia di lapangan Monas Jakarta ...

Peran Ulama Aceh

Pendidikan pada dayah (yang memproduksi ulama) tidak kalah saing dengan sekolah dan universitas. Kar...

Media Massa Pascapelantikan Jokowi

Sebelumnya media dikendalikan oleh negara dan penguasa, sedangkan saat ini negara dan penguasa yang ...

Janji Pemimpin Baru

Meskipun presiden Jokowi baru saja memimpin republik ini, tetapi ingatan rakyat terhadap janji-janji...

Peran Kesejarahan Nahdlatul Ulama

Prestasi kesejarahan yang telah digagas NU pada masa lalu hendaknya jangan hanya tinggal sebagai nos...

Mimbar Jumat

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Lentera Ramadhan

Adu Kuat Strategi...

Strategi hijrah Nabi tidak saja ung...

Hijrah Dan Revolu...

Perintah hijrah bukan sekadar berma...

Jokowi Di Antara ...

Melihat luar biasanya tingkat antus...

Peran Ulama Aceh...

Pendidikan pada dayah (yang memprod...

Banner
Melayu Dan Batak Dalam Strategi Kolonial
Articles | Opini
Share

 

Dr.Perret dari Paris mencatat; orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua non Melayu dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar bahkan kanibal, diberi label Batak

“Memang tidak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, ”… dihapusnya jejak keraguan …” di hati nan lara. Ini adalah penggalan puisi penyair Sapto Joko Darmono. Dalam cacatan harian saya Kamis dibulan Juni 1993, di tengah hujan rintik itu, seorang kandidat Doktor dari Sarbon University Paris, Daniel Perret datang membincangkan penelitian desertasinya di ruang kantor saya.

Karena perut telah keroncongan, kami keluar untuk makan siang dan meneruskan diskusi. Karena masalah pokok desertasinya sangat krusial dan sensitif mengenai Melayu dan Batak dalam strategi Kolonial Belanda, dia tampak ragu untuk meneruskan pembuktian hipotesa-hepotesa teoritis yang telah dibangunnya. Ternyata dua tahun kemudian keraguan itu telah sirna, dia berhasil mempertahankan desertasinya dengan gemilang.

Daniel Perret datang kembali ke Unimed 6 Juli lalu, tidak hanya dengan menyandang gelar Doktor di bidang sejarah antropologi, tetapi membawa sebuah buku desertasi Doktornya yang telah diterbitkan Pustaka Kompas (KPG) dengan judul: Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Buku itulah yang kami bedah dalam Forum Pussis (Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial) Unimed, yang dipimpin Dr Phil. Ichwan Azhari

Label Melayu dan Batak

Melayu bukan label etnis, dia adalah label budaya. Siapa saja dapat menjadi Melayu, asal dia beragama Islam, beradat istiadat Melayu berbahasa Melayu dan mengaku Melayu. Label Melayu dan Batak menurut Dr.Perret muncul bersamaan pada abad 16. Label Batak ini muncul sebagai pelengkap label Melayu. Orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua orang yang non Melayu yang berada di pedalaman dan di lembah pegunungan Bukit Barisan dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, diberi label Batak.

Istilah Batak ini disebutkan dengan konotasi merendahkan (seakan memiliki stigma/cacat sosial). Khusus mengenai istilah Batak, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka.

Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.”

Akan tetapi, kehidupan orang Melayu banyak tergantung pada orang-orang di kawasan dataran dan pegunungan itu, seperti tenaga pekerja untuk mengelola perkebunan, hasil hutan dan istri-istri. Karena label Batak dibawa dari luar, maka dia menjadi sebuah label yang kabur dan menyesatkan (evasive identity). Ketika seorang menganggap orang lain Batak, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain itu.

Perobahan-perobahan sosial ekonomi yang kurang kondusif di Aceh pada permulaan abad XX, menyebabkan kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur mengembangkan ruang budi daya pertanian lada, kopi, gambir dan kapas kedaerah dataran tinggi/pegunungan, maka ruang antara Melayu dan Batak berobah menjadi produksi pertanian yang produktif. Kohesi antara pesisir (sultan-sultan) dan pedalaman (panglima-panglima) ditumbuhkan dalam kelembagaan-kelembagaan ”Datuk Empat Suku.” Proses Melayunisasi dari kelembagaan ini sejalan dengan Islamisasi, sehingga ruang kehidupan orang-orang Batak (uncivilized/tidak berbudaya) menjadi semakin sempit. Akhirnya kelompok-kelompok baru (yang disebut Melayu Dusun) ini, menjadi otonom. Waktu pihak asing datang mereka telah dapat menjalin hubungan langsung tanpa meminta persetujuan Sultan-Sultan Melayu.

Dalam kesempatan berhubungan langsung dengan elit pedalaman ini para kontrolir Belanda yang ditempatkan di dusun-dusun (Simalungun, Karo dan Toba) memperkuat keterpisahan mereka dengan Sultan-Sultan Melayu Pesisir, dan mendorong tumbuhnya perasaan komunitas dan kesadaran etnis sendiri, sebagai orang Batak. Mulai tahun 1888 kontrolir-kontrolir yang ditempatkan di dusun-dusun ditugaskan untuk menangani urusan Batak yaitu membela kepentingan orang Batak berhadapan dengan orang Melayu.

Di samping itu, pemerintah kolonial menciptakan ruang hukum untuk Dusun dan Dataran sebagai ”ruang hukum” Batak, sedang untuk daerah pesisir dimasukkan dalam ruang hukum Melayu. Dengan keterpisahan ini Belanda dapat lebih mudah memancing konflik antara Melayu dan Batak seperti pecahnya perang Sunggal (1872). Di satu sisi perkebunan asing/Belanda menerima konsesi tanah dari Sultan Melayu dengan sukacita, di sisi lain pemerintah kolonial merangang timbulnya protes dari pemilik tanah penduduk asli setempat.

Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak.

Untuk mengukuhkan gerakan ini secara akademis, pemerintah Belanda di Universitas Leiden mendirikan Bataksch Institut. Beberapa cabangnya Bataksch Vereeniging didirikan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di Tapanuli dengan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, mendirikan museum, opera Batak (Tilhang) yang adopsi dari teater Bangsawan Melayu, menulis adat Batak (yang disusun oleh seorang kontrolir, 1909).

Sementara itu, dibagian Selatan Tapanuli telah berdiri kelompok (Bangsa) Mandailing yang berseberangan dengan kelompok Batak di Utara. Sebagai migran di kota Medan, mereka saling berhadapan pula dalam berbagai polemik wacana mengenai Batak bahkan konflik terbuka (peristiwa Sungai Mati 1920). Orang Mandailing tidak mau disebut Batak karena mereka merasa sudah berbudaya tinggi (civilized), jadi bukan melulu karena masalah geneologis.

Desertasi Daniel Perret ini menyimpulkan bahwa baik istilah Batak maupun Melayu bukanlah label etnik, tetapi label budaya (civilized and uncivilized). Tetapi untuk kepentingan strategi kolonial, pemerintah Belanda telah mampu ”memaksakan” orang-orang Simalungun, Karo, Fak-Fak Bharat dan Toba menerima Label Batak sebagai label kesatuan etnik dan mematahkan jalinan sosial-tradisional antara kawasan pesisir dan pegunungan (Melayu dan non-Melayu). Bahkan menyediakan fasilitas unsur-unsur pembentukan dan penegasan identitas etnis baru itu sebagai orang Batak. Semua itu untuk kepentingan strategi (divide et empera) Kolonial Belanda. Kesimpulan ini disampaikan Daniel Perret dalam bedah buku itu, tanpa keraguan lagi. ( Prof Usman Pelly, PhD : Penulis adalah Antropolog Unimed )

 

 

Internasional

Tahun Baru Hijriyah; Upaya...

Setelah mengilas balik, mengintrospeksi dan mengevalu...

Adu Kuat Strategi Hijrah...

Strategi hijrah Nabi tidak saja unggul dalam prinsip ...

Hijrah Dan Revolusi Mental...

Perintah hijrah bukan sekadar bermakna perpindahan ge...

Jokowi Di Antara Lagu Arie...

Melihat luar biasanya tingkat antusiasme warga dalam ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada