Top Stories

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-Indonesiaan. Namanya, saja sistem pendidikan nasional, tapi substansinya adalah made in luar negeri.HAR.Tilaar kerap menyebut pendidikan di Indonesia, “sudah mati.” Pada satu sisi, pedagogik di Indonesia merupakan produk pemikiran negara Barat yang tentunya kondisi sosial, kultural, dan geografisnya berbeda dengan Indonesia (walaupun tidak menafikan adanya nilai yang bersifat universal). Sedangkan pada sisi lainnya, pedagogik yang khas ke-Indonesiaan jarang disentuh dengan kajian ilmiah yang serius. Walhasil, kita lebih menyoroti hal yang tidak fundamental, bahkan menjiplak sana-sini, seraya tidak berupaya mengkaji hal fundamental ilmu pendidikan yang cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai guru, saya dapat memaklumi “kepedulian, kepesimisan, bahkan kegusaran” pakar pendidikan sekaliber HAR Tilaar di atas. Sebut saja misalnya, soal Kurikulum 2013 (K13) yang sampai kini belum tuntas disosialisasikan kepada khalayak guru. Padahal, janjinya, Juli 2014 semua beres? Ambillah contoh masalah, tentang Kompetensi Inti (KI-1) dan KI-2 yang urutannya seolah menempatkan nomor penting, ternyata tidak, sekedar tertulis saja di RPP.

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa
Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan dendam, dan menunjukkan kehebatan sebagai penguasa, maka tak akan terjadi apa-apaEntah apa yang menjadi penyebabnya, banyak yang panik luar biasa, seolah bencana datang melanda. Banyak yang ketakutan terjadi gonjang ganjing politik yang akan memporak-porandakan kehidupan bernegara. Perseteruan dua kubu yang merupakan buntut pemilihan presiden yang lalu seakan menjadi ancaman bagi tatanan yang sudah ada. Entah kenapa terjadi seperti ini, apakah karena paranoid yang telah menghinggapi sebagian petinggi negeri, politisi, pemerhati, relawan dengan loyalitas tinggi, dan aktivis pro-demokrasi. Ataukah ada yang sengaja mengipasi sehingga muncul kecurigaan, sensasi agar ada lahan untuk sumber rezeki.  Mungkin juga ada yang memang sengaja membuat opini, bahwa keadaan sudah genting untuk tinggal menghitung hari akan datangnya tragedi. Mungkin juga politik adu domba yang digunakan sebagai strategi, agar pertikaian betul-betul terjadi.

Pesona Figur

Sebagaimana yang diperlihatkan generasi Soekarno dan Hatta--meskipun sikap politiknya berseberangan masih tetap membuka saling maaf.Dari masa lalu sampai sekarang orang-orang besar masih melambari perjalanan bangsa. Jauh sebelum republik berdiri ketika bangsa ini berada dalam rengkuhan kekuasaan kolonial hampir semua yang melakukan pembangkangan terhadap kehadiran kekuasaan asing adalah orang besar. Orang besar adalah mereka yang berasal dari kalangan status sosial tinggi, memiliki karisma, keistimewaan, pengaruh, dedikasi, pengetahuan, kecerdasan, pemikiran sembari beraktivitas dalam jagad politik. Mereka merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat sehingga mendapat simpati rakyat. Dengan latar sosio politik seperti inilah orang besar menjadi figur yang memesona dan harum dalam ingatan bangsa. Di masa lalu orang besar yang memiliki pesona figur adalah Teuku Umar, Dipanegoro, Sisingamangaraja, dan Imam Bonjol. Di masa hidupnya mereka bertarung memerdekakan teritorinya mengandalkan siasat, strategi dan taktik berperang. Berperang adalah jalan yang harus ditempuh melawan kekuasaan asing karena zamannya mengharuskan berperang melawan kekuasaan asing.

Mengkaji Kecuacaan Kabut Asap

Ada baiknya masyarakat dan pemerintah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi, memperkecil, bahkan meniadakan berbagai kerugian Masyarakat dua pulau besar Indonesia, Sumatera dan Kalimantan sedang hidup berkalang kabut asap. Adanya peningkatan status “darurat” menjadi “tanggap darurat kabut asap” pada 27 Februari 2014 di Provinsi Riau dan disusul Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 September 2014 memberikan isyarat. Meningkatnya jumlah titik apimembuat warga Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan sebagian besar Kalimantan tidak bisa menghirup segarnya udara. Tak hanya itu, negara tetangga Singapura dan Malaysia juga mengeluhkan dampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Peristiwa kabut asap ini jelas merugikan dari berbagai segi, baik segi ekonomi maupun segi ekologi, hingga mempengaruhi aspek kecuacaan daerah tersebut.

Opini

Nasionalisme Bahasa Dan DPRD

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bahasa. ...

Fatwa Pujangga Yang Tak Terbaca

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermakna oleh si pembaca karena ia tidak memahami seb...

K13: Karakter Bukan Diajarkan?

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasional, kita tak memiliki pedagogik yang khas ke-I...

U-19 (Sok) Meniru Gaya Eropa

Korsel dan Jepang maju pesat dan menjadi langganan Piala Dunia dari tahun ke tahun karena mereka pun...

Semua Akan Berjalan Sesuai Rencana

Kalau semua berangkat dengan tujuan sama, untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan untuk melampiaskan...

Pesona Figur

Sebagaimana yang diperlihatkan generasi Soekarno dan Hatta--meskipun sikap politiknya berseberangan ...

Mengkaji Kecuacaan Kabut Asap

Ada baiknya masyarakat dan pemerintah melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi, memperkecil, bahk...

Mimbar Jumat

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Lentera

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Lentera Ramadhan

Nasionalisme Baha...

Gubernur dan bupati/walikota memili...

Fatwa Pujangga Ya...

Terkadang sebuah puisi atau syair d...

K13: Karakter Buk...

Yang paling dikhawatirkan dalam pol...

U-19 (Sok) Meniru...

Korsel dan Jepang maju pesat dan me...

Banner
Melayu Dan Batak Dalam Strategi Kolonial
Articles | Opini
Share

 

Dr.Perret dari Paris mencatat; orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua non Melayu dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar bahkan kanibal, diberi label Batak

“Memang tidak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, ”… dihapusnya jejak keraguan …” di hati nan lara. Ini adalah penggalan puisi penyair Sapto Joko Darmono. Dalam cacatan harian saya Kamis dibulan Juni 1993, di tengah hujan rintik itu, seorang kandidat Doktor dari Sarbon University Paris, Daniel Perret datang membincangkan penelitian desertasinya di ruang kantor saya.

Karena perut telah keroncongan, kami keluar untuk makan siang dan meneruskan diskusi. Karena masalah pokok desertasinya sangat krusial dan sensitif mengenai Melayu dan Batak dalam strategi Kolonial Belanda, dia tampak ragu untuk meneruskan pembuktian hipotesa-hepotesa teoritis yang telah dibangunnya. Ternyata dua tahun kemudian keraguan itu telah sirna, dia berhasil mempertahankan desertasinya dengan gemilang.

Daniel Perret datang kembali ke Unimed 6 Juli lalu, tidak hanya dengan menyandang gelar Doktor di bidang sejarah antropologi, tetapi membawa sebuah buku desertasi Doktornya yang telah diterbitkan Pustaka Kompas (KPG) dengan judul: Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Buku itulah yang kami bedah dalam Forum Pussis (Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial) Unimed, yang dipimpin Dr Phil. Ichwan Azhari

Label Melayu dan Batak

Melayu bukan label etnis, dia adalah label budaya. Siapa saja dapat menjadi Melayu, asal dia beragama Islam, beradat istiadat Melayu berbahasa Melayu dan mengaku Melayu. Label Melayu dan Batak menurut Dr.Perret muncul bersamaan pada abad 16. Label Batak ini muncul sebagai pelengkap label Melayu. Orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua orang yang non Melayu yang berada di pedalaman dan di lembah pegunungan Bukit Barisan dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, diberi label Batak.

Istilah Batak ini disebutkan dengan konotasi merendahkan (seakan memiliki stigma/cacat sosial). Khusus mengenai istilah Batak, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka.

Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.”

Akan tetapi, kehidupan orang Melayu banyak tergantung pada orang-orang di kawasan dataran dan pegunungan itu, seperti tenaga pekerja untuk mengelola perkebunan, hasil hutan dan istri-istri. Karena label Batak dibawa dari luar, maka dia menjadi sebuah label yang kabur dan menyesatkan (evasive identity). Ketika seorang menganggap orang lain Batak, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain itu.

Perobahan-perobahan sosial ekonomi yang kurang kondusif di Aceh pada permulaan abad XX, menyebabkan kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur mengembangkan ruang budi daya pertanian lada, kopi, gambir dan kapas kedaerah dataran tinggi/pegunungan, maka ruang antara Melayu dan Batak berobah menjadi produksi pertanian yang produktif. Kohesi antara pesisir (sultan-sultan) dan pedalaman (panglima-panglima) ditumbuhkan dalam kelembagaan-kelembagaan ”Datuk Empat Suku.” Proses Melayunisasi dari kelembagaan ini sejalan dengan Islamisasi, sehingga ruang kehidupan orang-orang Batak (uncivilized/tidak berbudaya) menjadi semakin sempit. Akhirnya kelompok-kelompok baru (yang disebut Melayu Dusun) ini, menjadi otonom. Waktu pihak asing datang mereka telah dapat menjalin hubungan langsung tanpa meminta persetujuan Sultan-Sultan Melayu.

Dalam kesempatan berhubungan langsung dengan elit pedalaman ini para kontrolir Belanda yang ditempatkan di dusun-dusun (Simalungun, Karo dan Toba) memperkuat keterpisahan mereka dengan Sultan-Sultan Melayu Pesisir, dan mendorong tumbuhnya perasaan komunitas dan kesadaran etnis sendiri, sebagai orang Batak. Mulai tahun 1888 kontrolir-kontrolir yang ditempatkan di dusun-dusun ditugaskan untuk menangani urusan Batak yaitu membela kepentingan orang Batak berhadapan dengan orang Melayu.

Di samping itu, pemerintah kolonial menciptakan ruang hukum untuk Dusun dan Dataran sebagai ”ruang hukum” Batak, sedang untuk daerah pesisir dimasukkan dalam ruang hukum Melayu. Dengan keterpisahan ini Belanda dapat lebih mudah memancing konflik antara Melayu dan Batak seperti pecahnya perang Sunggal (1872). Di satu sisi perkebunan asing/Belanda menerima konsesi tanah dari Sultan Melayu dengan sukacita, di sisi lain pemerintah kolonial merangang timbulnya protes dari pemilik tanah penduduk asli setempat.

Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak.

Untuk mengukuhkan gerakan ini secara akademis, pemerintah Belanda di Universitas Leiden mendirikan Bataksch Institut. Beberapa cabangnya Bataksch Vereeniging didirikan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di Tapanuli dengan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, mendirikan museum, opera Batak (Tilhang) yang adopsi dari teater Bangsawan Melayu, menulis adat Batak (yang disusun oleh seorang kontrolir, 1909).

Sementara itu, dibagian Selatan Tapanuli telah berdiri kelompok (Bangsa) Mandailing yang berseberangan dengan kelompok Batak di Utara. Sebagai migran di kota Medan, mereka saling berhadapan pula dalam berbagai polemik wacana mengenai Batak bahkan konflik terbuka (peristiwa Sungai Mati 1920). Orang Mandailing tidak mau disebut Batak karena mereka merasa sudah berbudaya tinggi (civilized), jadi bukan melulu karena masalah geneologis.

Desertasi Daniel Perret ini menyimpulkan bahwa baik istilah Batak maupun Melayu bukanlah label etnik, tetapi label budaya (civilized and uncivilized). Tetapi untuk kepentingan strategi kolonial, pemerintah Belanda telah mampu ”memaksakan” orang-orang Simalungun, Karo, Fak-Fak Bharat dan Toba menerima Label Batak sebagai label kesatuan etnik dan mematahkan jalinan sosial-tradisional antara kawasan pesisir dan pegunungan (Melayu dan non-Melayu). Bahkan menyediakan fasilitas unsur-unsur pembentukan dan penegasan identitas etnis baru itu sebagai orang Batak. Semua itu untuk kepentingan strategi (divide et empera) Kolonial Belanda. Kesimpulan ini disampaikan Daniel Perret dalam bedah buku itu, tanpa keraguan lagi. ( Prof Usman Pelly, PhD : Penulis adalah Antropolog Unimed )

 

 

Internasional

Guru: Sejahtera Dan Bermar...

Menggeneralisir guru berada pada keadaan aman pendapa...

Nasionalisme Bahasa Dan DP...

Gubernur dan bupati/walikota memiliki kewajiban memba...

Fatwa Pujangga Yang Tak Te...

Terkadang sebuah puisi atau syair dianggap tak bermak...

K13: Karakter Bukan Diajar...

Yang paling dikhawatirkan dalam pola pendidikan nasio...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada