Top Stories

Sari Rejo: Rakyat Vs Negara?
Warga Dalam Negara
Kudeta Turki & “Perang” Media Sosial
Turki: Sinergi Agama & Kebangsaan
Agama Dan Pembangunan (Refleksi Kritis Seminar Internasional Harian Umum Waspada)

Opini

Aceh; Nasionalisme Pada Negara Yang Terus Diuji

Masih banyak persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, antara Aceh dan Jakarta...

Doa Politik Di Negara Demokrasi

Politisasi agama dalam pertarungan simbol dan jargon keagamaan akan semakin menguat. Ini tidak dapat...

Sari Rejo: Rakyat Vs Negara?

Tidak ubahnya dengan keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Republik Indo...

Warga Dalam Negara

Pemerintah perlu mengaji secara mendetail dan mendalam, terkait urgensikah penerapan dwi kewarganega...

Kudeta Turki & “Perang” Media Sosial

Sebagai seorang Muslim, mendukung Erdogan dan mengecam pemberontak (kudeta) adalah pilihan terbaik U...

Turki: Sinergi Agama & Kebangsaan

Kasus sejarah pertarungan politik di Turki selayaknya menjadi bahan perbandingan oleh berbagai negar...

Agama Dan Pembangunan (Refleksi Kritis Seminar Internasional Harian Umum Waspada)

Anderson (1983) meyakini agama bagian dari cultural artefacts yang melalui media the sacred language...

Mimbar Jumat

Aceh; Nasionalism...

Masih banyak persoalan yang sampai ...

Doa Politik Di Ne...

Politisasi agama dalam pertarungan ...

Sari Rejo: Rakyat...

Tidak ubahnya dengan keputusan Peng...

Warga Dalam Negar...

Pemerintah perlu mengaji secara men...

Lentera

Aceh; Nasionalism...

Masih banyak persoalan yang sampai ...

Doa Politik Di Ne...

Politisasi agama dalam pertarungan ...

Sari Rejo: Rakyat...

Tidak ubahnya dengan keputusan Peng...

Warga Dalam Negar...

Pemerintah perlu mengaji secara men...

Lentera Ramadhan

Aceh; Nasionalism...

Masih banyak persoalan yang sampai ...

Doa Politik Di Ne...

Politisasi agama dalam pertarungan ...

Sari Rejo: Rakyat...

Tidak ubahnya dengan keputusan Peng...

Warga Dalam Negar...

Pemerintah perlu mengaji secara men...

Banner
Melayu Dan Batak Dalam Strategi Kolonial
Articles | Opini
Share

 

Dr.Perret dari Paris mencatat; orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua non Melayu dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar bahkan kanibal, diberi label Batak

“Memang tidak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, ”… dihapusnya jejak keraguan …” di hati nan lara. Ini adalah penggalan puisi penyair Sapto Joko Darmono. Dalam cacatan harian saya Kamis dibulan Juni 1993, di tengah hujan rintik itu, seorang kandidat Doktor dari Sarbon University Paris, Daniel Perret datang membincangkan penelitian desertasinya di ruang kantor saya.

Karena perut telah keroncongan, kami keluar untuk makan siang dan meneruskan diskusi. Karena masalah pokok desertasinya sangat krusial dan sensitif mengenai Melayu dan Batak dalam strategi Kolonial Belanda, dia tampak ragu untuk meneruskan pembuktian hipotesa-hepotesa teoritis yang telah dibangunnya. Ternyata dua tahun kemudian keraguan itu telah sirna, dia berhasil mempertahankan desertasinya dengan gemilang.

Daniel Perret datang kembali ke Unimed 6 Juli lalu, tidak hanya dengan menyandang gelar Doktor di bidang sejarah antropologi, tetapi membawa sebuah buku desertasi Doktornya yang telah diterbitkan Pustaka Kompas (KPG) dengan judul: Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Buku itulah yang kami bedah dalam Forum Pussis (Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial) Unimed, yang dipimpin Dr Phil. Ichwan Azhari

Label Melayu dan Batak

Melayu bukan label etnis, dia adalah label budaya. Siapa saja dapat menjadi Melayu, asal dia beragama Islam, beradat istiadat Melayu berbahasa Melayu dan mengaku Melayu. Label Melayu dan Batak menurut Dr.Perret muncul bersamaan pada abad 16. Label Batak ini muncul sebagai pelengkap label Melayu. Orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua orang yang non Melayu yang berada di pedalaman dan di lembah pegunungan Bukit Barisan dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, diberi label Batak.

Istilah Batak ini disebutkan dengan konotasi merendahkan (seakan memiliki stigma/cacat sosial). Khusus mengenai istilah Batak, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka.

Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.”

Akan tetapi, kehidupan orang Melayu banyak tergantung pada orang-orang di kawasan dataran dan pegunungan itu, seperti tenaga pekerja untuk mengelola perkebunan, hasil hutan dan istri-istri. Karena label Batak dibawa dari luar, maka dia menjadi sebuah label yang kabur dan menyesatkan (evasive identity). Ketika seorang menganggap orang lain Batak, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain itu.

Perobahan-perobahan sosial ekonomi yang kurang kondusif di Aceh pada permulaan abad XX, menyebabkan kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur mengembangkan ruang budi daya pertanian lada, kopi, gambir dan kapas kedaerah dataran tinggi/pegunungan, maka ruang antara Melayu dan Batak berobah menjadi produksi pertanian yang produktif. Kohesi antara pesisir (sultan-sultan) dan pedalaman (panglima-panglima) ditumbuhkan dalam kelembagaan-kelembagaan ”Datuk Empat Suku.” Proses Melayunisasi dari kelembagaan ini sejalan dengan Islamisasi, sehingga ruang kehidupan orang-orang Batak (uncivilized/tidak berbudaya) menjadi semakin sempit. Akhirnya kelompok-kelompok baru (yang disebut Melayu Dusun) ini, menjadi otonom. Waktu pihak asing datang mereka telah dapat menjalin hubungan langsung tanpa meminta persetujuan Sultan-Sultan Melayu.

Dalam kesempatan berhubungan langsung dengan elit pedalaman ini para kontrolir Belanda yang ditempatkan di dusun-dusun (Simalungun, Karo dan Toba) memperkuat keterpisahan mereka dengan Sultan-Sultan Melayu Pesisir, dan mendorong tumbuhnya perasaan komunitas dan kesadaran etnis sendiri, sebagai orang Batak. Mulai tahun 1888 kontrolir-kontrolir yang ditempatkan di dusun-dusun ditugaskan untuk menangani urusan Batak yaitu membela kepentingan orang Batak berhadapan dengan orang Melayu.

Di samping itu, pemerintah kolonial menciptakan ruang hukum untuk Dusun dan Dataran sebagai ”ruang hukum” Batak, sedang untuk daerah pesisir dimasukkan dalam ruang hukum Melayu. Dengan keterpisahan ini Belanda dapat lebih mudah memancing konflik antara Melayu dan Batak seperti pecahnya perang Sunggal (1872). Di satu sisi perkebunan asing/Belanda menerima konsesi tanah dari Sultan Melayu dengan sukacita, di sisi lain pemerintah kolonial merangang timbulnya protes dari pemilik tanah penduduk asli setempat.

Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak.

Untuk mengukuhkan gerakan ini secara akademis, pemerintah Belanda di Universitas Leiden mendirikan Bataksch Institut. Beberapa cabangnya Bataksch Vereeniging didirikan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di Tapanuli dengan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, mendirikan museum, opera Batak (Tilhang) yang adopsi dari teater Bangsawan Melayu, menulis adat Batak (yang disusun oleh seorang kontrolir, 1909).

Sementara itu, dibagian Selatan Tapanuli telah berdiri kelompok (Bangsa) Mandailing yang berseberangan dengan kelompok Batak di Utara. Sebagai migran di kota Medan, mereka saling berhadapan pula dalam berbagai polemik wacana mengenai Batak bahkan konflik terbuka (peristiwa Sungai Mati 1920). Orang Mandailing tidak mau disebut Batak karena mereka merasa sudah berbudaya tinggi (civilized), jadi bukan melulu karena masalah geneologis.

Desertasi Daniel Perret ini menyimpulkan bahwa baik istilah Batak maupun Melayu bukanlah label etnik, tetapi label budaya (civilized and uncivilized). Tetapi untuk kepentingan strategi kolonial, pemerintah Belanda telah mampu ”memaksakan” orang-orang Simalungun, Karo, Fak-Fak Bharat dan Toba menerima Label Batak sebagai label kesatuan etnik dan mematahkan jalinan sosial-tradisional antara kawasan pesisir dan pegunungan (Melayu dan non-Melayu). Bahkan menyediakan fasilitas unsur-unsur pembentukan dan penegasan identitas etnis baru itu sebagai orang Batak. Semua itu untuk kepentingan strategi (divide et empera) Kolonial Belanda. Kesimpulan ini disampaikan Daniel Perret dalam bedah buku itu, tanpa keraguan lagi. ( Prof Usman Pelly, PhD : Penulis adalah Antropolog Unimed )

 

 

Internasional

Arcandra; Si Anak Hilang...

Sejatinya jabatan Menteri ESDM ini bukan sembarang me...

Aceh; Nasionalisme Pada Ne...

Masih banyak persoalan yang sampai saat ini belum ter...

Doa Politik Di Negara Demo...

Politisasi agama dalam pertarungan simbol dan jargon ...

Sari Rejo: Rakyat Vs Negar...

Tidak ubahnya dengan keputusan Pengadilan Negeri dan ...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada