Top Stories

Eksotisme Pantai Kasih Pulau Weh-Sabang
Suara Merdeka & Konperensi Asia

Konperensi Asia tentang Indonesia, mendesak Dewan Keamanan dan bersidang di Luke Succes. Hasilnya membuka jalan penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda “Suara Merdeka Radio Rimba Raya dari Aceh” merupakan judul tulisan H. AR. Djuli dalam harian Waspada 18,19,20 Agustus 2014. Mengingat besarnya jasa radio tersebut, kami tergerak menanggapi dan menambahkan tulisan tersebut. Radio Rimba Raya muncul, justru saat RRI Jogyakarta, RRI Bukit Tinggi dan RRI Medan yang berlokasi di Pematangsiantar telah lebih dahulu dibungkamkan oleh Belanda. Radio Rimba Raya yang memunyai pemancar cukup kuat 350 watt, siarannya dapat didengar di seluruh negara Asia, Australia dan sebagian Eropa. Tampil di udara tiap malam dalam 6 bahasa dengan menggunakan signal calling “Suara Indonesia Merdeka Radio Republik Indonesia”. Radio Rimba Raya senantiasa dimonitor oleh All India Radio dan dan menanyakan hal-hal yang tidak jelas. Apalagi radio ini tampil dalam bahasa Urdu/Hudustan di samping bahasa Inggris.

Mencontoh Rasulullah SAW Berhaji

Jamaah calon haji (Calhaj) Indonesia sudah memasuki kota Makkah setelah delapan hari melaksanakan shalat Arbain di Masjid Nabawi, Madinah. Jumlahnya akan terus bertambah setiap harinya dan pada puncak haji atau mendekati hari wukuf di Padang Arafah dominasi jamaah Indonesia semakin signifikan (mencolok mata). Sayangnya, Calhaj dari Indonesia tidak tampil dalam pakaian seragamnya. Ini yang membuat dominasi Calhaj Indonesia agak kurang menonjol, baik saat di Madinah maupun di Makkah begitu juga di pusat-pusat perbelanjaan. Upaya pemerintah dalam hal ini Kemenag membuat seragam haji sepertinya kurang berhasil. Dulu pernah dibuatkan pakaian khas batik, kemudian berubah seragam hijau telur bebek, kembali ke batik lagi. Tapi, tidak semua daerah dan Calhaj melaksanakannya. Kalaupun dipakai pada hari pertama keberangkatan saja, sementara dalam kesahariannya menggunakan pakaian berbeda-beda sesuai selera masing-masing Calhaj.

Darurat Narkoba Di Kampus

Mudahnya mahasiswa terseret tindak kejahatan Narkoba tentu tidak dapat terlepas dari budaya liberal yang semakin mengakar di negeri ini.Turut berduka atas ditemukannya ganja di lingkungan kampus. Sebagaimana yang diberitakan di sejumlah media bahwa Polres Jakarta Selatan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan ganja di area kampus Universitas Nasional (Unas). Sedikitnya ganja yang ditemukan berjumlah 3,6 kilogram. Lebih memprihatinkan lagi ketika mendengar ucapan Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat bahwa menurutnya tidak ada satupun kampus di Jakarta yang bebas dari narkotika terutama jenis ganja. Ucapan Henry tentu bukan isapan jempol mengingat beliau adalah orang yang ahli di bidangnya. Dengan adanya kasus ini LSM Granat berharap BNN mengadakan razia di berbagai kampus di Jakarta agar apa yang diyakininya bahwa tak ada kampus yang tidak bebas Narkoba itu terbukti.

Dilema Pengesahan RUU Pemilukada

Sebaik apapun sistem dibangun semua kembali pada individunya. Masyarakat Indonesia yang tidak taat hukum dapat jadi taat hukum jika berada di negara lain, walaupun jenis aturannya sama.Berbagai perubahan terus diusulkan terkait mekanisme pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini terus menjadi sorotan. Mulai dari barometer demokrasi maupun efektivitas hingga efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Pemilukada secara langsung. Pembahasan ini dimulai dari barometer demokrasi. Pertama, Pemilukada langsung menjadi tolok ukur barometer demokrasi, jika yang menjadi ukurannya adalah kepala daerah dipilih langsung, namun saya juga pernah menulis di media ini sebelumnya. Dalam tulisan itu saya mengulas kualitas jumlah pemilih yang cenderung tidak berbanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), terlebih lagi jika diukur dengan hitung-hitungan matematika.

Opini

TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran

Dengan menjadi lembaga penyiaran, maka gerak langkah media elektronik ini akan lebih leluasa untuk m...

Kegenitan Para Penggantang Kekuasaan

Hal yang sangat mengherankan ialah demokrasi Indonesia hanya distir bersemangat untuk penggantangan ...

Eksotisme Pantai Kasih Pulau Weh-Sabang

Eksotisme panorama wisata alam Pulau Weh Sabang membuka mata wisatawan, terutama pascaperjanjian dam...

Suara Merdeka & Konperensi Asia

Konperensi Asia tentang Indonesia, mendesak Dewan Keamanan dan bersidang di Luke Succes. Hasilnya me...

Mencontoh Rasulullah SAW Berhaji

Jamaah calon haji (Calhaj) Indonesia sudah memasuki kota Makkah setelah delapan hari melaksanakan sh...

Darurat Narkoba Di Kampus

Mudahnya mahasiswa terseret tindak kejahatan Narkoba tentu tidak dapat terlepas dari budaya liberal ...

Dilema Pengesahan RUU Pemilukada

Sebaik apapun sistem dibangun semua kembali pada individunya. Masyarakat Indonesia yang tidak taat h...

Mimbar Jumat

TVRI Sebagai Lemb...

Dengan menjadi lembaga penyiaran, m...

Kegenitan Para Pe...

Hal yang sangat mengherankan ialah ...

Eksotisme Pantai ...

Eksotisme panorama wisata alam Pula...

Suara Merdeka & K...

Konperensi Asia tentang Indonesia, ...

Lentera

TVRI Sebagai Lemb...

Dengan menjadi lembaga penyiaran, m...

Kegenitan Para Pe...

Hal yang sangat mengherankan ialah ...

Eksotisme Pantai ...

Eksotisme panorama wisata alam Pula...

Suara Merdeka & K...

Konperensi Asia tentang Indonesia, ...

Lentera Ramadhan

TVRI Sebagai Lemb...

Dengan menjadi lembaga penyiaran, m...

Kegenitan Para Pe...

Hal yang sangat mengherankan ialah ...

Eksotisme Pantai ...

Eksotisme panorama wisata alam Pula...

Suara Merdeka & K...

Konperensi Asia tentang Indonesia, ...

Banner
Melayu Dan Batak Dalam Strategi Kolonial
Articles | Opini
Share

 

Dr.Perret dari Paris mencatat; orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua non Melayu dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar bahkan kanibal, diberi label Batak

“Memang tidak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni, ”… dihapusnya jejak keraguan …” di hati nan lara. Ini adalah penggalan puisi penyair Sapto Joko Darmono. Dalam cacatan harian saya Kamis dibulan Juni 1993, di tengah hujan rintik itu, seorang kandidat Doktor dari Sarbon University Paris, Daniel Perret datang membincangkan penelitian desertasinya di ruang kantor saya.

Karena perut telah keroncongan, kami keluar untuk makan siang dan meneruskan diskusi. Karena masalah pokok desertasinya sangat krusial dan sensitif mengenai Melayu dan Batak dalam strategi Kolonial Belanda, dia tampak ragu untuk meneruskan pembuktian hipotesa-hepotesa teoritis yang telah dibangunnya. Ternyata dua tahun kemudian keraguan itu telah sirna, dia berhasil mempertahankan desertasinya dengan gemilang.

Daniel Perret datang kembali ke Unimed 6 Juli lalu, tidak hanya dengan menyandang gelar Doktor di bidang sejarah antropologi, tetapi membawa sebuah buku desertasi Doktornya yang telah diterbitkan Pustaka Kompas (KPG) dengan judul: Kolonialisme dan Etnisitas : Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Buku itulah yang kami bedah dalam Forum Pussis (Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial) Unimed, yang dipimpin Dr Phil. Ichwan Azhari

Label Melayu dan Batak

Melayu bukan label etnis, dia adalah label budaya. Siapa saja dapat menjadi Melayu, asal dia beragama Islam, beradat istiadat Melayu berbahasa Melayu dan mengaku Melayu. Label Melayu dan Batak menurut Dr.Perret muncul bersamaan pada abad 16. Label Batak ini muncul sebagai pelengkap label Melayu. Orang Melayu di pesisir Sumatera Timur menganggap dirinya berbudaya (civilized), sedang semua orang yang non Melayu yang berada di pedalaman dan di lembah pegunungan Bukit Barisan dipandang sebagai orang yang tidak berpengetahuan, berperilaku kasar dan bahkan kanibal, diberi label Batak.

Istilah Batak ini disebutkan dengan konotasi merendahkan (seakan memiliki stigma/cacat sosial). Khusus mengenai istilah Batak, Daniel Perret menjelaskan bahwa istilah itu bukan berasal orang-orang Toba, Simalungun, Fak-Fak Bharat, Karo atau Mandailing/Sipirok. Label itu datang dari luar khasanah budaya mereka.

Daniel mencatat dari beberapa dokumen bahwa sebutan Batak tidak terdapat dalam sastra pra-kolonial. Bahkan dalam Hikayat Deli (1825) istilah Batak hanya sekali digunakan, sedang dalam Syair Putri Hijau (1924) sama sekali tidak menyinggung Batak atau Melayu. Baik dalam Pustaka Kembaren (1927) maupun Pustaka Ginting (1930) tidak dijumpai kata-kata Batak. Selain itu BS. Simanjuntak mencacat bahwa kata-kata Batak tidak dijumpai dalam Pustaha Toba. Memang dalam stempel Singamangaraja, yang tertera hanya kalimat ”Ahu Raja Toba”, bukan ”Ahu Raja Batak.”

Akan tetapi, kehidupan orang Melayu banyak tergantung pada orang-orang di kawasan dataran dan pegunungan itu, seperti tenaga pekerja untuk mengelola perkebunan, hasil hutan dan istri-istri. Karena label Batak dibawa dari luar, maka dia menjadi sebuah label yang kabur dan menyesatkan (evasive identity). Ketika seorang menganggap orang lain Batak, maka dia merasa lebih tinggi dari orang lain itu.

Perobahan-perobahan sosial ekonomi yang kurang kondusif di Aceh pada permulaan abad XX, menyebabkan kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur mengembangkan ruang budi daya pertanian lada, kopi, gambir dan kapas kedaerah dataran tinggi/pegunungan, maka ruang antara Melayu dan Batak berobah menjadi produksi pertanian yang produktif. Kohesi antara pesisir (sultan-sultan) dan pedalaman (panglima-panglima) ditumbuhkan dalam kelembagaan-kelembagaan ”Datuk Empat Suku.” Proses Melayunisasi dari kelembagaan ini sejalan dengan Islamisasi, sehingga ruang kehidupan orang-orang Batak (uncivilized/tidak berbudaya) menjadi semakin sempit. Akhirnya kelompok-kelompok baru (yang disebut Melayu Dusun) ini, menjadi otonom. Waktu pihak asing datang mereka telah dapat menjalin hubungan langsung tanpa meminta persetujuan Sultan-Sultan Melayu.

Dalam kesempatan berhubungan langsung dengan elit pedalaman ini para kontrolir Belanda yang ditempatkan di dusun-dusun (Simalungun, Karo dan Toba) memperkuat keterpisahan mereka dengan Sultan-Sultan Melayu Pesisir, dan mendorong tumbuhnya perasaan komunitas dan kesadaran etnis sendiri, sebagai orang Batak. Mulai tahun 1888 kontrolir-kontrolir yang ditempatkan di dusun-dusun ditugaskan untuk menangani urusan Batak yaitu membela kepentingan orang Batak berhadapan dengan orang Melayu.

Di samping itu, pemerintah kolonial menciptakan ruang hukum untuk Dusun dan Dataran sebagai ”ruang hukum” Batak, sedang untuk daerah pesisir dimasukkan dalam ruang hukum Melayu. Dengan keterpisahan ini Belanda dapat lebih mudah memancing konflik antara Melayu dan Batak seperti pecahnya perang Sunggal (1872). Di satu sisi perkebunan asing/Belanda menerima konsesi tanah dari Sultan Melayu dengan sukacita, di sisi lain pemerintah kolonial merangang timbulnya protes dari pemilik tanah penduduk asli setempat.

Demikianlah pemerintah Belanda menggunakan label Batak untuk mempersatukan seluruh suku-suku non-Melayu sebagai sebuah identitas etnik. Pemerintah Belanda terus menerus memompakan label Batak dengan penguatan sosio-geografis tertentu, nilai-nilai adat budaya dan kemudian agama Kristen. Sehingga keterpisahan kawasan Batak dengan Melayu menjadi lebih nyata dan kontras, tidak dalam pengertian budaya (civilized and uncivilized). Tetapi dalam pengertian kelompok etnik Melayu versus Batak.

Untuk mengukuhkan gerakan ini secara akademis, pemerintah Belanda di Universitas Leiden mendirikan Bataksch Institut. Beberapa cabangnya Bataksch Vereeniging didirikan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di Tapanuli dengan berbagai kegiatan termasuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, mendirikan museum, opera Batak (Tilhang) yang adopsi dari teater Bangsawan Melayu, menulis adat Batak (yang disusun oleh seorang kontrolir, 1909).

Sementara itu, dibagian Selatan Tapanuli telah berdiri kelompok (Bangsa) Mandailing yang berseberangan dengan kelompok Batak di Utara. Sebagai migran di kota Medan, mereka saling berhadapan pula dalam berbagai polemik wacana mengenai Batak bahkan konflik terbuka (peristiwa Sungai Mati 1920). Orang Mandailing tidak mau disebut Batak karena mereka merasa sudah berbudaya tinggi (civilized), jadi bukan melulu karena masalah geneologis.

Desertasi Daniel Perret ini menyimpulkan bahwa baik istilah Batak maupun Melayu bukanlah label etnik, tetapi label budaya (civilized and uncivilized). Tetapi untuk kepentingan strategi kolonial, pemerintah Belanda telah mampu ”memaksakan” orang-orang Simalungun, Karo, Fak-Fak Bharat dan Toba menerima Label Batak sebagai label kesatuan etnik dan mematahkan jalinan sosial-tradisional antara kawasan pesisir dan pegunungan (Melayu dan non-Melayu). Bahkan menyediakan fasilitas unsur-unsur pembentukan dan penegasan identitas etnis baru itu sebagai orang Batak. Semua itu untuk kepentingan strategi (divide et empera) Kolonial Belanda. Kesimpulan ini disampaikan Daniel Perret dalam bedah buku itu, tanpa keraguan lagi. ( Prof Usman Pelly, PhD : Penulis adalah Antropolog Unimed )

 

 

Internasional

Bahaya Pendidikan Gratis...

Menarik untuk dikaji, beberapa guru menganalisis pers...

TVRI Sebagai Lembaga Penyi...

Dengan menjadi lembaga penyiaran, maka gerak langkah ...

Kegenitan Para Penggantang...

Hal yang sangat mengherankan ialah demokrasi Indonesi...

Eksotisme Pantai Kasih Pul...

Eksotisme panorama wisata alam Pulau Weh Sabang membu...

JoomlaXTC NewsPro - Copyright 2009 Monev Software LLC

Portal Harian Waspada